Bang Sani : PU Dihimbau Teliti Memilih Kontraktor

KEBON SIRIH - Dinas Pekerjaan Umum (PU) diminta agar lebih teliti saat memilih kontraktor yang menangani berbagai proyek pembangunan. Ambruknya Jembatan Marunda di Jakarta Utara yang sedang dalam proses pembangunan dianggap akan menjadi pengalaman berharga agar cermat memilih kontraktor. “Jadi, ke depannya dinas PU dapat lebih teliti memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek-proyek pembangunan di Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana, Selasa (13/12).

Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, ambruknya jembatan yang menghubungkan Jalan Bulak Cabe dengan Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara, bisa menjadi pelajaran berharga agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI benar-benar meneliti kembali kredibilitas dari kontraktor yang menangani proyek pembangunan.

Tak hanya itu, ia juga meminta, kasus jembatan rubuh ini harus diselidiki secara mendalam oleh inspektorat wilayah DKI untuk melihat ada atau tidaknya indikasi penyimpangan. Terlebih, penyelidikan atau penelitian kasus yang memungkinkan terjadinya penyimpangan seperti ini dinilai Sani merupakan ranah kerja atau wilayah dari inspektorat DKI.

Dia juga menambahkan, untuk waktu mendatang, Dinas PU seharusnya mengetahui terlebih dahulu kredibilitas perusahaan yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menghindarkan kejadian serupa terulang lagi. “Seperti misalnya, kasus jembatan ambruk atau sekolah rubuh beberapa waktu lalu, harusnya si kontraktor langsung di-black list,” kata Sani.

Bahkan, Sani juga menilai, kasus seperti ini perlu ditindaklanjuti secara hukum seperti diajukan ke Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika memang diduga ada indikasi permainan.

Senada dengan Sani, anggota DPRD yang juga kader Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah, menuturkan, hal serupa akan ada setiap saat jika Pemprov DKI tak menerapkan sanksi tegas bagi kontraktor pada kasus Jembatan Marunda. “Semua pihak yang harusnya bertanggung jawab perlu mendapatkan sanksi atau punishment untuk memberikan efek jera bagi mereka,” kata Wanda.

Selama ini, menurut Wanda, Pemprov hanya bicara di depan media ingin memasukkan kontraktor yang memang tidak berkompeten menjalankan tugasnya dalam daftar hitam. "Ngomongnya saja, tapi kenyataannya?” kata Wanda menambahkan.

Wanda juga berpendapat, seharusnya pemprov tak perlu menunggu laporan untuk langsung turun tangan mengatasi masalah ini. Wanda turut menuding tindakan pengawasan yang selama ini dilakukan inspektorat DKI hanyalah sebuah basa-basi dan formalitas. “Contohnya saja bangunan sekolah kemarin. Baru saja direhab, sudah roboh, itu pasti ada sesuatu yang salah. Mestinya tidak perlu menunggu laporan, langsung turun tangan, selidiki kasus itu,” kata Wanda.

Bang Sani