Rabu, 10 Juli 2013

Galeri Jalan Sehat Sambut Ramadhan 1434 H



pkspasarmanggis - Menyambut Ramadhan tidak mesti di Masjid dan mendengarkan ceramah. DPRa PKS Pasar Manggis punya cara unik menyambutnya, yakni Jalan Sehat. Dihadiri ratusan warga kelurahan Pasar Manggis dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana atau yang akrab disapa Bang Sani serta puluhan hadiah membuat Jl. Bogor Lama di Ahad pagi, 7 Juli 2013 meriah.


Warga memenuhi Jl. Bogor Lama untuk ikut Jalan Sehat bersama PKS



Triwicaksana (Bang Sani) menyapa warga peserta Jalan Sehat



Warga antusias mendengar Bang Sani memberikan sambutan.



"Wah Bang Sani gantengan aslinya daripada gambar dispanduk." Celetuk warga, ketika Bang Sani menyapa warga.



Persiapan Jalan Sehat



Dengan gembira, warga bergerak mengikuti rute Jalan Sehat



Depan kantor DPC PKS Setiabudi, peserta Jalan Sehat menyerahkan nomor door price kepada panitia



Dengan Cinta menjadikan senyum warga saat dirinya dapat door price



Kerja berlandaskan Cinta membuat Ustadz Ridwan pun tersenyum



Hadiah utama Jalan Sehat, sepeda lipat. Siapa ya yang dapat?



"PKS... Yes!!! Walau diterpa badai, PKS senantiasa dinanti." ujar Bang Sani.

Senin, 17 Juni 2013

Salah Sita, KPK & Media "Bungkam Seribu Bahasa"



pkspasarmanggis - Segenap perasaan singgah di dalam diri saya, kala mendengar dan membaca berita tentang pengembalian sebuah mobil fortuner yang disita oleh KPK pada bulan Mei lalu kepada PKS. Awalnya mobil ini diduga merupakan salah satu harta kekayaan milik Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dari hasil “kejahatan”nya dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil itu bukanlah kepunyaan Ustadz LHI melainkan milik Ahmad Zaky, yang tak lain adalah asisten dari Ustadz LHI.

Marah, kesal, miris tapi juga sekaligus geli. Alangkah naifnya lembaga sekelas KPK melakukan tindakan yang tidak masuk akal, dan (maaf) menurut saya sangat ceroboh sekali. Teringat oleh saya, bagaimana semangat dan ngototnya KPK saat akan menyita mobil-mobil Ustadz LHI di kantor DPP PKS (7/5/2013). Dimana proses penyitaan itu dilakukan pada malam hari dan tanpa membawa surat bukti penyitaan pula. Sehingga tak heran jika tindakan unprosedural itu mendapat perlawanan (pencegahan) dari pihak keamanan DPP PKS yang bertugas pada malam kejadian itu.

Dan teringat juga oleh saya, bagaimana gencar dan masifnya awak media (cetak, elektronik, social media) memblow-up peristiwa itu selama berhari-hari dalm bentuk berita yang “miring” semua. PKS melawan KPK, PKS tidak kooperatif terhadap KPK, PKS tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dan lain sebagainya. Itulah judul dan isi berita yang beredar di masyarakat ketika itu. Tak ada satupun media yang mengupas atau mengangkat isu tentang kelalaian KPK dalam melakukan proses penyitaan tersebut. Semua media sepakat serta beramai-ramai menyalahkan dan membantai PKS, yang memang sudah menjadi “pesakitan” sejak ditangkapnya Ustadz LHI lantaran dituduh terlibat dalam kasus suap impor daging sapi (30/1/2013).

Sangat kontras dengan kejadian sekarang, dimana adanya pengembalian salah satu mobil yang disita oleh KPK kepada PKS, hampir tak ada media yang bersedia memblow-up-nya. Mereka pura-pura (atau) tidak tahu. Karena bagi media (sekuler), berita ini sangat tidak menarik dan tidak menguntungkan. Jika berita ini diangkat, mereka khawatir justru akan menjadi bumerang bagi mereka. Dimana akan memberikan dampak positif bagi PKS, akan membersihkan nama PKS. Dan yang paling mereka takutkan adalah masyarakat akan berbalik simpati kepada PKS, kemudian menghakimi KPK dan media yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PKS. Itulah yang tidak mereka harapkan sama sekali. Naif memang…

Berita tentang pengembalian mobil fortuner ini justru banyak beredar di dunia maya melalui media social, yang itupun sebagian besar dilakukan oleh web/situs milik kader-kader PKS. Untuk itu, saya menaruh respek dan sangat salut dengan kerja rekan-rekan PKS yang jatuh bangun meng-counter berita-berita miring tentang PKS. Karena memang tak bisa berharap banyak dari media-media (sekuler) tersebut.

Namun dibalik semua itu, terkait dengan salah sita yang telah dilakukan oleh KPK terhadap harta (mobil) Ustadz LHI, disini saya mencatat beberapa sikap arogan KPK yang memang belum (tak pernah) berubah, yaitu mobil yang disita itu disuruh ambil sendiri oleh pihak PKS (15/6/2013), tidak adanya permintaan maaf dari pihak KPK kepada PKS, terutama kepada Ustadz LHI. Walaupun memang ada pernyataan dari jubir KPK (Johan Budi) mengenai proses pengembalian mobil tersebut, tapi isinya bukanlah permintaan maaf. Serta belum adanya niat untuk memulihkan nama baik Ustadz LHI dan juga PKS yang telah tercemar.

Menurut saya, sebagaimana dulu getol dan gencarnya KPK dan media meng”hakimi” Ustadz LHI dan juga PKS, sebegitu pula hendaknya mereka bisa berlaku adil dan profesional terhadap permasalahan ini. Namun sayangnya, keegoisan dan “kebencian” kepada PKS menutup mata dan hati mereka.

Wahai KPK, dimanakah letak hati nuranimu?
Wahai media (sekuler), dimanakah letak hati nuranimu?
Tak sadarkah bahwa akibat ulah dan sikap tak adil kalian, banyak jiwa yang tersakiti? Banyak jiwa yang terdzalimi? Apakah tak pernah terpikir oleh kalian, bagaimana seandainya kalian atau saudara kalian yang mengalami hal serupa dengan Ustadz LHI dan keluarganya? Bagaimana seandainya kalian yang berada di dalam barisan PKS yang saat ini kalian jadikan bahan “permainan”? Tidak tahukah kalian, bahwa tak ada hijab antara Allah SWT dengan doa orang yang terdzalimi? Maka berhati-hatilah terhadap doa orang yang didzalimi, karena doa itu akan diijabah oleh Allah SWT...

Wallahu a'lam bishshowab...

Anis Matta Ajak Kader di Riau Lupakan Badai yang Menerpa PKS



pkspasarmanggis - Dihadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se- Riau. Presiden PKS, Anis Matta menghimbau agar seluruh kader PKS segera melupakan berbagai permasalahan yang sedang menimpa PKS.

“Badai pasti berlalu, segera lupakan masalah yang sedang menimpa,” kata Anis Matta saat bersilaturrahim dengan kader PKS se- Riau di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Sabtu (15/06/13).

Anis Matta pun memberikan tips agar bisa melupakan masalah yang ada, salah satunya dengan melupakan segera masalah itu dan perbanyak tidur.

“Jangan menganggap masalah dan tantangan itu besar, anggap saja itu kecil. Masalah dan tantangan itu muncuk dari diri kita sendiri. Orang yang tidak baik dalam berorganisasi adalah orang yang takut berkorban dan menanggung resiko,” ungkapnya.

Diakui mantan wakil ketua DPR RI ini, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tidak percaya dengan partai dan politisi. Tapi, Anis Matta menghimbau untuk jangan takut dan khawatir karena itu.

“Solusinya, kasih sorotan mata kepada masyarakat dengan sering turun ke semua orang. Lihatkan wajah kamu ke orang itu, apakah ada wajah pembohong atau tidak. Sorotan mata bisa merubah keyakinan orang lain, Jadilah orang yang berpengaruh di tengah masyarakat,” pesannya.

Terakhir, Anis Matta pun berharap kepada seluruh kader PKS se- Riau agar membantu dirinya dalam mewujudkan cita-cita PKS pada pemilihan legislatif 2014 nanti, yakni masuk ke nomor tiga besar.

“Kalau kita minta masuk 3 besar, saya rasa itu tidak permintaan besar bagi tuhan. Perbanyak usaha dan do'a selalu untuk mewujudkan itu,” tutupnya.

Sebagai data tambahan, saat ini PKS sedang disorot kasus suap daging sapi impor yang dialami mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.


Sumber : riauterkini

Sesepuh Melayu Tuntut PKS Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM



pkspasarmanggis - Sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dukungan itu mencuat dalam acara silaturahim Presiden PKS Anis Matta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bersama para tokoh adat Melayu Riau di kantor LAM di Pekanbaru, Sabtu (15/6).

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau --lembaga sesepuh LAM-- Tennas Efendi mengatakan, penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah. Dampak kenaikan, katanya, bakal kian menyusahkan masyarakat kecil. Sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

"Namun, jangan sampai sikap PKS berubah di tengah jalan. PKS harusnya konsisten," tukas Erwandi Yusuf, sekretaris MKA.

Atas dukungan sesepuh dan pengurus LAM tersebut, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Anis menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi.

Menanggapi desakan agar PKS bersikap konsisten, Anis menambahkan, pandangan utuh partai bernomor pilih 3 ini akan disampaikan pada Rapat paripurna DPR, Senin (17/6) mendatang. Dalam rapat DPR ini, PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.

"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tandas Anis.

Dalam silaturahim PKS-LAM, tetua dan tokoh muda Melayu Riau menyerahkan peta tanah ulayat masyarakat adat Riau. Peta ini, menurut Ketua LAM Riau Al Azhar, telah disetujui para tokoh lembaga adat dan para kepala desa.

Al Azhar menambahkan, konflik tanah adat dengan kalangan pengusaha khususnya terus berlanjut di Riau. "Setidaknya kini terdapat 267 titik konflik horisontal. Kami berharap kepada berbagai pihak, dan sekarang melalui PKS, agar membantu menyelesaikan persoalan tanah atau lahan milik masyarakat atau lembaga adat Melayu," tutur Al Azhar.

Peta lahan ulayat Melayu diserahkan langsung pengurus LAM kepada Anis Matta. Presiden menyatakan, akan mengambil langkah nyata guna penyelesaian berbagai konflik atas tanah adat di Bumi Lancang Kuning.

Presiden Anis Matta dan rombongan DPP PKS berada di Pekanbaru dalam rangka konsolidasi dan pembekalan para calon legislator (caleg) PKS se-Riau.


Sumber : republika

Ingin Fotonya Dipasang di Spanduk, Fatin pun Ikut Tolak Kenaikan BBM



pkspasarmanggis - Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan akan semakin menyengsarakan rakyat ternyata tidak hanya dilakukan oleh partai politik, mahasiswa dan kalangan buruh. Jawara X Factor Indonesia, Fatin Shidqia Lubis, juga menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Bahkan, penyanyi berkerudung itu ingin fotonya dijadikan spanduk penolakan kenaikan harga BBM.

Dalam penampilannya menghibur ribuan fans di Baruga AP Pettarani Unhas, Ahad (16/6), Fatin mengungkapakan kebanggaannya ketika melihat jejeran spanduk bergambar dirinya terpampang di ruas kota.

"Mungkin bagus gambar-gambar saya tersebut ditambah tulisan, Fatin tolak kenaikan BBM," tuturnya disambut tepuk tangan para fans.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi setelah 17 Juni 2013, tepatnya setelah persetujuan RAPBN oleh DPR hari Senin nanti. BBM jenis premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar jadi Rp 5.500 per liter. Sampai berita ini dimuat, tiga fraksi terang-terangan menolak kenaikan harga BBM. Yakni PKS, PDIP dan Hanura.


Sumber : kabarpks

Jumat, 14 Juni 2013

Tolak Kenaikan BBM, PKS Tidak Sendirian dan Dihadiahi Boneka Anak Macan



pkspasarmanggis - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan eksponen Aktivis 98 beraudiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Kamis (13/6). Kedua komponen masyarakat ini menyampaikan persamaan sikap dengan PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua komponen diterima dalam waktu hampir bersamaan oleh Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid didampingi sejumlah anggota fraksi. Rombongan PB HMI dipimpin oleh Ketua Umum, Muhammad Arif Rosyid Hasan. Sedang Aktivis 98 dipimpin Ubedillah Badrun, mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ).

Dalam audiensi, Ketua Umum PB HMI menyampaikan, kehadiran para pengurus HMI adalah sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meski menyadari ada aspek politis di balik pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM, HMI berupaya menggunakan akal sehat dalam melihat urgensi menaikkan harga BBM. Dari beragam kajian yang dilakukan, HMI berkesimpulan, saat ini harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan.

"Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'You are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," tandas Arif.

Senada dengan HMI, rombongan Aktivis 98 juga menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, mereka menyebut menaikkan harga BBM sama dengan menyengsarakan rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945.

Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.

"Dengan segala argumentasi itu, para aktivis 98 yang dulu menjadi aktor penting dalam lahirnya era reformasi ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena berpotensi besar meningkatkan kesengsaraan rakyat dan melanggar konstitusi," tulis Aktivis 98 dalam pernyataan sikapnya.

Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar," kata Ubedilah.

Kepada kedua komponen tersebut, Hidayat menegaskan, keputusan PKS telah final. Yaitu membela rakyat kecil dengan menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.

"Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai," tegas Hidayat.

Tentang desakan untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden. Hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.

Rabu, 12 Juni 2013

Galery Foto Aksi Kader PKS Tolak Kenaikan BBM di HI


pkspasarmanggis - Ratusan simpatisan dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6). Dalam aksinya, PKS mendesak pemerintah agar lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin. PKS mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi sampai pemerintah mendengar aspirasi masyarakat Indonesia yang menolak kenaikan harga BBM.




Sumber:
Tim Photo Media DPW PKS DKI Jakarta

3 Alasan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM



pkspasarmanggis - Berikut adalah 3 alasan resmi PKS menolak kenaikan harga BBM, dan pernyataan sikap ini publikasikan kepada publik saat aksi yang berlangsung pada 12/06 di Bundaran HI.

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BB, bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi nasional yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energi mix dan menyiapkan sistem roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka tidak akan selesai , sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3.Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energi mix yang semakin sehat dalam jangka menengah.

Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Harga BBM


pkspasarmanggis - Kurang dari satu bulan menjelang bulan puasa, lebaran serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan pengeluaran lainnya.

Demikian disampaikan Khoirudin pimpinan aksi yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Selatan, dalam aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar pukul 11.00 Wib hari Rabu (12/6) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan, Tanpa adanya kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik menjelang momen-momen tersebut, “Pemerintah harus lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin,” imbuhnya.

Aksi Tolak Kenaikan BBM ini yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. “Insya Allah kader dan massa PKS sekitar Jabodetabek akan turut meramaikan aksi Tolak Kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM. “Pemerintah perlu lebih kreatif dan bekerja keras dengan jalan tidak mengambil cara-cara yang instan saja dalam menyelesaikan masalah.” pungkasnya

Tempo : 87,1% Publik Setuju PKS Menolak Kenaikan BBM




pkspasarmanggis - Walau hanya polling di tempo.co terkait kenaikan harga BBM, namun ini membuktikan bahwa publik sepenuhnya mendukung PKS untuk menolak kenaikan BBM.

Polling yang dilakukan tempo dengan pertanyaan "Menurut Anda, apakah langkah PKS menolak kenaikan BBM adalah sikap yang tepat?" menunjukan hasil 87,1% menyatakan Ya. Ini menandakan bahwa publik sebenarnya mendukung sepenuhnya langkah PKS untuk menaikan harga BBM.

Tahun 2005 PKS mendukung kenaikan BBM karena pemerintah membawa proposal yg integral kepada PKS, dan betul-betul menyelesaikan persoalan. Saat ini, pemerintah tidak membawa proposal yang integral kepada PKS dan memang kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi kepada 150 juta rakyat bukan solusi dan selamanya begitu. Satu lubang ditutupi tapi tidak bisa menutupi lubang-lubang yang lainnya.

Jika kita jeli, kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Menaikkan harga BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah kebijakan yang bijak dan pro Rakyat.

Hasil ini menunjukan bahwa rakyat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan menangkal opini tentang tindakan PKS sebagai bentuk pencitraan, yang tengah dihantam badai fitnah oleh media, termasuk tempo sendiri.

Temui Presiden PKS, Eks PM Timor Leste Alkatiri Belajar Toleransi




pkspasarmanggis - Mantan Perdana Menteri Timor Leste yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, Mari Alkatiri, berkunjung ke kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Alkatiri diterima Presiden PKS Anis Matta dan sejumlah pengurus inti PKS yang juga anggota DPR.

"Pihaknya secara khusus bertandang ke PKS untuk menimba pengalaman Indonesia, dalam menjaga dan membangun persatuan. Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk yang menganut beberapa agama, namun kerukunan tetap terjaga," kata Alkatiri saat berkunjung ke markas PKS, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, menurut Alkatiri, penduduk Indonesia memiliki beragam etnis dan budaya. Namun, Indonesia sejauh ini mampu mengelola dan membangun perbedaan di tengah masyarakat menjadi sebuah kekuatan.

Menanggapi Alkatiri, Presiden PKS Anis Matta menyatakan, terjaganya persatuan di tengah keberagaman kelompok masyarakat Indonesia tak lepas dari toleransi yang terbina selama ini.

"Keberadaan umat Islam sebagai mayoritas juga menjadi salah satu perekat utama. Islam memang mengajarkan toleransi dan mengayomi umat lain serta kelompok-kelompok yang ada," ucap Anis.

Selain itu, Timor Leste juga menjajaki peningkatan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Mari Alkatiri menyatakan, Timor Leste berencana merintis pembangunan kawasan ekonomi khusus dengan kawasan Indonesia bagian Timur.

"Kami membicarakan juga seputar konsep, special zone for economic dan social devolepment. Gagasan ini menarik dan perlu mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Indonesia," papar Presiden PKS itu.

Dalam kunjungan tersebut, Mari Alkatiri --yang juga sebagai utusan Pemerintah Timor Leste untuk kerjasama pembangunan ekonomi-- ditemani Filomeno Aleixo mantan Wakil Menteri Aparatur Negara dan Penataan Wilayah yang sekarang menjabat anggota Komite Central Partai Fretilin.

Sementara Anis Matta didampingi Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dan anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini.


Sumber :
Berita : liputan6
Foto : Arief Karel/Humas DPP PKS

Sabtu, 08 Juni 2013

Saya Dibayar 2 M oleh PKS




pkspasarmanggis - Saya tertawa terkekeh-kekeh membaca tulisan blogger di rumah sehat ini. Ada yang menuliskan fenomena omjay yang tiba-tiba banyak menulis tentang pks. Saya pun dicurigai sebagai orang bayaran yang sengaja dibayar oleh pks untuk mengkampanyekan pks, partai keadilan sejahtera.

Sebagai seorang blogger yang bebas, saya sedang mencoba menulis melawan arus media utama. Sekaligus menjadi ujicoba suara blogger di dunia maya. dari situ saya akan melihat kecerdasan seorang blogger dalam menangkap isu seputar dunia politik.

Bagi saya, pks itu partai yang unik dan keunikannya terlihat dari pengkaderan partainya. Walaupun saya melihat pks sekarang agak sedikit berbeda dengan pks kepengurusan sebelumnya. Mungkin anda merasakannya.

Pks adalah salah satu partai yang dengan tegas menolak kurikulum 2013. Sebab kurikulum ini belum siap dilaksanakan dan terlalu dipaksakan oleh pemerintah. Kita bisa melihat ada 6 fraksi di dpr menerima dengan catatan dan 3 fraksi menolak karena kesiapannya yang belum matang.

Bagi saya yang seorang guru, gebrakan pks ini sangat bagus dan kritis. Pengertian koalisi ala pks tak mesti menerima begitu saja keputusan pemerintah. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasinya.

Nampaknya publik mulai digiring agar tak memilih pks dalam pemilu nanti. Ini jelas penggiringan publik yg sengaja dilancarkan oleh para pesaing pks. Hal itu lumrah saja. Namanya juga berebut pengaruh. Siapa yang bisa berpengaruh, maka dia akan menang.

Pks digoyang, pks menang adalah tulisan saya yang bisa menjadi sebuah otokritik bagi pks. Juga tulisan saya tentang jokowi dipuji dan pks dimaki sebagai bahan bagi PKS untuk introspeksi diri.

Lalu pertanyaannya, berapa duit saya dibayar untuk menulis tentang pks? Jawabnya saya dibayar 2M. Bukan dua milyar, tapi Makasih mas, Makasih mbak. Hehehe

Salam blogger persahabatan
Omjay



Sumber : kompasiana

Rabu, 29 Mei 2013

Apakah Anda Sudah di Mutakhirkan ?




pkspasarmanggis - Sejak awal bulan Mei 2013, Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data) bersama para Ketua RT aktif menyambangi warga satu persatu untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah.

Petugas mendatangi rumah-rumah warga selama satu bulan untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih yakni data hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Nantinya, pantarlih dalam kegiatan verifikasi data adalah menempelkan stiker. Pantarlih yang telah mendatangi rumah penduduk wajib mengisi dan menempel stiker yang berisi nama Kepala Keluarga dan nama pemilih di dalam keluarga tersebut di setiap rumah yang sudah didatangi.

Kemudian, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengawasi kinerja Pantarlih sehingga data yang akan dituangkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) benar-benar valid.





Jika masih ada data yang diragukan, PPS dapat menugaskan kembali Pantarlih untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan datanya. PPS akan melakukan penyusunan bahan DPS dari tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013. Selanjutnya dilakukan penetapan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan diumumkan ke publik dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus 2013. Kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jangan sampai tidak terdata. Pastikan rumah dan nama kita, saudara, kader dan simpatisan sudah terdata dan tertempel stiker serta menerima bukti telah dimutakhirkan Data Pemilih Pemilu 2014. Jika belum, hubungi Pantarlih dan Ketua RT anda berada. [arz]

Selasa, 28 Mei 2013

FPKS Konsisten & Tegas Menolak Implementasi Kurikulum Baru Di Tahun 2013




pkspasarmanggis - Fraksi PKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di bulan Juli nanti, walaupun mayoritas 6 fraksi lain yang akhirnya menyetujui dilaksanakan kurikulum pada tahun 2013 ini. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin menanggapi pandangan fraksi-fraksi dalam raker kemendikbud dengan Komisi X DPR RI tentang persetujuan anggaran kurikulum Senin di Jakarta.

Legislator dari dapil DKI Jakarta I ini menjelaskan bahwa alasan FPKS untuk menunda kurikulum baru dilaksanakan yaitu;

Pertama; Anggaran pengembangan kurikulum yang diajukan oleh Kemdikbud beberapa kali mengalami perubahan. Kedua; Pengembangan kurikulum mesti memenuhi 4 standar yang tercakup dalam 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan. Ketiga; Persiapan guru dalam waktu yang relatif singkat berpotensi besar untuk menggagalkan tujuan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri. Keempat; Persiapan buku semestinya menunggu hingga selesainya standar isi kurikulum. Kelima; Pengambilan sampel untuk implementasi kurikulum 2013 pada mulanya ditetapkan sebesar 10% untuk SD dan 30% untuk SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Namun kemudian berubah lagi persentasenya, menurut berita yang beredar, menjadi 3% untuk SD, 5% untuk SMP dan 7% untuk SMA.

Zainuddin mengungkapkan, pelaksanaan kurikulum di negeri ini harus diakui sering kali kontraproduktif. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum, para guru dan pihak yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum harus diberi waktu yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk berinteraksi sesama mereka dan dengan para pembuat kebijakan.

Menurutnya, penelitian di berbagai negara tentang ketidakberhasilan reformasi kurikulum akibat belum terwujudnya keyakinan guru. Karena, menurut sejumlah peneliti reformasi pendidikan, antara lain Sargent (2012) dari University of Pennsylvania, keyakinan guru merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas dan reformasi kurikulum secara keseluruhan. Pengalaman ini penting dipikirkan untuk pendidikan kita.
Secara umum FPKS memandang positif perlunya pengembangan kurikulum demi menjawab tantangan zaman. Namun FPKS menilai persiapan yang telah dilakukan belumlah matang dan tergesa-gesa. Hal ini tampak pada setiap Raker, RDP dengan Kemdikbud. “Pemerintah selalu menyatakan kesiapannya, namun ketika diminta perubahan anggaran beserta rinciannya, selalu terjadi perubahan nominal serta ditambah lagi dokumen kurikulum 2013 yang tidak lengkap dan hampir selalu terlambat diterima oleh Panja Kurikulum. Pun demikian saat Kunker Komisi maupun dapil kami jumpai di lapangan ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan sosialisasi maupun uji publik dalam persiapan implementasi kurikulum 2013” jelasnya.

Oleh karena itu, FPKS meminta agar Kemdikbud lebih memaksimalkan lagi penyelesaian seluruh persiapan terkait implementasi kurikulum baru ke depan dan FPKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di tahun 2013 dan menyarankan untuk menundanya hingga Juli tahun 2014. “Hal ini dimaksudkan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal” tegasnya.

Walaupun pada akhirnya pemerintah tetap melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013, Zainuddin mengatakan bahwa FPKS dan juga masyarakat akan terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah benar-benar merealisasikan kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tanah air.

Berhasil Tingkatkan Produksi Pangan, FAO Beri Indonesia Penghargaan




pkspasarmanggis - Food and Agricultural Organizations (FAO) menilai Indonesia merupakan satu dari 35 negara di dunia yang berhasil mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) untuk upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Atas keberhasilan itu, badan dunia untuk pangan dan pertanian di bawah PBB ini akan memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva mengungkapkan hal tersebut kepada Menteri Pertanian RI Suswono dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, Senin (27/5) malam di Jakarta. Menurut Graziano, penghargaan akan diserahkan pada konferensi FAO yang akan digelar pertengahan Juni 2013 mendatang di Roma, Italia.

“Saya berharap dapat berjumpa Anda di sana, DR Suswono,” ujar Graziano.

Graziano mengemukakan, keberhasilan Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan salah satu faktornya adalah keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi pangan lewat program ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Kebijakan dan program Anda adalah faktor yang sangat signifikan dalam upaya melawan kelaparan di Indonesia,” tegas Graziano, yang tidak lain adalah adik mantan Presiden Brazil Lula da Silva ini.

Graziano menyebut salah satu contoh program Kementerian Pertanian yang dinilai membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan adalah Program Desa Mandiri Pangan (demapan).

Demapan merupakan program aksi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan.

Mentan menyambut gembira kabar yang disampaikan Dirjen FAO tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian dalam upaya mengatasi persoalan pangan saat ini sejatinya sejalan dengan visi dan misi Graziano saat pemilihan Dirjen FAO, juga target MDGs, khususnya target MDGs pertama, yaitu penurunan angka kemiskinan dan kelaparan, serta upaya untuk pencapaian swasembada pangan.

Pada kesempatan kunjungan Dirjen FAO ke Kementerian Pertanian, Senin pagi, Mentan sempat mengungkapkan kembali visi dan misi Graziano ketika maju dalam pemilihan Dirjen FAO beberapa waktu lalu. Ketika itu Graziano fokus pada lima hal yakni; penghapusan kelaparan, peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, utamanya bagi perempuan dan anak di pedesaan, pengembangan sistem pangan yang efektif dan efisien, serta antisipasi krisis pangan akibat keadaan darurat dan bencana alam.

“Selain itu juga menyelesaikan proses reformasi yang telah disepakati untuk memperluas desentralisasi, dan memperluas kerja sama South-South Cooperation (Kerjasama Selatan-Selatan),” ujar Mentan.

Pada kesempatan itu Mentan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan FAO dalam pembangunan pertanian di Indonesia selama ini.

”Saya tetap menempatkan FAO sebagai salah satu mitra penting dan strategis dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Karena itu, saya sangat berharap agar kerja sama yang telah terjalin erat selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang,” kata Mentan Suswono.(IST)


Sumber : tajuk.co

Hidayat Nurwahid Ucapkan Selamat atas Kemenangan Ganjar Pranowo




pkspasarmanggis - Berdasarkan hasil quick count Pilgub Jateng 2013 yang telah berlangsung hari Minggu kemarin (26/5) dari berbagai lembaga survey menunjukan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko yang diusung PDIP unggul dengan perolehan sekitar 47 %.

Indo Barometer merilis : Hadi Prabowo - Don Murdono (HP-Don) : 21,2% 2. Bibit Waluyo - Sudijono Sastro Atmojo (Bissa) : 31,6%. Dan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko (Gagah) : 47,2%.

Atas hasil pilgub ini Hidayat Nurwahid menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko ini.

Melalui akun twitternya @hnurwahid, Ketua Fraksi PKS DPR RI pagi ini (27/5) menulis...

Assalamui'alaikum, sugeng enjang Ibu Mega, mbak Puan dan mas Ganjar ; Selamat atas Sukses PDIP dlm Pilgub JaTeng, unt Jateng yg adiluhung.


Sumber : pks piyungan

Wakil Ketua DPRD DKI: Warga Butuh KJS, Tak Perlu Ada Interpelasi




pkspasarmanggis - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

"Menurut saya, saya lebih setuju untuk mencari solusi bersama antara Pemprov dan DPRD. Lebih baik ada komunikasi informal dengan pak Gubernur dan Wagub. Jadi tak perlu (interpelasi)," ujar Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Minggu (27/5/2013) malam.

Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar alasan para anggota DPRD mengajukan hak bertanyanya ini.

"Tapi saya dengar ada 32 anggota DPRD yang tandatangan. Akan dibahas kalau sudah diserahkan ke pimpinan," lanjutnya.

Sani mengaku belum mendapat kabar pimpinan sudah menerima pengajuan hak interpelasi. Sedangkan dirinya sendiri tak ikut menandatanganinya.

"Saya tidak ikut tandatangan. Saya pribadi masih ingin cari solusi bersama-sama mengingat KJS ini sangat dibutuhkan oleh warga DKI," ujar Sani.

Ketika ditanyai tentang rapim DPRD hari ini yang membahas hal ini, Sani mengaku belum mendapat undangannya. "Saya belum dapat undangannya. Biasanya sehari sebelumnya sudah ada (undangan)," imbuhnya.


Sumber : detik

Kamis, 23 Mei 2013

PKS Korban "Malpraktek" KPK




pkspasarmanggis - Indonesia Lawyers Club (ILC), acara andalan TV One, hari Selasa malam 21 Mei 2013 judulnya cukup aktraktif, “Prahara di PKS Sampai ke Mana ?”. Namun saya sungguh kurang tertarik, sudah terbayang yang akan terjadi adalah sahut-sahutan debat kusir antara Fahri, Fajrul, Sutan Batoegana, dll. Saya hampir saja mematikan TV jika tidak melihat sesuatu yang sedikit unik, kok meja yang disediakan untuk wakil PKS kosong melompong, ada apa?.


Walhasil saya coba mengikuti sejenak, ingin tahu bagaimana suasana ILC jika di-WO oleh “pesakitannya”. Di menit2 awal, ILC malam itu membosankan juga. Bang Karni hanya mengulang-ulang pertanyaan yang sudah pernah beliau sampaikan pada episode yang lalu, antara lain mengenai logika hukum KPK dalam menyita harta orang yang berasal dari atau bertransaksi dengan Ahmad Fathanah. Jubir KPK Johan Budi yang di episode lalu ditodong dengan pertanyaan tersebut, tidak pernah berhasil memberikan jawaban yang memuaskan. Febri Diansyah SH, peneliti ICW, yang pada kesempatan kali ini mencoba membantu memberikan jawaban, malah terkesan tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Akibatnya, lawyer senior Teuku Nasrullah menyindir Febri dengan mengatakan, jika ICW terima dana dari pihak asing, boleh jadi itu dari perjudian atau bisnis narkoba, bagaimana ICW mengetahuinya, bukankah berprasangka baik saja..

Pertanyaan Bang Karni lainnya yang dimunculkan lagi adalah tentang dasar hukum penerapan TPPU terhadap swasta. Juga tentang siapa pelaku utama kasus suap impor sapi yang tentunya mesti seorang penyelenggara negara dan dalam kapasitas jabatannya tersebut, sesuai UU Tipikor. Sementara itu peran LHI, mantan presiden PKS, bukan dalam kapasitas penyelenggara negara. Kali ini Bang Karni tidak bertanya kepada Johan Budi, akan tetapi kepada mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua yang mungkin dianggapnya lebih mampu menjelaskan. Sayangnya Hehamahua hanya “nyengir” dan mengelak untuk menjawab dengan alasan tidak mau mencampuri proses peradilan.

Pertanyaan-pertanyaan kritis Bang Karni tersebut kemudian dilempar kepada Prof. Romli Atmasasmita. Suasana sidang ILC mendadak berubah menjadi seperti kuliah umum. Mahaguru hukum senior ini memulainya dengan memaparkan rambu-rambu UU Tipikor, masalah trading in influence, pencucian uang, dll. Orang awam yang kurang melek hukum, saya yakin tercerahkan. Bahkan para aktifis dan praktisi hukum yunior yang hadir, seperti dari ICW, Fitra, dll, tentu juga tercerahkan. Prof. Romli sempat meluruskan pemahaman peneliti ICW Febri Diansyah SH yang sebelumnya juga berbicara tentang trading in influence, TPPU, dll. Bukan hanya itu, KPK tentu “tersengat” pula ketika Prof. Romli menyampaikan bahwa KPK abai terhadap rambu2 UU Tipikor dalam hal penyitaan barang yang diduga terkait TPPU. Padahal penjelasan undang-undang cukup jelas dan sengaja dibuat sebagai rambu2 agar tidak dipakai salah dan agar orang tidak resah. Beliau menyesalkan kurangnya sosialisasi UU TPPU tersebut sebelum disahkan. Secara tersirat beliau seperti ingin mengatakan bahwa para aparat penegak hukum telah melakukan kesalahan, dalam hal ini KPK.


Prof. Romli boleh dibilang adalah bintang acara ILC malam itu. Beliau paham betul tafsir pasal demi pasal UU tentang korupsi karena ikut merancangnya. Tidak heran jika apa yang diutarakannya menjawab tuntas semua pertanyaan yang mengganjal di benak Bang Karni selama berpekan-pekan, mungkin juga pertanyaan, kebingungan dan keresahan publik. Prof. Romli menjelaskan bahwa tidak semua orang yang terima uang diduga pidana bisa langsung diklaim (disita). TPPU harus diawali dengan indikasi yang kuat bahwa harta tersebut berasal dari hasil korupsi.

Menjawab pertanyaan Bang Karni, apakah boleh TPPU dikembangkan ke kasus lain (setelah kasus dugaan awal tidak bisa dibuktikan). Prof. Romli menegaskan, “tidak boleh”.

Prof. Romli berpendapat, KPK sangat berat untuk membuktikan bahwa uang dari AF hasil korupsi, pasal TPPU tidak bisa menjerat AF karena bukan penyelenggara negara.

Beliau menambahkan, sistim hukum Indonesia menganut prinsip non-self implementing legislation.

Konvensi PBB yang memuat aturan trading in influence sekalipun telah diratifikasi Indonesia, tidak bisa menjadi rujukan hukum selama belum ada undang2 pengesahan. Berbeda dengan “law” yang mana cukup lapor ke DPR bahwa telah diadopsi.

KPK menurut Prof Romli juga akan sulit menjerat LHI karena trading in influence belum diundangkan. Posisi LHI sebagai anggota DPR tidak bisa mengatur kuota, sementara itu jabatannya sebagai presiden PKS dalam kasus tersebut tidak dalam konteks penyelenggara negara. Sementara itu Mentan Suswono belum terbukti menambah kuota, alias belum terjadi.

Paling-paling LHI dikenakan tuduhan suap, tapi Luthfi belum terima uang. KPK harus bisa buktikan LHI belum terima karena terhalang bukan karena sukarela, jelas Prof Romli.



Sejauh ini dari kesaksian AF dan bukti2 lainnya, termasuk rekaman, belum ditemukan fakta bahwa AF adalah suruhan LHI.


Jika demikian, semua penyitaan yang dilakukan KPK menjadi diragukan dasar hukumnya.

Prof. Romli mengingatkan KPK bahwa pihak yang dirugikan bisa menuntut balik.


Apakah bisa disimpulkan KPK telah melakukan “malpraktek”?.

Jika demikian, tidak ada salahnya pihak2 yang merasa dirugikan untuk menggugat KPK ke Pengadilan Negeri.

Hal ini perlu keberanian, mengingat publik bisa saja menuding para penggugat sedang melakukan serangan atau kriminalisasi terhadap KPK.

Namun tidak ada salahnya dicoba, demi mencegah terjadinya diktatorisme penegakkan hukum.


Berikut ini pasal tentang rehabilitasi dan kompensasi.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


BAB VIII

REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Pasal 63

(1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang
berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.


Sumber : Kompasiana

Rabu, 22 Mei 2013

"TEMPO, Apa yang Kau Cari?"




Teganya TEMPO mencari makan dengan memfitnah orang... apa sanggup kalian makan bangkai?

Tadi pagi karena TEMPO masuk meja kerja saya, saya baca sekilas... isinya fitnah hampir semua.

TEMPO nampaknya mendapat bocoran lanjutan hari ini... dari mana? Darimana lagi...?

TEMPO berusaha memfitnah PKS dengan cara yg sangat kasar... sangat tdk enak dan tidak perlu.

Kami akan tahan dengan fitnah kalian.. tapi kalian tak akan tahan dengan perasaan berdosa.

Tak perlu kita bicara agama, karena dosa kalian pada etika jurnalisme pun pasti membuat kalian tersisih.

Dalam agama, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan dan kalian membunuh dengan cara yg sadis.

Sadisme jurnalisme TEMPO memprihatinkan.. saya yakin gunawan muhammad yg mem-blokir saya mulai tua dan sentimentil.

Kita tak bisa lagi berdiskusi secara intelek sebab hak untuk didengar telah ia matikan.

Orang2 ini memang sinis sekaligus cemburu pada kami yang memakai sarung karena partai kami lebih eksis dari mereka.

Mulailah mereka berkampanye agar kami ditinggal dan agar kami dinista... tapi media beginian tinggal menghitung hari.

TEMPO mengirim anak2 muda yang mengaku kaderku sekedar untuk mendapat konfirmasi.. ini mereka sebut hak jawab.

Aku bilang, bagaimana mengkonfirmasi plot yang sudah ditulis tuntas? Dan ia pergi..

TEMPO memang korban industri media yg dibuka. Dulu dia menikmati eksklusifitas ijin yg terbatas.

Sekarang TEMPO hampir kalah. Industri ini saling mematikan.. ada social media lagi.

TEMPO terpaksa menjadi majalah dan koran Gossip... sensasi lebih penting dari substansi.

Jurnalismenya minim sastra kejujuran. Menghasut bagian dari pilihan dan berdusta hanya jadi bagian dari.. salah kutip rutin.

Seperti kita menitipkan Demokrasi pada partai politik... kita juga menitipkannya pada media.

Seperti kita ingin parpol berbenah kita juga berharap media berbenah... media adalah kekuatan penting dlm demokrasi.

TEMPO harusnya jadi contoh karena sejarahnya yg panjang... tapi sudah melenceng.

Saya tahu orang2 TEMPO gak akan baca tulisan saya karena mereka mem-block saya.

Semoga ada yang bisa menyampaikan... terutama ke mas gun... yang dulu saya kagumi.



by @Fahrihamzah

KPK Dikesankan Cuma “Obok-obok” PKS, PD Mana?




pkspasarmanggis - Di status Facebook, saya paling getol menghantam dan mengganyang pelaku korupsi, meski lewat senjata kata-kata. Tidak peduli dia dari partai apa, agama apa, pejabat siapa, dan suku mana. Saya biasa menerakan hashtag #corruptshit sebagai olok-olok yang maknanya bisa ditebak. Saya memang benci koruptor, benci pelaku korup, sehingga saya anggap koruptor yang telah menggasak uang rakyat itu tidak ubahnya sebagai s**t. Anda boleh protes, tetapi begitulah sikap saya.

Saya ikuti terus gerak-gerik KPK sebagai lembaga antirasuah yang kali ini sangat tanggap terhadap temuan segelintir oknum PKS yang diduga melakukan praktik korup atas rencana penambahan kuota daging sapi impor. Akan tetapi yang mencengangkan, setidak-tidaknya mencengangkang saya pribadi, adalah proses hukum yang diberlakukan terhadap petinggi PKS itu yang tergolong cepat. Lutfi Hassan Ishaq dan Ahmad Fathanah serta beberapa pengusaha importir yang menjadi tersangka, langsung ditahan dan disidangkan. Maharany dan Hilmi dijadikan saksi, termasuk Presiden PKS Anis Matta.

Saya harus bilang salut-salut saja terhadap kerja dan kinerja KPK yang cepat itu, karena memang begitulah seharusnya. Rakyat ingin segera tahu dan mendapat kepastian, di mana gerangan letak korupsi yang disangkakan kepada PKS. Orang-orang PKS dan simpatisannya juga ingin segera mengetahui hasilnya, sebab dalam pandangan mereka, tidak ada uang negara yang dikorupsi oleh PKS. Dengan demikian, apa definisi korupsi di mata KPK sehingga publik segera tahu; oh di situ toh salahnya Lutfi dan Fathanah, oh ya… pantaslah kalau mereka dihukum sesuai undang-undang. Saya, walaupun bukan orang PKS, tetap ingin tahu hasilnya… oh begini toh, dan seterusnya.

Namun jujur, ada yang mengganjal dalam hati dan pikir saya tatkala memutar jarum ingatan ke belakang yang belum lama terjadi. Bahwa, beberapa bulan sebelum ramai-ramai PKS yang dalam berita di Jakarta Post kemarin ditulis “Sex, Lies and the PKS” terkena kasus, KPK sudah jauh-jauh hari menetapkan petinggi Partai Demokrat (PD) sebagai tersangka, yakni Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan (mantan) Ketua Umum Anas Urbaningrum. Berbeda dengan petinggi PKS yang sudah langsung ditetapkan tersangka lalu tidak lama kemudian digelar persidangan di pengadilan Tipikor, terhadap kasus Hambalang yang menimpa petinggi PD, hilang seperti bayang-bayang, menguap seolah-olah tanpa bekas. Wajarlah kalau saya bertanya-tanya dalam hati; adakah perlakuan KPK yang berbeda terhadap PKS dan PD?

Timbul purbasangka dalam diri; jangan-jangan KPK tidak punya atau kurang cukup punya nyali dalam memberantas korupsi yang dilakukan sejumlah elite partai berkuasa? Jangan-jangan jika Anas Urbaningrum disidangkan, ia akan membocorkan semua orang yang menerima duit Hambalang, termasuk oleh lingkaran Istana dan keluarga Presiden. Kita diingatkan kembali, Ibas pernah disebut-sebut menerima uang Hambalang dan ada bukti yang sempat beredar, meski tentu saja Ibas membantahnya. Bisa jadi Anas dalam sidang tidak hanya menyebut Ibas, tetapi menyebut keluarga SBY lainnya dalam kasus Hambalang. Bukankah jika ini terjadi akan mengguncang stabilitas negara?

Apakah karena alasan ini KPK menjadi takut dan berusaha menunda-nunda proses hukum terhadap para tersangka korupsi di PD? Mengapa tersangka PKS langsung ditahan sementara tersangka PD bisa lenggang-kangkung ke mana ia suka, termasuk melancong ke Bali? Tidakkah ini bentuk diskriminasi hukum yang nyata-nyata dilakukan KPK terhadap sesama tersangka? Bagaimana KPK menjelaskannya kepada publik tentang hal ini? Jangan-jangan kalau para tersangka dibiarkan berkeliaran, mereka cukup waktu untuk membuat manuver-manuver, misalnya menghilangkan bukti-bukti. Apakah kemungkinan ini luput dari antisipasi KPK?

Saya kira, KPK harus menunjukkan kepada publik satu bentuk keadilan yang berlaku sama buat semua, tidak pilih-kasih dan tebang pilih. Publik sangat menghargai dan mendukung kerja serta kinerja KPK sebagai lembaga antirasuah yang disegani. Namun demikian, publik juga harus diberi satu pehamaman yang bisa diterima akal sehat, bahwa apa yang dilakukan KPK adalah suatu proses hukum yang adil bagi para tersangka koruptor, baik dari PD, PKS, Golkar, PDIP, atau partai-partai lainnya. Dengan demikian, KPK tidak terkesan tebang-pilih dalam melakukan proses hukum, sebagaimana perbandingan terhadap PKS dan PD.

Sebagai teman Ketua KPK Abraham Samad (semasa bertugas di Makassar 2002-2004 kami teman makan dan jalan), saya bisa saja menelepon yang bersangkutan atau setidak-tidaknya berkirim SMS menanyakan tentang hal ini. Tetapi, rasanya saya tidak harus menempuh jalur kedekatan ini untuk sekadar ingin tahu secara pribadi. Lebih baik dikemukakan saja kepada publik seperti ini, biar menjadi pembelajaran bersama.


Sumber : Kompasiana

Perpustakaan Keliling RKI



pkspasarmanggis - Ada yang berbeda ketika Launching Pos WK dan RKI dengan Motor Layanan PKS. Buku-buku terisi di rak-rak, dan anak-anak berebut mengambilnya.



Di dalam masjid, ibu-ibu sedang asyik mengikuti seminar Pornografi di Sekitar Anak, anak-anak pun asyik memilih dan membaca buku di teras masjid sambil duduk atau tiduran.



Bidpuan DPC PKS Setiabudi melalui RKI (Rumah Keluarga Indonesia) memang merancangnya seperti itu. Motor layanan disulap menjadi perpustakaan keliling. Seluruh kader pun diajak terlibat dengan mewakafkan dua buku setiap kadernya.

Acara Launching POS WK dan RKI di DPRa Karet pun dihadiri oleh Ketua DPC PKS Setiabudi Ustadz Panca Hariwan, ST yang sempat berpose di depan Motor Layanan yang disulap menjadi Perpustakaan Keliling bersama Ketua DPRa Karet bapak Djoko Permono dan Ketua Lemsos DPC Setiabudi bapak Mustakim.


Sumber : www.pksetiabudi.org

Pornografi Di Sekitar Anak




pkspasarmanggis - Banyak orang tua yang salah apabila berbicara seks terhadap anak. Seakan-akan tabu untuk membicarakan seks dihadapan anak. Menutupinya ketika anak bertanya perihal seks.

Berbicara Sex Education, bukan kita mengajari bagaimana berhubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis.Orang pasti akan menganggap tabu jika membicarakan tentang seks, dianggapnya sex education akan mendorong remaja untuk berhubungan seks.

Semua dipaparkan sangat jelas oleh ibu Kadariyah Nurhayat, S.Psi selaku narasumber seminar pornogradi di sekitar anak dalam Launching Pos WK dan RKI di Masjid Asy Syuro yang di adakan oleh DPRa PKS Karet, Ahad 19 Mei 2013.

Ketika ada anak bertanya seks, maka kita sebagai orang tua berusaha mengalihkannya dengan jawaban yang ngawur, asal-asalan dan tidak ilmiah. Padahal, anak kita yang lugu hanya menanyakan identitas dirinya dalama bahasa Inggris. Name, Address, dan Sex. Orang tua sudah kebakaran jenggot.

Solusi untuk orang tua terkait seks terhadap anaknya, disampaikan oleh ibu Kadariyah Nurhayat sebagai berikut:

1. Rangkul Anak Kita

Bahas masalah seks dari mulut kita. Jangan anak mencari seks ditempat yang salah. Jawab pertanyaan anak terkait seks sesuai umurnya. Dan, jangan mengatakan anggota tubuh terkait alat seks dengan nama-nama yang aneh, katakan saja ini alat kemaluan, ke ma lu an, atau yang ilmiah penis, vagina

2. Jangan Berikana Anak HP yang canggih

Untuk anak TK, SD dam SMP jangan diberikan HP yang canggih, karena pornografi ada dalam genggaman mereka. Kalau terlanjur sudah diberi, awasi dengan memperhatikan HP anak kita

3. Jangan Letakkan TV dan VCD player di kamar anak

4. Aurat

Ajarkan sejak dini kepada anak kita terkait aurat. Tidak boleh mandi bersama ketika anak sudah 4 tahun, karena sudah anak memori. Berpakaian yang pantas jika hendak keluar. Jangan mau disentuh alat kelaminnya oleh siapapun.

5. Nasehat

a. Nasehati anak dengan lembut dan kasih sayang, jangan langsung ke pokok permasalahan karena anak merasa di intograsi oleh kita, dan ini membuat mereka tidak nyaman.

b. Nasehati anak untuk tidak berpacaran ketika mereka belum berpacaran

c. Seorang ayah harus dengan tegas mengatakan, jika ada yang mencium, menyentuh anak gadisnya, ayah akan marah sekali kepada orang itu. Maka anak gadisnya, akan mengatakan saya akan cerita sama ayah kalau kamu begini begitu sama saya.

Namun, yang terpenting adalah pembinaan keagamaan sejak dini dari orang tua kepada buah hatinya, karena mereka amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban-Nya kelak.


Sumber : www.pksetiabudi.org

Minggu, 12 Mei 2013

Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah






pkspasarmanggis - Pengamat hukum Universitas Indonesia Chaerul Huda tidak memandang tindakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah upaya menghalangi penyitaan.

Menurut Chaerul, tindakan tersebut merupakan kewajaran. "PKS tidak salah," kata Chaerul saat dihubungi Minggu, 12 Mei 2013.

Dia mengatakan, KPK seharusnya melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang di DPP PKS. "Karena yang didatangi KPK adalah kantor partai yang dimiliki lembaga, bukan perseorangan," ujar Chaerul.

Menurut Chaerul, koordinasi dengan pejabat berwenang partai perlu dilakukan karena mobil-mobil tersebut terparkir di wilayah kantor DPP PKS. "Tidak bisa KPK hanya memberikan surat penyitaan hanya kepada satpam," kata Chaerul.

Namun, ujar Chaerul, harus diketahui lebih dulu kronologi penyitaan mulai dari KPK datang sampai upaya PKS yang dinilai menghalangi. "Baru kemudian dinilai itu masuk penghalangan atau tidak," katanya.



Sumber : Tempo

Selasa, 07 Mei 2013

"Jejak Ahmad Fathanah, siapa sih dia (Bag. I)"





Ok teman tuips…kita bahas ttg misteri Ahmad Fathanah saja terlebih dahulu ya …
Eng ing eeng…kita bahas Misteri Ahmad Fathanah ini. Dirinya jadi pusat & play maker dlm sejumlah kasus korupsi Elit PKS

Dimulai dari “tertangkap tangannya” AF ini dlm OTT KPK di Hotel Le Meridien Jakarta. Banyak keanehan2 mencuat pada kasus tsb

Kami sdh pernah bahas banyak keanehan kasus yg lalu menyebabkan Presiden PKS LHI ditangkap dan ditahan KPK. Silahkan cek kultwit kami lg

Atau jika anda mau dapat perspektif lain ..silahkan baca ini >> Keanehan Dalam Pemberian Suap AF-LHI http://t.co/N7rEMMevDg

Kami selalu coba lihat kasus LHI & elit PKS ini secara objektif dan out of the box. Ada bbrp alasan kami bersikap demikian

Pertama : munculnya sosok AF di tengah2 pusaran kasus korupsi elit PKS ini SANGAT PANTAS dicurigai, diselidiki dan dibongkar tuntas

Ahmad Fathanah ini sebelumnya pernah juga hampir berhasil menyeret LHI ke penjara terkait dgn proyek kerjasama mrka dgn Telkomsel

Untungnya, kasus tsb berhasil dipetieskan di Polda Metro shgga LHI dan HNW (saat itu ketua MPR) yg mau diseret2 keterlibatanya, selamat

Setelah 3 thn senyap. Tiba2 nama AF ini muncul lagi. Dlm kasus suap impor daging yg akibatkan LHI ditahan dan PKS gonjang-ganjing

Kecurigaan bhw AF adlh “agen” yg ditanam di lingkungan PKS semakin merebak krna modus, record, motif & konstelasi politik RI saat ini

Modus : AF selalu hadir/ada dlm setiap pusaran kasus korupsi PKS yg terungkap. Perannya : sbg pengumpan agar elit PKS terjerat

Modus berikutnya : setiap kasus terkait AF selalu “dibumbui” dgn cerita2/kisah keterlibatan wanita yg dikesankan sbg PSK, piaraan dsj

Dengan modus ini AF atau mastermind-nya yg menjadi “majikan” AF berharap “kerusakan/kehancuran” atau daya rusak thdp PKS mnjd maksimal

Bobot daya rusak ini ditambah lagi dgn “invisible hand” yg mengendalikan sejumlah media utk terus2an bangun opini negatif thdp PKS

Apa motifnya ? Ada 2 motif disini. Motif AF dan motif Majikan AF. Motif AF mudah dibaca dgn pelajari track recordnya

AF atau dulu dikenal dgn nama Ahmad Olong pernah ditangkap krna tuduhan menyelundupkan 353 WNA mayoritas Irak ke Australia

AF alias AO ini ditangkap di Thailand dan diekstradisi ke Australia dan kemudian menghadapi ancaman hukuman 20 thn atau seumur hidup

Namun, sedikit org yg tahu apa yg sebenarnya terjadi pada diri AF / OA saat dan pasca dijatuhi hukuman oleh pengadilan Australia itu

Kita tdk tahu knp AF/OA yg hrsnya jalani vonis 20 thn di penjara australia, tiba2 muncul di Indonesia, seolah2 tanpa ada masalah apapun

Dalam dunia politik, sangatlah biasa/umum jika tiba2 saja seorg tahanan di lepas meski masa hukumannya masih sangat lama

Pembebasan tsb tanpa mekanisme grasi, amnesti atau abolisi. Melainkan melalui “deal2 khusus” yg disepakati Napi itu & pihak “tertentu”

Hampir dapat dipastikan AF keluar dari Penjara Australia karena adanya “deal khusus” ini. Siapa pihak tertentu yg “bebaskan” AF ?

Analisa siapa pihak tertentu tsb nanti kita bahas. Kita analisa saja dulu misi dan “user” AF saat ini. Mudah dibaca & dicermati

Dari modus dan track record AF, lalu dikaitkan dgn konstelasi politik RI saat ini, kita dapat tebak pihak mana yg “diuntungkan” oleh AF

Misi AF sangat jelas : MENGHANCURKAN PKS melalui isu korupsi, amoral (wanita2 tak jelas itu sbg senjata) dan pembentukan persepsi publik

Siapa yg paling diuntungkan dgn semua “prahara” yg disebabkan AF ? 1) Istana & PD 2) pihak2 yg terlibat korupsi Century 3) partai2 lain

SBY & RING 1nya sdh lama sangat kesal dgn PKS. Meski PKS adalah mitra koalisi, tapi PKS tetap kritis thdp SBY & kasus2 korupsi istana

PKS tercatat sbg inisiator pembongkaran korupsi century & rencana pansus Mafia Pajak yg nyaris menjatuhkan kekuasaan SBY & Budiono

Kemarahan SBY and his gank thdp PKS sebenarnya sdh diubun2. Tdk tertahankan. PKS selalu jadi ancaman bagi SBY-Budiono -PD - sekutu2nya

Namun, bukan SBY namanya jika tdk tahu cara menjatuhkan atau menghancurkan PKS secara elegan. Beliau ahli strategi. Jenius dlm siasat

Meski PKS sdh menjelma jadi anak nakal di mata SBY, “hukuman” thdp PKS yg kelihatan di mata publik selalu “terarah & terukur”

Meski nyaris kalah dlm voting usulan Pansus Mafia Pajak, SBY hny menghukum ringan PKS dgn mencopot 1 menteri PKS saja. Kamuflase

Disisi lain, SBY diam2 bangun “deal2 khusus” dgn Gerindra yg sdh berkhianat di voting Pansus Mafia Pajak DPR dgn menyebrang ke kubu SBY

Banyak pihak yg heran ketika SBY “tidak berikan kompensasi” apapun atas jasa pengkhianatan Gerindra pada voting Pansus Mafia Pajak tsb

Bagi kami hal itu hny memperjelas posisi Gerindra sbg “partai oposisi seolah2” yg pny ruang gerak yg bebas menyelusup ke “musuh2 SBY”

Kembali ke AF. Ketika PKS lengah thdp ancaman yg mengintai, disanalah AF sbg “NOC” alias “agen tidur” dibangunkan utk misi khusus

Mari kita lihat rangkaian skenario yg dijalankan. LHI dijemput paksa saat SBY “kebetulan” berada di pesawat iro otw ke Timur Tengah

Sangat kentara/vulgar/kasat mata, upaya penjemputan paksa dan penahanan LHI itu oleh KPK. HARUS MALAM ITU JUGA. Pdhl LHI tdk kena OTT

Kenapa treatment atau perlakuan KPK thdp LHI itu berbeda dgn TSK2 korupsi lain yg tdk terkena OTT ? Knpa harus ditahan malam itu juga?

Kami dulu sdh pernah membahas tuntas motif dan tujuan KPK tsb. Intinya : agar PKS tidak bisa tekan / lobi SBY utk selamatkan LHI !!

SBY punya alibi. Dia sdg di pesawat. Tak bisa terima telpon dari Ketua DS PKS yg selama ini hotline dgn SBY.

Ketika LHI sdh TSK dan sdh meringkuk di tahanan KPK, meski ditekan habis oleh Ustd Hilmi, SBY bisa mengelak dgn katakan : TDK BISA LAGI

Keanehan berikutnya adalah : OTT KPK pada AF TIDAK DIKETAHUI oleh Abraham Samad selaku ketua KPK. Ini operasi BW sendiri. Why ? Kok?

SBY dan BW punya “kepentingan atau benang merah” yg sama jika dihadapkan dgn isu korupsi Century. Mereka berdua TDK MAU kasus ini TUNTAS

Disisi lain, pimpinan KPK yg paling ngotot mau tuntaskan kasus korupsi Century via jalur hukum adalah Abraham Samad

Plus, Samad dikenal dekat dgn PKS via senior dan mentornya yg tokoh PKS : Tamsil Linrung. ketua KPK ini jg sebelumnya dikenal “Pro PKS”

Untuk memastikan operasi penghancuran PKS (dan juga partai2 lain) via tangan KPK, Samad harus dilumpuhkan secara total. Dia penghalang

Entah krna “kebodohan” atau jebakan2 yg dibuat khusus utk Samad memang sangat canggih. Samad pun akhirnya tumbang. Skrg jd “ayam sayur”

Bagi SBY dan PD, tidak ada jalan lain utk selamatkan PD dan masa depannya kecuali dgn menghancurkan partai2 lain sehancur2nya, via KPK

Perntanyaannya ? Dari mana atau siapa yg mengoper AF yg “asset” pihak/negara tertentu tsb agar bisa dimanfaatkan istana?

Kisah AF ini msh panjang. Targetnya hancurkan PKS jg blm maksimal. Nanti kita buka, sejelas2nya. Skrg sdh mau magrib, sekian. MERDEKA !


By @TrioMacan2000


Sumber : http://chirpstory.com/li/75504

PKS: Masih Ada Waktu untuk Perbaikan Berkas





pkspasarmanggis - Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu dari tiga partai yang semua bakal calon legislatifnya dinyatakan tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/5/2013). Apa tanggapan Presiden PKS Anis Matta soal hasil ini?

"Tidaklah. Hanya kekurangan satu-dua persyaratan administrasi," kata Anis saat dihubungi melalui telepon, Selasa (7/5/2013) siang. Dia mengatakan, masih ada waktu untuk perbaikan dan optimistis semua kandidatnya bakal lolos daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014.

Anis menyebutkan, persoalan administrasi itu seperti kelengkapan foto dan ijazah. Khusus soal ijazah, Anis mengatakan, KPU sangat terpatok pada syarat bakal caleg adalah lulusan SMA sehingga harus dapat menunjukkan ijazah SMA.

Mayoritas bakal caleg yang diusung PKS, sebut Anis, berpendidikan sarjana. "Nah, ijazah SMA-nya kan belum tentu bisa cepat nyari-nya," ujarnya. Dari 492 bakal calon yang diusung, hanya 12,4 persen yang pendidikan tertingginya adalah SMA.

Anis mengaku tak terganggu dengan masih belum lengkapnya persyaratan administrasi para kandidatnya. "Dari DCS (daftar calon sementara) menjadi DCT tidak terlalu bermasalah, kecuali kalau ada aduan masyarakat terkait persoalan substantif," katanya tanpa merinci apa saja kemungkinan masalah itu.

Dengan kondisi ini, Anis optimistis partainya tak akan punya kendala untuk memasukkan semua kandidatnya ke DCT Pemilu 2014. "Masih ada waktu juga sampai Agustus (2013, untuk sampai menjadi DCT)," tuturnya.

KPU menyatakan, ada tiga partai politik yang semua bakal calon anggota legislatifnya tidak lolos verifikasi saat mengumumkan hasil verifikasi DCS Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Tiga partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Tahapan untuk sampai DCT

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, berkas DCS bisa diperbaiki pada 9-22 Mei 2013. Perbaikan ini akan kembali diverifikasi KPU pada 23-29 Mei 2013.

KPU akan menyusun DCS pada 30 Mei-12 Juni 2013 untuk diumumkan ke publik pada 13-17 Juni 2013. Pengumuman mencakup persentase keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat setiap partai. Tanggapan masyarakat atas DCS tersebut dibuka pada 14-27 Juni 2013.

Jika ada tanggapan masyarakat, KPU akan meminta klarifikasi kepada partai politik pada 28 Juni-4 Juli 2013 dan setiap partai punya waktu menjawabnya pada rentang 5-18 Juli 2013. KPU kemudian mengumumkan perlu tidaknya penggantian bakal caleg pada 19-25 Juli 2013 dan partai politik punya waktu mengganti bakal calegnya pada 26 Juli-1 Agustus 2013.

KPU akan melakukan verifikasi terhadap calon pengganti pada 2-8 Agustus 2013 untuk kemudian menetapkan DCT pada 9-22 Agustus 2013. DCT akan diumumkan kepada publik pada 23-25 Agustus 2013.


Sumber : Kompas

KPK Sewenang-wenang dalam Penyitaan Mobil




pkspasarmanggis - Kader PKS tidak pernah menghalangi upaya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq. Yang menjadi persoalan ketika petugas keamanan kantor PKS menanyakan surat penyitaan, petugas KPK yang datang, Senin (6/5) malam tidak bisa menunjukkan surat tersebut.

“Mereka hanya mengatakan nanti menyusul,” kata Zainuddin Paru, kuasa hukum LHI, Selasa (7/5) di Jakarta.

Persoalan lainnya, kata Zainuddinn, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI. “Ada mobil partai, dan milik kader PKS lainnya,” imbuh Zainuddi.

Zainuddin mengemukakan, ada dua hal yang menjadi keberatan tim hukum LHI. Pertama, KPK datang untuk menyita tanpa membawa surat penyitaan, sehingga petugas tidak tahu mobil mana saja yang ingin di sita.

Kedua, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI.

“Jadi ada prosedur yang tidak dipenuhi KPK, sehingga wajar jika petugas pengamanan menanyakan surat-surat itu,” katanya.

Terkait pengempesan ban mobil yang akan di sita KPK, Zainuddin menyatakan, pengempesan itu justru untuk mencegah agar mobil tersebut tidak dibawa keluar oleh pemiliknya. Karena hal itu justru akan menimbulkan delik baru.

Dan pengempesan dilakukan ketika petugas KPK sudah meninggalkan area kantor DPP PKS.

“Karena para pemilik mobil tersebut tidak terima mobilnya disita, sehingga mereka ingin membawa keluar. Ketika berkonsultasi dengan saya, saya melarangnya,” tegas Zainuddin.

Menurut Zainuddin, dari enam mobil yang diberi KPK Line, hanya dua mobil yang milik LHI, yaitu Mazda putih dan Pajero hitam. Sisanya milik partai dan kader PKS.

Senin, 06 Mei 2013





pkspasarmanggis - Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara mengejutkan membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Anggota Komisi I DPR Mardani Ali Sera menilai tindakan pemerintah Inggris itu sebagai sebuah penghinaan bagi pemerintah Indonesia dan dia menduga ada sebuah rencana besar yang sedang dirancang oleh Inggris terhadap Papua.

"Kejadian Inggris mengizinkan kantor Papua Barat Merdeka juga bagian dari strategi nasionalnya," jelas Mardani kepada merdeka.com, Senin (6/5).

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas. Salah satunya dengan memberikan ultimatum kepada Inggris untuk segera menutup kantor OPM di Oxford.

"Buat langkah yang tegas, kasih ultimatum. Jika sampai 3 bulan tidak ada indikasi sikap positif pemerintah Inggris, ambil langkah diplomatis tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka," tutur dia.

Dia menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terlena dengan gelar yang diberikan oleh pemerintah Inggris beberapa waktu lalu. Akibatnya, OPM bisa bergeliat di tanah ratu Elizabeth itu.

"Lemahnya kita, cuma dengan presiden diberi gelar kebangsawanan dan didatangi investor merasa sudah punya posisi tawar yang tinggi," tegas dia.

Selain itu, jika dalam enam bulan juga tidak ada itikad baik dari Inggris. Dia meminta agar Indonesia menghentikan hubungan diplomatis dengan Inggris. "Jika enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan hubungan diplomatis kita. Jika tidak juga ada, putuskan hubungan kita," tandasnya.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka resmi memiliki kantor perwakilan mereka di Oxford, Inggris. Sebagaimana disiarkan di laman resmi freewestpapua.org, pembukaan kantor perwakilan ini resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu.

Peresmian dihadiri tokoh-tokoh penting di Oxford yaitu Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan tentu saja Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda.

Hadir pula pada kesempatan istimewa ini Pemain Rugby Nasional dari Papua New Guinea Paul Aiton, Jenifer Robinson dan Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda serta pendukung Papua Merdeka di Inggris.


Sumber : Merdeka

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More