Kader Non Caleg Ini Ikhlas Jual Rumah Tinggalnya

pkspasarmanggis - Jual harta benda pribadi untuk modal kampanye mungkin hal biasa. Calon anggota legislatif (caleg) memang perlu modal besar untuk sosialisasikan dirinya. Namun apa jadinya jika ada kader non caleg yang sampai rela menjual rumah tempat keluarganya berteduh untuk kampanye PKS? Dia makhluk langka!

Ini kisah nyata dari Mojoroto Jatinom, Sidoharjo, Wonogiri. Sebuah kabupaten di perbatasan Jawa Tengah. Faqih (38 tahun) ikhlas menjual rumah tempat tinggalnya untuk modal kampanye meraup 3000 suara PKS. Dia ingin partai dakwah ini menang di daerah pemilihannya di Sidoharjo.Pria sederhana ini tak rela jika PKS tak dapat kursi di Dapil 2 Wonogiri hanya karena masalah dana.

Faqih, bukanlah caleg. Bukan pula petinggi elit partai. Dia hanya seorang kader biasa. Seorang wiraswasta kecil yang penghasilannya tidak menentu. Ingin dirinya berinfaq untuk kemenangan partai dakwah ini, tapi apa daya tabungan pun tak ada. Hanya rumah yang ditinggali Faqih beserta istri dan empat anak, harta paling berharga yang dimilikinya.

Setelah berunding dengan istriya, SMS pun dilayangkan Faqih kepada pimpinan partai. “Pak, njenengan sampaikan k Pak Hadi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PKS Jateng, Red) atau siapa kalau berkenan. Ane lg mau jual rumah dan pkarangane u kampanye PKS Pak yg d Mojoroto Jatinom. Harga pasaran 120 jt, tp mau aku jual 80 jt aja Pak, yg separo u kampanye sidoharjo Pak. Kondisi rumah skrg lengkap sangat layak pake, tanah 430 m2. Pengin iuran kampanya tp belum ada uang, biar ada 3000 suara u sidoharjo…”

Jika hasil penjualan rumahnya telah terkumpul, Faqih berniat menginfaqkannya untuk pemenangan PKS di kecamatan Sidoharjo yang masuk dalam Dapil 2 Wonogiri (Ngadirojo, Nguntoronadi, Girimarto, Jatipuro dan Sidoharjo).

Subhanallah.Benarlah firman Allah dalam QS. Al-Kahfi : 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”


Sumber: PKS Jawa Tengah

Read more »

Galeri Jalan Sehat Sambut Ramadhan 1434 H

pkspasarmanggis - Menyambut Ramadhan tidak mesti di Masjid dan mendengarkan ceramah. DPRa PKS Pasar Manggis punya cara unik menyambutnya, yakni Jalan Sehat. Dihadiri ratusan warga kelurahan Pasar Manggis dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwicaksana atau yang akrab disapa Bang Sani serta puluhan hadiah membuat Jl. Bogor Lama di Ahad pagi, 7 Juli 2013 meriah.

Warga memenuhi Jl. Bogor Lama untuk ikut Jalan Sehat bersama PKS

Triwicaksana (Bang Sani) menyapa warga peserta Jalan Sehat

Warga antusias mendengar Bang Sani memberikan sambutan.

"Wah Bang Sani gantengan aslinya daripada gambar dispanduk." Celetuk warga, ketika Bang Sani menyapa warga.

Persiapan Jalan Sehat

Dengan gembira, warga bergerak mengikuti rute Jalan Sehat

Depan kantor DPC PKS Setiabudi, peserta Jalan Sehat menyerahkan nomor door price kepada panitia

Dengan Cinta menjadikan senyum warga saat dirinya dapat door price

Kerja berlandaskan Cinta membuat Ustadz Ridwan pun tersenyum

Hadiah utama Jalan Sehat, sepeda lipat. Siapa ya yang dapat?

"PKS... Yes!!! Walau diterpa badai, PKS senantiasa dinanti." ujar Bang Sani.

Read more »

Salah Sita, KPK & Media "Bungkam Seribu Bahasa"

pkspasarmanggis - Segenap perasaan singgah di dalam diri saya, kala mendengar dan membaca berita tentang pengembalian sebuah mobil fortuner yang disita oleh KPK pada bulan Mei lalu kepada PKS. Awalnya mobil ini diduga merupakan salah satu harta kekayaan milik Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dari hasil “kejahatan”nya dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil itu bukanlah kepunyaan Ustadz LHI melainkan milik Ahmad Zaky, yang tak lain adalah asisten dari Ustadz LHI.

Marah, kesal, miris tapi juga sekaligus geli. Alangkah naifnya lembaga sekelas KPK melakukan tindakan yang tidak masuk akal, dan (maaf) menurut saya sangat ceroboh sekali. Teringat oleh saya, bagaimana semangat dan ngototnya KPK saat akan menyita mobil-mobil Ustadz LHI di kantor DPP PKS (7/5/2013). Dimana proses penyitaan itu dilakukan pada malam hari dan tanpa membawa surat bukti penyitaan pula. Sehingga tak heran jika tindakan unprosedural itu mendapat perlawanan (pencegahan) dari pihak keamanan DPP PKS yang bertugas pada malam kejadian itu.

Dan teringat juga oleh saya, bagaimana gencar dan masifnya awak media (cetak, elektronik, social media) memblow-up peristiwa itu selama berhari-hari dalm bentuk berita yang “miring” semua. PKS melawan KPK, PKS tidak kooperatif terhadap KPK, PKS tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dan lain sebagainya. Itulah judul dan isi berita yang beredar di masyarakat ketika itu. Tak ada satupun media yang mengupas atau mengangkat isu tentang kelalaian KPK dalam melakukan proses penyitaan tersebut. Semua media sepakat serta beramai-ramai menyalahkan dan membantai PKS, yang memang sudah menjadi “pesakitan” sejak ditangkapnya Ustadz LHI lantaran dituduh terlibat dalam kasus suap impor daging sapi (30/1/2013).

Sangat kontras dengan kejadian sekarang, dimana adanya pengembalian salah satu mobil yang disita oleh KPK kepada PKS, hampir tak ada media yang bersedia memblow-up-nya. Mereka pura-pura (atau) tidak tahu. Karena bagi media (sekuler), berita ini sangat tidak menarik dan tidak menguntungkan. Jika berita ini diangkat, mereka khawatir justru akan menjadi bumerang bagi mereka. Dimana akan memberikan dampak positif bagi PKS, akan membersihkan nama PKS. Dan yang paling mereka takutkan adalah masyarakat akan berbalik simpati kepada PKS, kemudian menghakimi KPK dan media yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PKS. Itulah yang tidak mereka harapkan sama sekali. Naif memang…

Berita tentang pengembalian mobil fortuner ini justru banyak beredar di dunia maya melalui media social, yang itupun sebagian besar dilakukan oleh web/situs milik kader-kader PKS. Untuk itu, saya menaruh respek dan sangat salut dengan kerja rekan-rekan PKS yang jatuh bangun meng-counter berita-berita miring tentang PKS. Karena memang tak bisa berharap banyak dari media-media (sekuler) tersebut.

Namun dibalik semua itu, terkait dengan salah sita yang telah dilakukan oleh KPK terhadap harta (mobil) Ustadz LHI, disini saya mencatat beberapa sikap arogan KPK yang memang belum (tak pernah) berubah, yaitu mobil yang disita itu disuruh ambil sendiri oleh pihak PKS (15/6/2013), tidak adanya permintaan maaf dari pihak KPK kepada PKS, terutama kepada Ustadz LHI. Walaupun memang ada pernyataan dari jubir KPK (Johan Budi) mengenai proses pengembalian mobil tersebut, tapi isinya bukanlah permintaan maaf. Serta belum adanya niat untuk memulihkan nama baik Ustadz LHI dan juga PKS yang telah tercemar.

Menurut saya, sebagaimana dulu getol dan gencarnya KPK dan media meng”hakimi” Ustadz LHI dan juga PKS, sebegitu pula hendaknya mereka bisa berlaku adil dan profesional terhadap permasalahan ini. Namun sayangnya, keegoisan dan “kebencian” kepada PKS menutup mata dan hati mereka.

Wahai KPK, dimanakah letak hati nuranimu?
Wahai media (sekuler), dimanakah letak hati nuranimu?
Tak sadarkah bahwa akibat ulah dan sikap tak adil kalian, banyak jiwa yang tersakiti? Banyak jiwa yang terdzalimi? Apakah tak pernah terpikir oleh kalian, bagaimana seandainya kalian atau saudara kalian yang mengalami hal serupa dengan Ustadz LHI dan keluarganya? Bagaimana seandainya kalian yang berada di dalam barisan PKS yang saat ini kalian jadikan bahan “permainan”? Tidak tahukah kalian, bahwa tak ada hijab antara Allah SWT dengan doa orang yang terdzalimi? Maka berhati-hatilah terhadap doa orang yang didzalimi, karena doa itu akan diijabah oleh Allah SWT...

Wallahu a'lam bishshowab...

Read more »

Anis Matta Ajak Kader di Riau Lupakan Badai yang Menerpa PKS

pkspasarmanggis - Dihadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se- Riau. Presiden PKS, Anis Matta menghimbau agar seluruh kader PKS segera melupakan berbagai permasalahan yang sedang menimpa PKS.

“Badai pasti berlalu, segera lupakan masalah yang sedang menimpa,” kata Anis Matta saat bersilaturrahim dengan kader PKS se- Riau di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Sabtu (15/06/13).

Anis Matta pun memberikan tips agar bisa melupakan masalah yang ada, salah satunya dengan melupakan segera masalah itu dan perbanyak tidur.

“Jangan menganggap masalah dan tantangan itu besar, anggap saja itu kecil. Masalah dan tantangan itu muncuk dari diri kita sendiri. Orang yang tidak baik dalam berorganisasi adalah orang yang takut berkorban dan menanggung resiko,” ungkapnya.

Diakui mantan wakil ketua DPR RI ini, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tidak percaya dengan partai dan politisi. Tapi, Anis Matta menghimbau untuk jangan takut dan khawatir karena itu.

“Solusinya, kasih sorotan mata kepada masyarakat dengan sering turun ke semua orang. Lihatkan wajah kamu ke orang itu, apakah ada wajah pembohong atau tidak. Sorotan mata bisa merubah keyakinan orang lain, Jadilah orang yang berpengaruh di tengah masyarakat,” pesannya.

Terakhir, Anis Matta pun berharap kepada seluruh kader PKS se- Riau agar membantu dirinya dalam mewujudkan cita-cita PKS pada pemilihan legislatif 2014 nanti, yakni masuk ke nomor tiga besar.

“Kalau kita minta masuk 3 besar, saya rasa itu tidak permintaan besar bagi tuhan. Perbanyak usaha dan do'a selalu untuk mewujudkan itu,” tutupnya.

Sebagai data tambahan, saat ini PKS sedang disorot kasus suap daging sapi impor yang dialami mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.


Sumber : riauterkini

Read more »

Sesepuh Melayu Tuntut PKS Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM

pkspasarmanggis - Sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dukungan itu mencuat dalam acara silaturahim Presiden PKS Anis Matta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bersama para tokoh adat Melayu Riau di kantor LAM di Pekanbaru, Sabtu (15/6).

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau --lembaga sesepuh LAM-- Tennas Efendi mengatakan, penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah. Dampak kenaikan, katanya, bakal kian menyusahkan masyarakat kecil. Sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

"Namun, jangan sampai sikap PKS berubah di tengah jalan. PKS harusnya konsisten," tukas Erwandi Yusuf, sekretaris MKA.

Atas dukungan sesepuh dan pengurus LAM tersebut, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Anis menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi.

Menanggapi desakan agar PKS bersikap konsisten, Anis menambahkan, pandangan utuh partai bernomor pilih 3 ini akan disampaikan pada Rapat paripurna DPR, Senin (17/6) mendatang. Dalam rapat DPR ini, PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.

"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tandas Anis.

Dalam silaturahim PKS-LAM, tetua dan tokoh muda Melayu Riau menyerahkan peta tanah ulayat masyarakat adat Riau. Peta ini, menurut Ketua LAM Riau Al Azhar, telah disetujui para tokoh lembaga adat dan para kepala desa.

Al Azhar menambahkan, konflik tanah adat dengan kalangan pengusaha khususnya terus berlanjut di Riau. "Setidaknya kini terdapat 267 titik konflik horisontal. Kami berharap kepada berbagai pihak, dan sekarang melalui PKS, agar membantu menyelesaikan persoalan tanah atau lahan milik masyarakat atau lembaga adat Melayu," tutur Al Azhar.

Peta lahan ulayat Melayu diserahkan langsung pengurus LAM kepada Anis Matta. Presiden menyatakan, akan mengambil langkah nyata guna penyelesaian berbagai konflik atas tanah adat di Bumi Lancang Kuning.

Presiden Anis Matta dan rombongan DPP PKS berada di Pekanbaru dalam rangka konsolidasi dan pembekalan para calon legislator (caleg) PKS se-Riau.


Sumber : republika

Read more »

Tolak Kenaikan BBM, PKS Tidak Sendirian dan Dihadiahi Boneka Anak Macan

pkspasarmanggis - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan eksponen Aktivis 98 beraudiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Kamis (13/6). Kedua komponen masyarakat ini menyampaikan persamaan sikap dengan PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua komponen diterima dalam waktu hampir bersamaan oleh Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid didampingi sejumlah anggota fraksi. Rombongan PB HMI dipimpin oleh Ketua Umum, Muhammad Arif Rosyid Hasan. Sedang Aktivis 98 dipimpin Ubedillah Badrun, mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ).

Dalam audiensi, Ketua Umum PB HMI menyampaikan, kehadiran para pengurus HMI adalah sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meski menyadari ada aspek politis di balik pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM, HMI berupaya menggunakan akal sehat dalam melihat urgensi menaikkan harga BBM. Dari beragam kajian yang dilakukan, HMI berkesimpulan, saat ini harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan.

"Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'You are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," tandas Arif.

Senada dengan HMI, rombongan Aktivis 98 juga menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, mereka menyebut menaikkan harga BBM sama dengan menyengsarakan rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945.

Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.

"Dengan segala argumentasi itu, para aktivis 98 yang dulu menjadi aktor penting dalam lahirnya era reformasi ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena berpotensi besar meningkatkan kesengsaraan rakyat dan melanggar konstitusi," tulis Aktivis 98 dalam pernyataan sikapnya.

Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar," kata Ubedilah.

Kepada kedua komponen tersebut, Hidayat menegaskan, keputusan PKS telah final. Yaitu membela rakyat kecil dengan menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.

"Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai," tegas Hidayat.

Tentang desakan untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden. Hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.

Read more »

3 Alasan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

pkspasarmanggis - Berikut adalah 3 alasan resmi PKS menolak kenaikan harga BBM, dan pernyataan sikap ini publikasikan kepada publik saat aksi yang berlangsung pada 12/06 di Bundaran HI.

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BB, bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi nasional yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energi mix dan menyiapkan sistem roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka tidak akan selesai , sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3.Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energi mix yang semakin sehat dalam jangka menengah.

Read more »

Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Harga BBM

pkspasarmanggis - Kurang dari satu bulan menjelang bulan puasa, lebaran serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan pengeluaran lainnya.

Demikian disampaikan Khoirudin pimpinan aksi yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Selatan, dalam aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar pukul 11.00 Wib hari Rabu (12/6) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan, Tanpa adanya kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik menjelang momen-momen tersebut, “Pemerintah harus lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin,” imbuhnya.

Aksi Tolak Kenaikan BBM ini yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. “Insya Allah kader dan massa PKS sekitar Jabodetabek akan turut meramaikan aksi Tolak Kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM. “Pemerintah perlu lebih kreatif dan bekerja keras dengan jalan tidak mengambil cara-cara yang instan saja dalam menyelesaikan masalah.” pungkasnya

Read more »

Tempo : 87,1% Publik Setuju PKS Menolak Kenaikan BBM

pkspasarmanggis - Walau hanya polling di tempo.co terkait kenaikan harga BBM, namun ini membuktikan bahwa publik sepenuhnya mendukung PKS untuk menolak kenaikan BBM.

Polling yang dilakukan tempo dengan pertanyaan "Menurut Anda, apakah langkah PKS menolak kenaikan BBM adalah sikap yang tepat?" menunjukan hasil 87,1% menyatakan Ya. Ini menandakan bahwa publik sebenarnya mendukung sepenuhnya langkah PKS untuk menaikan harga BBM.

Tahun 2005 PKS mendukung kenaikan BBM karena pemerintah membawa proposal yg integral kepada PKS, dan betul-betul menyelesaikan persoalan. Saat ini, pemerintah tidak membawa proposal yang integral kepada PKS dan memang kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi kepada 150 juta rakyat bukan solusi dan selamanya begitu. Satu lubang ditutupi tapi tidak bisa menutupi lubang-lubang yang lainnya.

Jika kita jeli, kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Menaikkan harga BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah kebijakan yang bijak dan pro Rakyat.

Hasil ini menunjukan bahwa rakyat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan menangkal opini tentang tindakan PKS sebagai bentuk pencitraan, yang tengah dihantam badai fitnah oleh media, termasuk tempo sendiri.

Read more »

Temui Presiden PKS, Eks PM Timor Leste Alkatiri Belajar Toleransi

pkspasarmanggis - Mantan Perdana Menteri Timor Leste yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, Mari Alkatiri, berkunjung ke kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Alkatiri diterima Presiden PKS Anis Matta dan sejumlah pengurus inti PKS yang juga anggota DPR.

"Pihaknya secara khusus bertandang ke PKS untuk menimba pengalaman Indonesia, dalam menjaga dan membangun persatuan. Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk yang menganut beberapa agama, namun kerukunan tetap terjaga," kata Alkatiri saat berkunjung ke markas PKS, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, menurut Alkatiri, penduduk Indonesia memiliki beragam etnis dan budaya. Namun, Indonesia sejauh ini mampu mengelola dan membangun perbedaan di tengah masyarakat menjadi sebuah kekuatan.

Menanggapi Alkatiri, Presiden PKS Anis Matta menyatakan, terjaganya persatuan di tengah keberagaman kelompok masyarakat Indonesia tak lepas dari toleransi yang terbina selama ini.

"Keberadaan umat Islam sebagai mayoritas juga menjadi salah satu perekat utama. Islam memang mengajarkan toleransi dan mengayomi umat lain serta kelompok-kelompok yang ada," ucap Anis.

Selain itu, Timor Leste juga menjajaki peningkatan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Mari Alkatiri menyatakan, Timor Leste berencana merintis pembangunan kawasan ekonomi khusus dengan kawasan Indonesia bagian Timur.

"Kami membicarakan juga seputar konsep, special zone for economic dan social devolepment. Gagasan ini menarik dan perlu mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Indonesia," papar Presiden PKS itu.

Dalam kunjungan tersebut, Mari Alkatiri --yang juga sebagai utusan Pemerintah Timor Leste untuk kerjasama pembangunan ekonomi-- ditemani Filomeno Aleixo mantan Wakil Menteri Aparatur Negara dan Penataan Wilayah yang sekarang menjabat anggota Komite Central Partai Fretilin.

Sementara Anis Matta didampingi Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dan anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini.


Sumber :
Berita : liputan6
Foto : Arief Karel/Humas DPP PKS

Read more »

Apakah Anda Sudah di Mutakhirkan ?

pkspasarmanggis - Sejak awal bulan Mei 2013, Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data) bersama para Ketua RT aktif menyambangi warga satu persatu untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah.

Petugas mendatangi rumah-rumah warga selama satu bulan untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih yakni data hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Nantinya, pantarlih dalam kegiatan verifikasi data adalah menempelkan stiker. Pantarlih yang telah mendatangi rumah penduduk wajib mengisi dan menempel stiker yang berisi nama Kepala Keluarga dan nama pemilih di dalam keluarga tersebut di setiap rumah yang sudah didatangi.

Kemudian, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengawasi kinerja Pantarlih sehingga data yang akan dituangkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) benar-benar valid.





Jika masih ada data yang diragukan, PPS dapat menugaskan kembali Pantarlih untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan datanya. PPS akan melakukan penyusunan bahan DPS dari tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013. Selanjutnya dilakukan penetapan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan diumumkan ke publik dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus 2013. Kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jangan sampai tidak terdata. Pastikan rumah dan nama kita, saudara, kader dan simpatisan sudah terdata dan tertempel stiker serta menerima bukti telah dimutakhirkan Data Pemilih Pemilu 2014. Jika belum, hubungi Pantarlih dan Ketua RT anda berada. [arz]

Read more »

FPKS Konsisten & Tegas Menolak Implementasi Kurikulum Baru Di Tahun 2013

pkspasarmanggis - Fraksi PKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di bulan Juli nanti, walaupun mayoritas 6 fraksi lain yang akhirnya menyetujui dilaksanakan kurikulum pada tahun 2013 ini. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin menanggapi pandangan fraksi-fraksi dalam raker kemendikbud dengan Komisi X DPR RI tentang persetujuan anggaran kurikulum Senin di Jakarta.

Legislator dari dapil DKI Jakarta I ini menjelaskan bahwa alasan FPKS untuk menunda kurikulum baru dilaksanakan yaitu;

Pertama; Anggaran pengembangan kurikulum yang diajukan oleh Kemdikbud beberapa kali mengalami perubahan. Kedua; Pengembangan kurikulum mesti memenuhi 4 standar yang tercakup dalam 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan. Ketiga; Persiapan guru dalam waktu yang relatif singkat berpotensi besar untuk menggagalkan tujuan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri. Keempat; Persiapan buku semestinya menunggu hingga selesainya standar isi kurikulum. Kelima; Pengambilan sampel untuk implementasi kurikulum 2013 pada mulanya ditetapkan sebesar 10% untuk SD dan 30% untuk SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Namun kemudian berubah lagi persentasenya, menurut berita yang beredar, menjadi 3% untuk SD, 5% untuk SMP dan 7% untuk SMA.

Zainuddin mengungkapkan, pelaksanaan kurikulum di negeri ini harus diakui sering kali kontraproduktif. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum, para guru dan pihak yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum harus diberi waktu yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk berinteraksi sesama mereka dan dengan para pembuat kebijakan.

Menurutnya, penelitian di berbagai negara tentang ketidakberhasilan reformasi kurikulum akibat belum terwujudnya keyakinan guru. Karena, menurut sejumlah peneliti reformasi pendidikan, antara lain Sargent (2012) dari University of Pennsylvania, keyakinan guru merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas dan reformasi kurikulum secara keseluruhan. Pengalaman ini penting dipikirkan untuk pendidikan kita.
Secara umum FPKS memandang positif perlunya pengembangan kurikulum demi menjawab tantangan zaman. Namun FPKS menilai persiapan yang telah dilakukan belumlah matang dan tergesa-gesa. Hal ini tampak pada setiap Raker, RDP dengan Kemdikbud. “Pemerintah selalu menyatakan kesiapannya, namun ketika diminta perubahan anggaran beserta rinciannya, selalu terjadi perubahan nominal serta ditambah lagi dokumen kurikulum 2013 yang tidak lengkap dan hampir selalu terlambat diterima oleh Panja Kurikulum. Pun demikian saat Kunker Komisi maupun dapil kami jumpai di lapangan ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan sosialisasi maupun uji publik dalam persiapan implementasi kurikulum 2013” jelasnya.

Oleh karena itu, FPKS meminta agar Kemdikbud lebih memaksimalkan lagi penyelesaian seluruh persiapan terkait implementasi kurikulum baru ke depan dan FPKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di tahun 2013 dan menyarankan untuk menundanya hingga Juli tahun 2014. “Hal ini dimaksudkan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal” tegasnya.

Walaupun pada akhirnya pemerintah tetap melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013, Zainuddin mengatakan bahwa FPKS dan juga masyarakat akan terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah benar-benar merealisasikan kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tanah air.

Read more »

Berhasil Tingkatkan Produksi Pangan, FAO Beri Indonesia Penghargaan

pkspasarmanggis - Food and Agricultural Organizations (FAO) menilai Indonesia merupakan satu dari 35 negara di dunia yang berhasil mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) untuk upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Atas keberhasilan itu, badan dunia untuk pangan dan pertanian di bawah PBB ini akan memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva mengungkapkan hal tersebut kepada Menteri Pertanian RI Suswono dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, Senin (27/5) malam di Jakarta. Menurut Graziano, penghargaan akan diserahkan pada konferensi FAO yang akan digelar pertengahan Juni 2013 mendatang di Roma, Italia.

“Saya berharap dapat berjumpa Anda di sana, DR Suswono,” ujar Graziano.

Graziano mengemukakan, keberhasilan Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan salah satu faktornya adalah keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi pangan lewat program ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Kebijakan dan program Anda adalah faktor yang sangat signifikan dalam upaya melawan kelaparan di Indonesia,” tegas Graziano, yang tidak lain adalah adik mantan Presiden Brazil Lula da Silva ini.

Graziano menyebut salah satu contoh program Kementerian Pertanian yang dinilai membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan adalah Program Desa Mandiri Pangan (demapan).

Demapan merupakan program aksi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan.

Mentan menyambut gembira kabar yang disampaikan Dirjen FAO tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian dalam upaya mengatasi persoalan pangan saat ini sejatinya sejalan dengan visi dan misi Graziano saat pemilihan Dirjen FAO, juga target MDGs, khususnya target MDGs pertama, yaitu penurunan angka kemiskinan dan kelaparan, serta upaya untuk pencapaian swasembada pangan.

Pada kesempatan kunjungan Dirjen FAO ke Kementerian Pertanian, Senin pagi, Mentan sempat mengungkapkan kembali visi dan misi Graziano ketika maju dalam pemilihan Dirjen FAO beberapa waktu lalu. Ketika itu Graziano fokus pada lima hal yakni; penghapusan kelaparan, peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, utamanya bagi perempuan dan anak di pedesaan, pengembangan sistem pangan yang efektif dan efisien, serta antisipasi krisis pangan akibat keadaan darurat dan bencana alam.

“Selain itu juga menyelesaikan proses reformasi yang telah disepakati untuk memperluas desentralisasi, dan memperluas kerja sama South-South Cooperation (Kerjasama Selatan-Selatan),” ujar Mentan.

Pada kesempatan itu Mentan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan FAO dalam pembangunan pertanian di Indonesia selama ini.

”Saya tetap menempatkan FAO sebagai salah satu mitra penting dan strategis dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Karena itu, saya sangat berharap agar kerja sama yang telah terjalin erat selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang,” kata Mentan Suswono.(IST)


Sumber : tajuk.co

Read more »

Hidayat Nurwahid Ucapkan Selamat atas Kemenangan Ganjar Pranowo

pkspasarmanggis - Berdasarkan hasil quick count Pilgub Jateng 2013 yang telah berlangsung hari Minggu kemarin (26/5) dari berbagai lembaga survey menunjukan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko yang diusung PDIP unggul dengan perolehan sekitar 47 %.

Indo Barometer merilis : Hadi Prabowo - Don Murdono (HP-Don) : 21,2% 2. Bibit Waluyo - Sudijono Sastro Atmojo (Bissa) : 31,6%. Dan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko (Gagah) : 47,2%.

Atas hasil pilgub ini Hidayat Nurwahid menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko ini.

Melalui akun twitternya @hnurwahid, Ketua Fraksi PKS DPR RI pagi ini (27/5) menulis...

Assalamui'alaikum, sugeng enjang Ibu Mega, mbak Puan dan mas Ganjar ; Selamat atas Sukses PDIP dlm Pilgub JaTeng, unt Jateng yg adiluhung.


Sumber : pks piyungan

Read more »

Wakil Ketua DPRD DKI: Warga Butuh KJS, Tak Perlu Ada Interpelasi

pkspasarmanggis - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

"Menurut saya, saya lebih setuju untuk mencari solusi bersama antara Pemprov dan DPRD. Lebih baik ada komunikasi informal dengan pak Gubernur dan Wagub. Jadi tak perlu (interpelasi)," ujar Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Minggu (27/5/2013) malam.

Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar alasan para anggota DPRD mengajukan hak bertanyanya ini.

"Tapi saya dengar ada 32 anggota DPRD yang tandatangan. Akan dibahas kalau sudah diserahkan ke pimpinan," lanjutnya.

Sani mengaku belum mendapat kabar pimpinan sudah menerima pengajuan hak interpelasi. Sedangkan dirinya sendiri tak ikut menandatanganinya.

"Saya tidak ikut tandatangan. Saya pribadi masih ingin cari solusi bersama-sama mengingat KJS ini sangat dibutuhkan oleh warga DKI," ujar Sani.

Ketika ditanyai tentang rapim DPRD hari ini yang membahas hal ini, Sani mengaku belum mendapat undangannya. "Saya belum dapat undangannya. Biasanya sehari sebelumnya sudah ada (undangan)," imbuhnya.


Sumber : detik

Read more »

Perpustakaan Keliling RKI

pkspasarmanggis - Ada yang berbeda ketika Launching Pos WK dan RKI dengan Motor Layanan PKS. Buku-buku terisi di rak-rak, dan anak-anak berebut mengambilnya.



Di dalam masjid, ibu-ibu sedang asyik mengikuti seminar Pornografi di Sekitar Anak, anak-anak pun asyik memilih dan membaca buku di teras masjid sambil duduk atau tiduran.



Bidpuan DPC PKS Setiabudi melalui RKI (Rumah Keluarga Indonesia) memang merancangnya seperti itu. Motor layanan disulap menjadi perpustakaan keliling. Seluruh kader pun diajak terlibat dengan mewakafkan dua buku setiap kadernya.

Acara Launching POS WK dan RKI di DPRa Karet pun dihadiri oleh Ketua DPC PKS Setiabudi Ustadz Panca Hariwan, ST yang sempat berpose di depan Motor Layanan yang disulap menjadi Perpustakaan Keliling bersama Ketua DPRa Karet bapak Djoko Permono dan Ketua Lemsos DPC Setiabudi bapak Mustakim.


Sumber : www.pksetiabudi.org

Read more »

Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah

pkspasarmanggis - Pengamat hukum Universitas Indonesia Chaerul Huda tidak memandang tindakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah upaya menghalangi penyitaan.

Menurut Chaerul, tindakan tersebut merupakan kewajaran. "PKS tidak salah," kata Chaerul saat dihubungi Minggu, 12 Mei 2013.

Dia mengatakan, KPK seharusnya melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang di DPP PKS. "Karena yang didatangi KPK adalah kantor partai yang dimiliki lembaga, bukan perseorangan," ujar Chaerul.

Menurut Chaerul, koordinasi dengan pejabat berwenang partai perlu dilakukan karena mobil-mobil tersebut terparkir di wilayah kantor DPP PKS. "Tidak bisa KPK hanya memberikan surat penyitaan hanya kepada satpam," kata Chaerul.

Namun, ujar Chaerul, harus diketahui lebih dulu kronologi penyitaan mulai dari KPK datang sampai upaya PKS yang dinilai menghalangi. "Baru kemudian dinilai itu masuk penghalangan atau tidak," katanya.



Sumber : Tempo

Read more »

PKS: Masih Ada Waktu untuk Perbaikan Berkas

pkspasarmanggis - Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu dari tiga partai yang semua bakal calon legislatifnya dinyatakan tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/5/2013). Apa tanggapan Presiden PKS Anis Matta soal hasil ini?

"Tidaklah. Hanya kekurangan satu-dua persyaratan administrasi," kata Anis saat dihubungi melalui telepon, Selasa (7/5/2013) siang. Dia mengatakan, masih ada waktu untuk perbaikan dan optimistis semua kandidatnya bakal lolos daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014.

Anis menyebutkan, persoalan administrasi itu seperti kelengkapan foto dan ijazah. Khusus soal ijazah, Anis mengatakan, KPU sangat terpatok pada syarat bakal caleg adalah lulusan SMA sehingga harus dapat menunjukkan ijazah SMA.

Mayoritas bakal caleg yang diusung PKS, sebut Anis, berpendidikan sarjana. "Nah, ijazah SMA-nya kan belum tentu bisa cepat nyari-nya," ujarnya. Dari 492 bakal calon yang diusung, hanya 12,4 persen yang pendidikan tertingginya adalah SMA.

Anis mengaku tak terganggu dengan masih belum lengkapnya persyaratan administrasi para kandidatnya. "Dari DCS (daftar calon sementara) menjadi DCT tidak terlalu bermasalah, kecuali kalau ada aduan masyarakat terkait persoalan substantif," katanya tanpa merinci apa saja kemungkinan masalah itu.

Dengan kondisi ini, Anis optimistis partainya tak akan punya kendala untuk memasukkan semua kandidatnya ke DCT Pemilu 2014. "Masih ada waktu juga sampai Agustus (2013, untuk sampai menjadi DCT)," tuturnya.

KPU menyatakan, ada tiga partai politik yang semua bakal calon anggota legislatifnya tidak lolos verifikasi saat mengumumkan hasil verifikasi DCS Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Tiga partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Tahapan untuk sampai DCT

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, berkas DCS bisa diperbaiki pada 9-22 Mei 2013. Perbaikan ini akan kembali diverifikasi KPU pada 23-29 Mei 2013.

KPU akan menyusun DCS pada 30 Mei-12 Juni 2013 untuk diumumkan ke publik pada 13-17 Juni 2013. Pengumuman mencakup persentase keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat setiap partai. Tanggapan masyarakat atas DCS tersebut dibuka pada 14-27 Juni 2013.

Jika ada tanggapan masyarakat, KPU akan meminta klarifikasi kepada partai politik pada 28 Juni-4 Juli 2013 dan setiap partai punya waktu menjawabnya pada rentang 5-18 Juli 2013. KPU kemudian mengumumkan perlu tidaknya penggantian bakal caleg pada 19-25 Juli 2013 dan partai politik punya waktu mengganti bakal calegnya pada 26 Juli-1 Agustus 2013.

KPU akan melakukan verifikasi terhadap calon pengganti pada 2-8 Agustus 2013 untuk kemudian menetapkan DCT pada 9-22 Agustus 2013. DCT akan diumumkan kepada publik pada 23-25 Agustus 2013.


Sumber : Kompas

Read more »

KPK Sewenang-wenang dalam Penyitaan Mobil

pkspasarmanggis - Kader PKS tidak pernah menghalangi upaya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq. Yang menjadi persoalan ketika petugas keamanan kantor PKS menanyakan surat penyitaan, petugas KPK yang datang, Senin (6/5) malam tidak bisa menunjukkan surat tersebut.

“Mereka hanya mengatakan nanti menyusul,” kata Zainuddin Paru, kuasa hukum LHI, Selasa (7/5) di Jakarta.

Persoalan lainnya, kata Zainuddinn, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI. “Ada mobil partai, dan milik kader PKS lainnya,” imbuh Zainuddi.

Zainuddin mengemukakan, ada dua hal yang menjadi keberatan tim hukum LHI. Pertama, KPK datang untuk menyita tanpa membawa surat penyitaan, sehingga petugas tidak tahu mobil mana saja yang ingin di sita.

Kedua, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI.

“Jadi ada prosedur yang tidak dipenuhi KPK, sehingga wajar jika petugas pengamanan menanyakan surat-surat itu,” katanya.

Terkait pengempesan ban mobil yang akan di sita KPK, Zainuddin menyatakan, pengempesan itu justru untuk mencegah agar mobil tersebut tidak dibawa keluar oleh pemiliknya. Karena hal itu justru akan menimbulkan delik baru.

Dan pengempesan dilakukan ketika petugas KPK sudah meninggalkan area kantor DPP PKS.

“Karena para pemilik mobil tersebut tidak terima mobilnya disita, sehingga mereka ingin membawa keluar. Ketika berkonsultasi dengan saya, saya melarangnya,” tegas Zainuddin.

Menurut Zainuddin, dari enam mobil yang diberi KPK Line, hanya dua mobil yang milik LHI, yaitu Mazda putih dan Pajero hitam. Sisanya milik partai dan kader PKS.

Read more »

pkspasarmanggis - Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara mengejutkan membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Anggota Komisi I DPR Mardani Ali Sera menilai tindakan pemerintah Inggris itu sebagai sebuah penghinaan bagi pemerintah Indonesia dan dia menduga ada sebuah rencana besar yang sedang dirancang oleh Inggris terhadap Papua.

"Kejadian Inggris mengizinkan kantor Papua Barat Merdeka juga bagian dari strategi nasionalnya," jelas Mardani kepada merdeka.com, Senin (6/5).

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas. Salah satunya dengan memberikan ultimatum kepada Inggris untuk segera menutup kantor OPM di Oxford.

"Buat langkah yang tegas, kasih ultimatum. Jika sampai 3 bulan tidak ada indikasi sikap positif pemerintah Inggris, ambil langkah diplomatis tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka," tutur dia.

Dia menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terlena dengan gelar yang diberikan oleh pemerintah Inggris beberapa waktu lalu. Akibatnya, OPM bisa bergeliat di tanah ratu Elizabeth itu.

"Lemahnya kita, cuma dengan presiden diberi gelar kebangsawanan dan didatangi investor merasa sudah punya posisi tawar yang tinggi," tegas dia.

Selain itu, jika dalam enam bulan juga tidak ada itikad baik dari Inggris. Dia meminta agar Indonesia menghentikan hubungan diplomatis dengan Inggris. "Jika enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan hubungan diplomatis kita. Jika tidak juga ada, putuskan hubungan kita," tandasnya.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka resmi memiliki kantor perwakilan mereka di Oxford, Inggris. Sebagaimana disiarkan di laman resmi freewestpapua.org, pembukaan kantor perwakilan ini resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu.

Peresmian dihadiri tokoh-tokoh penting di Oxford yaitu Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan tentu saja Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda.

Hadir pula pada kesempatan istimewa ini Pemain Rugby Nasional dari Papua New Guinea Paul Aiton, Jenifer Robinson dan Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda serta pendukung Papua Merdeka di Inggris.


Sumber : Merdeka

Read more »