Senin, 17 Juni 2013

Salah Sita, KPK & Media "Bungkam Seribu Bahasa"



pkspasarmanggis - Segenap perasaan singgah di dalam diri saya, kala mendengar dan membaca berita tentang pengembalian sebuah mobil fortuner yang disita oleh KPK pada bulan Mei lalu kepada PKS. Awalnya mobil ini diduga merupakan salah satu harta kekayaan milik Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dari hasil “kejahatan”nya dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil itu bukanlah kepunyaan Ustadz LHI melainkan milik Ahmad Zaky, yang tak lain adalah asisten dari Ustadz LHI.

Marah, kesal, miris tapi juga sekaligus geli. Alangkah naifnya lembaga sekelas KPK melakukan tindakan yang tidak masuk akal, dan (maaf) menurut saya sangat ceroboh sekali. Teringat oleh saya, bagaimana semangat dan ngototnya KPK saat akan menyita mobil-mobil Ustadz LHI di kantor DPP PKS (7/5/2013). Dimana proses penyitaan itu dilakukan pada malam hari dan tanpa membawa surat bukti penyitaan pula. Sehingga tak heran jika tindakan unprosedural itu mendapat perlawanan (pencegahan) dari pihak keamanan DPP PKS yang bertugas pada malam kejadian itu.

Dan teringat juga oleh saya, bagaimana gencar dan masifnya awak media (cetak, elektronik, social media) memblow-up peristiwa itu selama berhari-hari dalm bentuk berita yang “miring” semua. PKS melawan KPK, PKS tidak kooperatif terhadap KPK, PKS tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dan lain sebagainya. Itulah judul dan isi berita yang beredar di masyarakat ketika itu. Tak ada satupun media yang mengupas atau mengangkat isu tentang kelalaian KPK dalam melakukan proses penyitaan tersebut. Semua media sepakat serta beramai-ramai menyalahkan dan membantai PKS, yang memang sudah menjadi “pesakitan” sejak ditangkapnya Ustadz LHI lantaran dituduh terlibat dalam kasus suap impor daging sapi (30/1/2013).

Sangat kontras dengan kejadian sekarang, dimana adanya pengembalian salah satu mobil yang disita oleh KPK kepada PKS, hampir tak ada media yang bersedia memblow-up-nya. Mereka pura-pura (atau) tidak tahu. Karena bagi media (sekuler), berita ini sangat tidak menarik dan tidak menguntungkan. Jika berita ini diangkat, mereka khawatir justru akan menjadi bumerang bagi mereka. Dimana akan memberikan dampak positif bagi PKS, akan membersihkan nama PKS. Dan yang paling mereka takutkan adalah masyarakat akan berbalik simpati kepada PKS, kemudian menghakimi KPK dan media yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PKS. Itulah yang tidak mereka harapkan sama sekali. Naif memang…

Berita tentang pengembalian mobil fortuner ini justru banyak beredar di dunia maya melalui media social, yang itupun sebagian besar dilakukan oleh web/situs milik kader-kader PKS. Untuk itu, saya menaruh respek dan sangat salut dengan kerja rekan-rekan PKS yang jatuh bangun meng-counter berita-berita miring tentang PKS. Karena memang tak bisa berharap banyak dari media-media (sekuler) tersebut.

Namun dibalik semua itu, terkait dengan salah sita yang telah dilakukan oleh KPK terhadap harta (mobil) Ustadz LHI, disini saya mencatat beberapa sikap arogan KPK yang memang belum (tak pernah) berubah, yaitu mobil yang disita itu disuruh ambil sendiri oleh pihak PKS (15/6/2013), tidak adanya permintaan maaf dari pihak KPK kepada PKS, terutama kepada Ustadz LHI. Walaupun memang ada pernyataan dari jubir KPK (Johan Budi) mengenai proses pengembalian mobil tersebut, tapi isinya bukanlah permintaan maaf. Serta belum adanya niat untuk memulihkan nama baik Ustadz LHI dan juga PKS yang telah tercemar.

Menurut saya, sebagaimana dulu getol dan gencarnya KPK dan media meng”hakimi” Ustadz LHI dan juga PKS, sebegitu pula hendaknya mereka bisa berlaku adil dan profesional terhadap permasalahan ini. Namun sayangnya, keegoisan dan “kebencian” kepada PKS menutup mata dan hati mereka.

Wahai KPK, dimanakah letak hati nuranimu?
Wahai media (sekuler), dimanakah letak hati nuranimu?
Tak sadarkah bahwa akibat ulah dan sikap tak adil kalian, banyak jiwa yang tersakiti? Banyak jiwa yang terdzalimi? Apakah tak pernah terpikir oleh kalian, bagaimana seandainya kalian atau saudara kalian yang mengalami hal serupa dengan Ustadz LHI dan keluarganya? Bagaimana seandainya kalian yang berada di dalam barisan PKS yang saat ini kalian jadikan bahan “permainan”? Tidak tahukah kalian, bahwa tak ada hijab antara Allah SWT dengan doa orang yang terdzalimi? Maka berhati-hatilah terhadap doa orang yang didzalimi, karena doa itu akan diijabah oleh Allah SWT...

Wallahu a'lam bishshowab...

Anis Matta Ajak Kader di Riau Lupakan Badai yang Menerpa PKS



pkspasarmanggis - Dihadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se- Riau. Presiden PKS, Anis Matta menghimbau agar seluruh kader PKS segera melupakan berbagai permasalahan yang sedang menimpa PKS.

“Badai pasti berlalu, segera lupakan masalah yang sedang menimpa,” kata Anis Matta saat bersilaturrahim dengan kader PKS se- Riau di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Sabtu (15/06/13).

Anis Matta pun memberikan tips agar bisa melupakan masalah yang ada, salah satunya dengan melupakan segera masalah itu dan perbanyak tidur.

“Jangan menganggap masalah dan tantangan itu besar, anggap saja itu kecil. Masalah dan tantangan itu muncuk dari diri kita sendiri. Orang yang tidak baik dalam berorganisasi adalah orang yang takut berkorban dan menanggung resiko,” ungkapnya.

Diakui mantan wakil ketua DPR RI ini, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tidak percaya dengan partai dan politisi. Tapi, Anis Matta menghimbau untuk jangan takut dan khawatir karena itu.

“Solusinya, kasih sorotan mata kepada masyarakat dengan sering turun ke semua orang. Lihatkan wajah kamu ke orang itu, apakah ada wajah pembohong atau tidak. Sorotan mata bisa merubah keyakinan orang lain, Jadilah orang yang berpengaruh di tengah masyarakat,” pesannya.

Terakhir, Anis Matta pun berharap kepada seluruh kader PKS se- Riau agar membantu dirinya dalam mewujudkan cita-cita PKS pada pemilihan legislatif 2014 nanti, yakni masuk ke nomor tiga besar.

“Kalau kita minta masuk 3 besar, saya rasa itu tidak permintaan besar bagi tuhan. Perbanyak usaha dan do'a selalu untuk mewujudkan itu,” tutupnya.

Sebagai data tambahan, saat ini PKS sedang disorot kasus suap daging sapi impor yang dialami mantan presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.


Sumber : riauterkini

Sesepuh Melayu Tuntut PKS Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM



pkspasarmanggis - Sesepuh dan pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengapresiasi sikap partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dukungan itu mencuat dalam acara silaturahim Presiden PKS Anis Matta dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bersama para tokoh adat Melayu Riau di kantor LAM di Pekanbaru, Sabtu (15/6).

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Riau --lembaga sesepuh LAM-- Tennas Efendi mengatakan, penolakan PKS atas rencana kenaikan harga BBM merupakan aspirasi rakyat bawah. Dampak kenaikan, katanya, bakal kian menyusahkan masyarakat kecil. Sementara solusi yang ditawarkan pemerintah tidak komprehensif.

"Namun, jangan sampai sikap PKS berubah di tengah jalan. PKS harusnya konsisten," tukas Erwandi Yusuf, sekretaris MKA.

Atas dukungan sesepuh dan pengurus LAM tersebut, Presiden PKS Anis Matta mengatakan, penolakan partainya atas langkah pemerintah menaikkan harga BBM sama sekali tidak berhubungan dengan politik. Anis menyesalkan berbagai pihak yang membicarakan persoalan ini di luar kajian akademik ekonomi.

Menanggapi desakan agar PKS bersikap konsisten, Anis menambahkan, pandangan utuh partai bernomor pilih 3 ini akan disampaikan pada Rapat paripurna DPR, Senin (17/6) mendatang. Dalam rapat DPR ini, PKS melalui fraksinya akan menyampaikan sikapnya secara gamblang.

"Silakan nanti masyarakat menilai, apakah PKS benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat atau hanya setengah-setengah," tandas Anis.

Dalam silaturahim PKS-LAM, tetua dan tokoh muda Melayu Riau menyerahkan peta tanah ulayat masyarakat adat Riau. Peta ini, menurut Ketua LAM Riau Al Azhar, telah disetujui para tokoh lembaga adat dan para kepala desa.

Al Azhar menambahkan, konflik tanah adat dengan kalangan pengusaha khususnya terus berlanjut di Riau. "Setidaknya kini terdapat 267 titik konflik horisontal. Kami berharap kepada berbagai pihak, dan sekarang melalui PKS, agar membantu menyelesaikan persoalan tanah atau lahan milik masyarakat atau lembaga adat Melayu," tutur Al Azhar.

Peta lahan ulayat Melayu diserahkan langsung pengurus LAM kepada Anis Matta. Presiden menyatakan, akan mengambil langkah nyata guna penyelesaian berbagai konflik atas tanah adat di Bumi Lancang Kuning.

Presiden Anis Matta dan rombongan DPP PKS berada di Pekanbaru dalam rangka konsolidasi dan pembekalan para calon legislator (caleg) PKS se-Riau.


Sumber : republika

Ingin Fotonya Dipasang di Spanduk, Fatin pun Ikut Tolak Kenaikan BBM



pkspasarmanggis - Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan akan semakin menyengsarakan rakyat ternyata tidak hanya dilakukan oleh partai politik, mahasiswa dan kalangan buruh. Jawara X Factor Indonesia, Fatin Shidqia Lubis, juga menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Bahkan, penyanyi berkerudung itu ingin fotonya dijadikan spanduk penolakan kenaikan harga BBM.

Dalam penampilannya menghibur ribuan fans di Baruga AP Pettarani Unhas, Ahad (16/6), Fatin mengungkapakan kebanggaannya ketika melihat jejeran spanduk bergambar dirinya terpampang di ruas kota.

"Mungkin bagus gambar-gambar saya tersebut ditambah tulisan, Fatin tolak kenaikan BBM," tuturnya disambut tepuk tangan para fans.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi setelah 17 Juni 2013, tepatnya setelah persetujuan RAPBN oleh DPR hari Senin nanti. BBM jenis premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar jadi Rp 5.500 per liter. Sampai berita ini dimuat, tiga fraksi terang-terangan menolak kenaikan harga BBM. Yakni PKS, PDIP dan Hanura.


Sumber : kabarpks

Jumat, 14 Juni 2013

Tolak Kenaikan BBM, PKS Tidak Sendirian dan Dihadiahi Boneka Anak Macan



pkspasarmanggis - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan eksponen Aktivis 98 beraudiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Kamis (13/6). Kedua komponen masyarakat ini menyampaikan persamaan sikap dengan PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua komponen diterima dalam waktu hampir bersamaan oleh Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid didampingi sejumlah anggota fraksi. Rombongan PB HMI dipimpin oleh Ketua Umum, Muhammad Arif Rosyid Hasan. Sedang Aktivis 98 dipimpin Ubedillah Badrun, mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ).

Dalam audiensi, Ketua Umum PB HMI menyampaikan, kehadiran para pengurus HMI adalah sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM. HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.

Meski menyadari ada aspek politis di balik pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM, HMI berupaya menggunakan akal sehat dalam melihat urgensi menaikkan harga BBM. Dari beragam kajian yang dilakukan, HMI berkesimpulan, saat ini harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan.

"Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'You are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," tandas Arif.

Senada dengan HMI, rombongan Aktivis 98 juga menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, mereka menyebut menaikkan harga BBM sama dengan menyengsarakan rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945.

Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.

"Dengan segala argumentasi itu, para aktivis 98 yang dulu menjadi aktor penting dalam lahirnya era reformasi ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena berpotensi besar meningkatkan kesengsaraan rakyat dan melanggar konstitusi," tulis Aktivis 98 dalam pernyataan sikapnya.

Dalam kesempatan tersebut, para Aktivis 98 memberikan sebuah boneka anak macan sebagai simbol untuk terus berani memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Ini memang anak macan. Tetapi, dia akan menjadi besar," kata Ubedilah.

Kepada kedua komponen tersebut, Hidayat menegaskan, keputusan PKS telah final. Yaitu membela rakyat kecil dengan menolak kenaikan harga BBM. Tidak ada perpecahan di PKS terkait sikap ini.

"Kalau nanti ada suara berbeda dari para menteri yang berasal dari PKS, itu adalah pernyataan sebagai pembantu presiden. Bukan pernyataan partai," tegas Hidayat.

Tentang desakan untuk menarik para menteri dari kabinet, Hidayat menjelaskan, PKS selalu berusaha menjunjung konstitusi. Para menteri adalah pembantu Presiden. Hanya Presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri.

Rabu, 12 Juni 2013

Galery Foto Aksi Kader PKS Tolak Kenaikan BBM di HI


pkspasarmanggis - Ratusan simpatisan dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (12/6). Dalam aksinya, PKS mendesak pemerintah agar lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin. PKS mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi sampai pemerintah mendengar aspirasi masyarakat Indonesia yang menolak kenaikan harga BBM.




Sumber:
Tim Photo Media DPW PKS DKI Jakarta

3 Alasan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM



pkspasarmanggis - Berikut adalah 3 alasan resmi PKS menolak kenaikan harga BBM, dan pernyataan sikap ini publikasikan kepada publik saat aksi yang berlangsung pada 12/06 di Bundaran HI.

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BB, bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi nasional yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energi mix dan menyiapkan sistem roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka tidak akan selesai , sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3.Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energi mix yang semakin sehat dalam jangka menengah.

Jangan Tambah Beban Masyarakat Dengan Kenaikan Harga BBM


pkspasarmanggis - Kurang dari satu bulan menjelang bulan puasa, lebaran serta bersamaan dengan pergantian tahun ajaran sekolah yang akan meningkatkan pengeluaran masyarakat, beban masyarakat kembali ditambah seiring dengan adanya rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang langsung menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan pengeluaran lainnya.

Demikian disampaikan Khoirudin pimpinan aksi yang juga Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Jakarta Selatan, dalam aksi Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelar pukul 11.00 Wib hari Rabu (12/6) di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

Lebih lanjut Khoirudin menyampaikan, Tanpa adanya kenaikan BBM saja harga-harga sudah naik menjelang momen-momen tersebut, “Pemerintah harus lebih sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya merupakan golongan masyarakat yang masih rentan miskin,” imbuhnya.

Aksi Tolak Kenaikan BBM ini yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan kader dan massa PKS dilakukan sebagai wujud kepedulian PKS terhadap kondisi masyarakat. “Insya Allah kader dan massa PKS sekitar Jabodetabek akan turut meramaikan aksi Tolak Kenaikan BBM ini,” ujarnya.

Selain masalah tersebut ada beberapa alasan lain dari aksi Tolak Kenaikan BBM, yaitu meminta kepada pemerintah agar kesalahan dalam mengelola ekonomi negara jangan mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga BBM. “Pemerintah perlu lebih kreatif dan bekerja keras dengan jalan tidak mengambil cara-cara yang instan saja dalam menyelesaikan masalah.” pungkasnya

Tempo : 87,1% Publik Setuju PKS Menolak Kenaikan BBM




pkspasarmanggis - Walau hanya polling di tempo.co terkait kenaikan harga BBM, namun ini membuktikan bahwa publik sepenuhnya mendukung PKS untuk menolak kenaikan BBM.

Polling yang dilakukan tempo dengan pertanyaan "Menurut Anda, apakah langkah PKS menolak kenaikan BBM adalah sikap yang tepat?" menunjukan hasil 87,1% menyatakan Ya. Ini menandakan bahwa publik sebenarnya mendukung sepenuhnya langkah PKS untuk menaikan harga BBM.

Tahun 2005 PKS mendukung kenaikan BBM karena pemerintah membawa proposal yg integral kepada PKS, dan betul-betul menyelesaikan persoalan. Saat ini, pemerintah tidak membawa proposal yang integral kepada PKS dan memang kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi kepada 150 juta rakyat bukan solusi dan selamanya begitu. Satu lubang ditutupi tapi tidak bisa menutupi lubang-lubang yang lainnya.

Jika kita jeli, kebijakan tersebut bisa menyengsarakan rakyat. Menaikkan harga BBM pada saat menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri bukanlah kebijakan yang bijak dan pro Rakyat.

Hasil ini menunjukan bahwa rakyat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan menangkal opini tentang tindakan PKS sebagai bentuk pencitraan, yang tengah dihantam badai fitnah oleh media, termasuk tempo sendiri.

Temui Presiden PKS, Eks PM Timor Leste Alkatiri Belajar Toleransi




pkspasarmanggis - Mantan Perdana Menteri Timor Leste yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, Mari Alkatiri, berkunjung ke kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Alkatiri diterima Presiden PKS Anis Matta dan sejumlah pengurus inti PKS yang juga anggota DPR.

"Pihaknya secara khusus bertandang ke PKS untuk menimba pengalaman Indonesia, dalam menjaga dan membangun persatuan. Indonesia merupakan negara besar dengan penduduk yang menganut beberapa agama, namun kerukunan tetap terjaga," kata Alkatiri saat berkunjung ke markas PKS, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, menurut Alkatiri, penduduk Indonesia memiliki beragam etnis dan budaya. Namun, Indonesia sejauh ini mampu mengelola dan membangun perbedaan di tengah masyarakat menjadi sebuah kekuatan.

Menanggapi Alkatiri, Presiden PKS Anis Matta menyatakan, terjaganya persatuan di tengah keberagaman kelompok masyarakat Indonesia tak lepas dari toleransi yang terbina selama ini.

"Keberadaan umat Islam sebagai mayoritas juga menjadi salah satu perekat utama. Islam memang mengajarkan toleransi dan mengayomi umat lain serta kelompok-kelompok yang ada," ucap Anis.

Selain itu, Timor Leste juga menjajaki peningkatan kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Mari Alkatiri menyatakan, Timor Leste berencana merintis pembangunan kawasan ekonomi khusus dengan kawasan Indonesia bagian Timur.

"Kami membicarakan juga seputar konsep, special zone for economic dan social devolepment. Gagasan ini menarik dan perlu mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Indonesia," papar Presiden PKS itu.

Dalam kunjungan tersebut, Mari Alkatiri --yang juga sebagai utusan Pemerintah Timor Leste untuk kerjasama pembangunan ekonomi-- ditemani Filomeno Aleixo mantan Wakil Menteri Aparatur Negara dan Penataan Wilayah yang sekarang menjabat anggota Komite Central Partai Fretilin.

Sementara Anis Matta didampingi Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dan anggota Komisi II DPR Jazuli Juwaini.


Sumber :
Berita : liputan6
Foto : Arief Karel/Humas DPP PKS

Sabtu, 08 Juni 2013

Saya Dibayar 2 M oleh PKS




pkspasarmanggis - Saya tertawa terkekeh-kekeh membaca tulisan blogger di rumah sehat ini. Ada yang menuliskan fenomena omjay yang tiba-tiba banyak menulis tentang pks. Saya pun dicurigai sebagai orang bayaran yang sengaja dibayar oleh pks untuk mengkampanyekan pks, partai keadilan sejahtera.

Sebagai seorang blogger yang bebas, saya sedang mencoba menulis melawan arus media utama. Sekaligus menjadi ujicoba suara blogger di dunia maya. dari situ saya akan melihat kecerdasan seorang blogger dalam menangkap isu seputar dunia politik.

Bagi saya, pks itu partai yang unik dan keunikannya terlihat dari pengkaderan partainya. Walaupun saya melihat pks sekarang agak sedikit berbeda dengan pks kepengurusan sebelumnya. Mungkin anda merasakannya.

Pks adalah salah satu partai yang dengan tegas menolak kurikulum 2013. Sebab kurikulum ini belum siap dilaksanakan dan terlalu dipaksakan oleh pemerintah. Kita bisa melihat ada 6 fraksi di dpr menerima dengan catatan dan 3 fraksi menolak karena kesiapannya yang belum matang.

Bagi saya yang seorang guru, gebrakan pks ini sangat bagus dan kritis. Pengertian koalisi ala pks tak mesti menerima begitu saja keputusan pemerintah. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasinya.

Nampaknya publik mulai digiring agar tak memilih pks dalam pemilu nanti. Ini jelas penggiringan publik yg sengaja dilancarkan oleh para pesaing pks. Hal itu lumrah saja. Namanya juga berebut pengaruh. Siapa yang bisa berpengaruh, maka dia akan menang.

Pks digoyang, pks menang adalah tulisan saya yang bisa menjadi sebuah otokritik bagi pks. Juga tulisan saya tentang jokowi dipuji dan pks dimaki sebagai bahan bagi PKS untuk introspeksi diri.

Lalu pertanyaannya, berapa duit saya dibayar untuk menulis tentang pks? Jawabnya saya dibayar 2M. Bukan dua milyar, tapi Makasih mas, Makasih mbak. Hehehe

Salam blogger persahabatan
Omjay



Sumber : kompasiana

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More