Apakah Anda Sudah di Mutakhirkan ?

pkspasarmanggis - Sejak awal bulan Mei 2013, Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data) bersama para Ketua RT aktif menyambangi warga satu persatu untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atas data pemilih yang disediakan oleh pemerintah.

Petugas mendatangi rumah-rumah warga selama satu bulan untuk memastikan keberadaan orang yang tertera dalam data pemilih yakni data hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Nantinya, pantarlih dalam kegiatan verifikasi data adalah menempelkan stiker. Pantarlih yang telah mendatangi rumah penduduk wajib mengisi dan menempel stiker yang berisi nama Kepala Keluarga dan nama pemilih di dalam keluarga tersebut di setiap rumah yang sudah didatangi.

Kemudian, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengawasi kinerja Pantarlih sehingga data yang akan dituangkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) benar-benar valid.





Jika masih ada data yang diragukan, PPS dapat menugaskan kembali Pantarlih untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan datanya. PPS akan melakukan penyusunan bahan DPS dari tanggal 10 Juni sampai 9 Juli 2013. Selanjutnya dilakukan penetapan DPS pada tanggal 10 Juli 2013 dan diumumkan ke publik dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Perbaikan dan penyusunan DPS dilakukan sejak tanggal 2 sampai 15 Agustus 2013. Kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jangan sampai tidak terdata. Pastikan rumah dan nama kita, saudara, kader dan simpatisan sudah terdata dan tertempel stiker serta menerima bukti telah dimutakhirkan Data Pemilih Pemilu 2014. Jika belum, hubungi Pantarlih dan Ketua RT anda berada. [arz]

Read more »

FPKS Konsisten & Tegas Menolak Implementasi Kurikulum Baru Di Tahun 2013

pkspasarmanggis - Fraksi PKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di bulan Juli nanti, walaupun mayoritas 6 fraksi lain yang akhirnya menyetujui dilaksanakan kurikulum pada tahun 2013 ini. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin menanggapi pandangan fraksi-fraksi dalam raker kemendikbud dengan Komisi X DPR RI tentang persetujuan anggaran kurikulum Senin di Jakarta.

Legislator dari dapil DKI Jakarta I ini menjelaskan bahwa alasan FPKS untuk menunda kurikulum baru dilaksanakan yaitu;

Pertama; Anggaran pengembangan kurikulum yang diajukan oleh Kemdikbud beberapa kali mengalami perubahan. Kedua; Pengembangan kurikulum mesti memenuhi 4 standar yang tercakup dalam 8 standar nasional pendidikan, yang meliputi standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi kelulusan. Ketiga; Persiapan guru dalam waktu yang relatif singkat berpotensi besar untuk menggagalkan tujuan pengembangan kurikulum 2013 itu sendiri. Keempat; Persiapan buku semestinya menunggu hingga selesainya standar isi kurikulum. Kelima; Pengambilan sampel untuk implementasi kurikulum 2013 pada mulanya ditetapkan sebesar 10% untuk SD dan 30% untuk SMP dan SMA di seluruh Indonesia. Namun kemudian berubah lagi persentasenya, menurut berita yang beredar, menjadi 3% untuk SD, 5% untuk SMP dan 7% untuk SMA.

Zainuddin mengungkapkan, pelaksanaan kurikulum di negeri ini harus diakui sering kali kontraproduktif. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum, para guru dan pihak yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum harus diberi waktu yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk berinteraksi sesama mereka dan dengan para pembuat kebijakan.

Menurutnya, penelitian di berbagai negara tentang ketidakberhasilan reformasi kurikulum akibat belum terwujudnya keyakinan guru. Karena, menurut sejumlah peneliti reformasi pendidikan, antara lain Sargent (2012) dari University of Pennsylvania, keyakinan guru merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas dan reformasi kurikulum secara keseluruhan. Pengalaman ini penting dipikirkan untuk pendidikan kita.
Secara umum FPKS memandang positif perlunya pengembangan kurikulum demi menjawab tantangan zaman. Namun FPKS menilai persiapan yang telah dilakukan belumlah matang dan tergesa-gesa. Hal ini tampak pada setiap Raker, RDP dengan Kemdikbud. “Pemerintah selalu menyatakan kesiapannya, namun ketika diminta perubahan anggaran beserta rinciannya, selalu terjadi perubahan nominal serta ditambah lagi dokumen kurikulum 2013 yang tidak lengkap dan hampir selalu terlambat diterima oleh Panja Kurikulum. Pun demikian saat Kunker Komisi maupun dapil kami jumpai di lapangan ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan sosialisasi maupun uji publik dalam persiapan implementasi kurikulum 2013” jelasnya.

Oleh karena itu, FPKS meminta agar Kemdikbud lebih memaksimalkan lagi penyelesaian seluruh persiapan terkait implementasi kurikulum baru ke depan dan FPKS dengan tegas menolak pelaksanaan kurikulum baru di tahun 2013 dan menyarankan untuk menundanya hingga Juli tahun 2014. “Hal ini dimaksudkan agar persiapan kurikulum dapat di lakukan dengan optimal” tegasnya.

Walaupun pada akhirnya pemerintah tetap melaksanakan kurikulum baru di tahun 2013, Zainuddin mengatakan bahwa FPKS dan juga masyarakat akan terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah benar-benar merealisasikan kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan di tanah air.

Read more »

Berhasil Tingkatkan Produksi Pangan, FAO Beri Indonesia Penghargaan

pkspasarmanggis - Food and Agricultural Organizations (FAO) menilai Indonesia merupakan satu dari 35 negara di dunia yang berhasil mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) untuk upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Atas keberhasilan itu, badan dunia untuk pangan dan pertanian di bawah PBB ini akan memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva mengungkapkan hal tersebut kepada Menteri Pertanian RI Suswono dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Kementerian Pertanian, Senin (27/5) malam di Jakarta. Menurut Graziano, penghargaan akan diserahkan pada konferensi FAO yang akan digelar pertengahan Juni 2013 mendatang di Roma, Italia.

“Saya berharap dapat berjumpa Anda di sana, DR Suswono,” ujar Graziano.

Graziano mengemukakan, keberhasilan Indonesia melawan kemiskinan dan kelaparan salah satu faktornya adalah keberhasilan Indonesia meningkatkan produksi pangan lewat program ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Kebijakan dan program Anda adalah faktor yang sangat signifikan dalam upaya melawan kelaparan di Indonesia,” tegas Graziano, yang tidak lain adalah adik mantan Presiden Brazil Lula da Silva ini.

Graziano menyebut salah satu contoh program Kementerian Pertanian yang dinilai membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan adalah Program Desa Mandiri Pangan (demapan).

Demapan merupakan program aksi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan.

Mentan menyambut gembira kabar yang disampaikan Dirjen FAO tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian dalam upaya mengatasi persoalan pangan saat ini sejatinya sejalan dengan visi dan misi Graziano saat pemilihan Dirjen FAO, juga target MDGs, khususnya target MDGs pertama, yaitu penurunan angka kemiskinan dan kelaparan, serta upaya untuk pencapaian swasembada pangan.

Pada kesempatan kunjungan Dirjen FAO ke Kementerian Pertanian, Senin pagi, Mentan sempat mengungkapkan kembali visi dan misi Graziano ketika maju dalam pemilihan Dirjen FAO beberapa waktu lalu. Ketika itu Graziano fokus pada lima hal yakni; penghapusan kelaparan, peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan, utamanya bagi perempuan dan anak di pedesaan, pengembangan sistem pangan yang efektif dan efisien, serta antisipasi krisis pangan akibat keadaan darurat dan bencana alam.

“Selain itu juga menyelesaikan proses reformasi yang telah disepakati untuk memperluas desentralisasi, dan memperluas kerja sama South-South Cooperation (Kerjasama Selatan-Selatan),” ujar Mentan.

Pada kesempatan itu Mentan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bantuan FAO dalam pembangunan pertanian di Indonesia selama ini.

”Saya tetap menempatkan FAO sebagai salah satu mitra penting dan strategis dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Karena itu, saya sangat berharap agar kerja sama yang telah terjalin erat selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang,” kata Mentan Suswono.(IST)


Sumber : tajuk.co

Read more »

Hidayat Nurwahid Ucapkan Selamat atas Kemenangan Ganjar Pranowo

pkspasarmanggis - Berdasarkan hasil quick count Pilgub Jateng 2013 yang telah berlangsung hari Minggu kemarin (26/5) dari berbagai lembaga survey menunjukan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko yang diusung PDIP unggul dengan perolehan sekitar 47 %.

Indo Barometer merilis : Hadi Prabowo - Don Murdono (HP-Don) : 21,2% 2. Bibit Waluyo - Sudijono Sastro Atmojo (Bissa) : 31,6%. Dan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko (Gagah) : 47,2%.

Atas hasil pilgub ini Hidayat Nurwahid menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmiko ini.

Melalui akun twitternya @hnurwahid, Ketua Fraksi PKS DPR RI pagi ini (27/5) menulis...

Assalamui'alaikum, sugeng enjang Ibu Mega, mbak Puan dan mas Ganjar ; Selamat atas Sukses PDIP dlm Pilgub JaTeng, unt Jateng yg adiluhung.


Sumber : pks piyungan

Read more »

Wakil Ketua DPRD DKI: Warga Butuh KJS, Tak Perlu Ada Interpelasi

pkspasarmanggis - Rencana pengajuan hak interpelasi sejumlah anggota DPRD terhadap Jokowi terkait program KJS dinilai tak perlu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menganggap permasalahan KJS hanya membutuhkan komunikasi informal.

"Menurut saya, saya lebih setuju untuk mencari solusi bersama antara Pemprov dan DPRD. Lebih baik ada komunikasi informal dengan pak Gubernur dan Wagub. Jadi tak perlu (interpelasi)," ujar Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Minggu (27/5/2013) malam.

Pria yang akrab dipanggil Sani ini mengungkapkan bahwa dirinya belum mendengar alasan para anggota DPRD mengajukan hak bertanyanya ini.

"Tapi saya dengar ada 32 anggota DPRD yang tandatangan. Akan dibahas kalau sudah diserahkan ke pimpinan," lanjutnya.

Sani mengaku belum mendapat kabar pimpinan sudah menerima pengajuan hak interpelasi. Sedangkan dirinya sendiri tak ikut menandatanganinya.

"Saya tidak ikut tandatangan. Saya pribadi masih ingin cari solusi bersama-sama mengingat KJS ini sangat dibutuhkan oleh warga DKI," ujar Sani.

Ketika ditanyai tentang rapim DPRD hari ini yang membahas hal ini, Sani mengaku belum mendapat undangannya. "Saya belum dapat undangannya. Biasanya sehari sebelumnya sudah ada (undangan)," imbuhnya.


Sumber : detik

Read more »

PKS Korban "Malpraktek" KPK

pkspasarmanggis - Indonesia Lawyers Club (ILC), acara andalan TV One, hari Selasa malam 21 Mei 2013 judulnya cukup aktraktif, “Prahara di PKS Sampai ke Mana ?”. Namun saya sungguh kurang tertarik, sudah terbayang yang akan terjadi adalah sahut-sahutan debat kusir antara Fahri, Fajrul, Sutan Batoegana, dll. Saya hampir saja mematikan TV jika tidak melihat sesuatu yang sedikit unik, kok meja yang disediakan untuk wakil PKS kosong melompong, ada apa?.


Walhasil saya coba mengikuti sejenak, ingin tahu bagaimana suasana ILC jika di-WO oleh “pesakitannya”. Di menit2 awal, ILC malam itu membosankan juga. Bang Karni hanya mengulang-ulang pertanyaan yang sudah pernah beliau sampaikan pada episode yang lalu, antara lain mengenai logika hukum KPK dalam menyita harta orang yang berasal dari atau bertransaksi dengan Ahmad Fathanah. Jubir KPK Johan Budi yang di episode lalu ditodong dengan pertanyaan tersebut, tidak pernah berhasil memberikan jawaban yang memuaskan. Febri Diansyah SH, peneliti ICW, yang pada kesempatan kali ini mencoba membantu memberikan jawaban, malah terkesan tidak yakin dengan jawabannya sendiri. Akibatnya, lawyer senior Teuku Nasrullah menyindir Febri dengan mengatakan, jika ICW terima dana dari pihak asing, boleh jadi itu dari perjudian atau bisnis narkoba, bagaimana ICW mengetahuinya, bukankah berprasangka baik saja..

Pertanyaan Bang Karni lainnya yang dimunculkan lagi adalah tentang dasar hukum penerapan TPPU terhadap swasta. Juga tentang siapa pelaku utama kasus suap impor sapi yang tentunya mesti seorang penyelenggara negara dan dalam kapasitas jabatannya tersebut, sesuai UU Tipikor. Sementara itu peran LHI, mantan presiden PKS, bukan dalam kapasitas penyelenggara negara. Kali ini Bang Karni tidak bertanya kepada Johan Budi, akan tetapi kepada mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua yang mungkin dianggapnya lebih mampu menjelaskan. Sayangnya Hehamahua hanya “nyengir” dan mengelak untuk menjawab dengan alasan tidak mau mencampuri proses peradilan.

Pertanyaan-pertanyaan kritis Bang Karni tersebut kemudian dilempar kepada Prof. Romli Atmasasmita. Suasana sidang ILC mendadak berubah menjadi seperti kuliah umum. Mahaguru hukum senior ini memulainya dengan memaparkan rambu-rambu UU Tipikor, masalah trading in influence, pencucian uang, dll. Orang awam yang kurang melek hukum, saya yakin tercerahkan. Bahkan para aktifis dan praktisi hukum yunior yang hadir, seperti dari ICW, Fitra, dll, tentu juga tercerahkan. Prof. Romli sempat meluruskan pemahaman peneliti ICW Febri Diansyah SH yang sebelumnya juga berbicara tentang trading in influence, TPPU, dll. Bukan hanya itu, KPK tentu “tersengat” pula ketika Prof. Romli menyampaikan bahwa KPK abai terhadap rambu2 UU Tipikor dalam hal penyitaan barang yang diduga terkait TPPU. Padahal penjelasan undang-undang cukup jelas dan sengaja dibuat sebagai rambu2 agar tidak dipakai salah dan agar orang tidak resah. Beliau menyesalkan kurangnya sosialisasi UU TPPU tersebut sebelum disahkan. Secara tersirat beliau seperti ingin mengatakan bahwa para aparat penegak hukum telah melakukan kesalahan, dalam hal ini KPK.


Prof. Romli boleh dibilang adalah bintang acara ILC malam itu. Beliau paham betul tafsir pasal demi pasal UU tentang korupsi karena ikut merancangnya. Tidak heran jika apa yang diutarakannya menjawab tuntas semua pertanyaan yang mengganjal di benak Bang Karni selama berpekan-pekan, mungkin juga pertanyaan, kebingungan dan keresahan publik. Prof. Romli menjelaskan bahwa tidak semua orang yang terima uang diduga pidana bisa langsung diklaim (disita). TPPU harus diawali dengan indikasi yang kuat bahwa harta tersebut berasal dari hasil korupsi.

Menjawab pertanyaan Bang Karni, apakah boleh TPPU dikembangkan ke kasus lain (setelah kasus dugaan awal tidak bisa dibuktikan). Prof. Romli menegaskan, “tidak boleh”.

Prof. Romli berpendapat, KPK sangat berat untuk membuktikan bahwa uang dari AF hasil korupsi, pasal TPPU tidak bisa menjerat AF karena bukan penyelenggara negara.

Beliau menambahkan, sistim hukum Indonesia menganut prinsip non-self implementing legislation.

Konvensi PBB yang memuat aturan trading in influence sekalipun telah diratifikasi Indonesia, tidak bisa menjadi rujukan hukum selama belum ada undang2 pengesahan. Berbeda dengan “law” yang mana cukup lapor ke DPR bahwa telah diadopsi.

KPK menurut Prof Romli juga akan sulit menjerat LHI karena trading in influence belum diundangkan. Posisi LHI sebagai anggota DPR tidak bisa mengatur kuota, sementara itu jabatannya sebagai presiden PKS dalam kasus tersebut tidak dalam konteks penyelenggara negara. Sementara itu Mentan Suswono belum terbukti menambah kuota, alias belum terjadi.

Paling-paling LHI dikenakan tuduhan suap, tapi Luthfi belum terima uang. KPK harus bisa buktikan LHI belum terima karena terhalang bukan karena sukarela, jelas Prof Romli.



Sejauh ini dari kesaksian AF dan bukti2 lainnya, termasuk rekaman, belum ditemukan fakta bahwa AF adalah suruhan LHI.


Jika demikian, semua penyitaan yang dilakukan KPK menjadi diragukan dasar hukumnya.

Prof. Romli mengingatkan KPK bahwa pihak yang dirugikan bisa menuntut balik.


Apakah bisa disimpulkan KPK telah melakukan “malpraktek”?.

Jika demikian, tidak ada salahnya pihak2 yang merasa dirugikan untuk menggugat KPK ke Pengadilan Negeri.

Hal ini perlu keberanian, mengingat publik bisa saja menuding para penggugat sedang melakukan serangan atau kriminalisasi terhadap KPK.

Namun tidak ada salahnya dicoba, demi mencegah terjadinya diktatorisme penegakkan hukum.


Berikut ini pasal tentang rehabilitasi dan kompensasi.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI


BAB VIII

REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Pasal 63

(1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang
berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

(4) Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.


Sumber : Kompasiana

Read more »

"TEMPO, Apa yang Kau Cari?"

Teganya TEMPO mencari makan dengan memfitnah orang... apa sanggup kalian makan bangkai?

Tadi pagi karena TEMPO masuk meja kerja saya, saya baca sekilas... isinya fitnah hampir semua.

TEMPO nampaknya mendapat bocoran lanjutan hari ini... dari mana? Darimana lagi...?

TEMPO berusaha memfitnah PKS dengan cara yg sangat kasar... sangat tdk enak dan tidak perlu.

Kami akan tahan dengan fitnah kalian.. tapi kalian tak akan tahan dengan perasaan berdosa.

Tak perlu kita bicara agama, karena dosa kalian pada etika jurnalisme pun pasti membuat kalian tersisih.

Dalam agama, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan dan kalian membunuh dengan cara yg sadis.

Sadisme jurnalisme TEMPO memprihatinkan.. saya yakin gunawan muhammad yg mem-blokir saya mulai tua dan sentimentil.

Kita tak bisa lagi berdiskusi secara intelek sebab hak untuk didengar telah ia matikan.

Orang2 ini memang sinis sekaligus cemburu pada kami yang memakai sarung karena partai kami lebih eksis dari mereka.

Mulailah mereka berkampanye agar kami ditinggal dan agar kami dinista... tapi media beginian tinggal menghitung hari.

TEMPO mengirim anak2 muda yang mengaku kaderku sekedar untuk mendapat konfirmasi.. ini mereka sebut hak jawab.

Aku bilang, bagaimana mengkonfirmasi plot yang sudah ditulis tuntas? Dan ia pergi..

TEMPO memang korban industri media yg dibuka. Dulu dia menikmati eksklusifitas ijin yg terbatas.

Sekarang TEMPO hampir kalah. Industri ini saling mematikan.. ada social media lagi.

TEMPO terpaksa menjadi majalah dan koran Gossip... sensasi lebih penting dari substansi.

Jurnalismenya minim sastra kejujuran. Menghasut bagian dari pilihan dan berdusta hanya jadi bagian dari.. salah kutip rutin.

Seperti kita menitipkan Demokrasi pada partai politik... kita juga menitipkannya pada media.

Seperti kita ingin parpol berbenah kita juga berharap media berbenah... media adalah kekuatan penting dlm demokrasi.

TEMPO harusnya jadi contoh karena sejarahnya yg panjang... tapi sudah melenceng.

Saya tahu orang2 TEMPO gak akan baca tulisan saya karena mereka mem-block saya.

Semoga ada yang bisa menyampaikan... terutama ke mas gun... yang dulu saya kagumi.



by @Fahrihamzah

Read more »

KPK Dikesankan Cuma “Obok-obok” PKS, PD Mana?

pkspasarmanggis - Di status Facebook, saya paling getol menghantam dan mengganyang pelaku korupsi, meski lewat senjata kata-kata. Tidak peduli dia dari partai apa, agama apa, pejabat siapa, dan suku mana. Saya biasa menerakan hashtag #corruptshit sebagai olok-olok yang maknanya bisa ditebak. Saya memang benci koruptor, benci pelaku korup, sehingga saya anggap koruptor yang telah menggasak uang rakyat itu tidak ubahnya sebagai s**t. Anda boleh protes, tetapi begitulah sikap saya.

Saya ikuti terus gerak-gerik KPK sebagai lembaga antirasuah yang kali ini sangat tanggap terhadap temuan segelintir oknum PKS yang diduga melakukan praktik korup atas rencana penambahan kuota daging sapi impor. Akan tetapi yang mencengangkan, setidak-tidaknya mencengangkang saya pribadi, adalah proses hukum yang diberlakukan terhadap petinggi PKS itu yang tergolong cepat. Lutfi Hassan Ishaq dan Ahmad Fathanah serta beberapa pengusaha importir yang menjadi tersangka, langsung ditahan dan disidangkan. Maharany dan Hilmi dijadikan saksi, termasuk Presiden PKS Anis Matta.

Saya harus bilang salut-salut saja terhadap kerja dan kinerja KPK yang cepat itu, karena memang begitulah seharusnya. Rakyat ingin segera tahu dan mendapat kepastian, di mana gerangan letak korupsi yang disangkakan kepada PKS. Orang-orang PKS dan simpatisannya juga ingin segera mengetahui hasilnya, sebab dalam pandangan mereka, tidak ada uang negara yang dikorupsi oleh PKS. Dengan demikian, apa definisi korupsi di mata KPK sehingga publik segera tahu; oh di situ toh salahnya Lutfi dan Fathanah, oh ya… pantaslah kalau mereka dihukum sesuai undang-undang. Saya, walaupun bukan orang PKS, tetap ingin tahu hasilnya… oh begini toh, dan seterusnya.

Namun jujur, ada yang mengganjal dalam hati dan pikir saya tatkala memutar jarum ingatan ke belakang yang belum lama terjadi. Bahwa, beberapa bulan sebelum ramai-ramai PKS yang dalam berita di Jakarta Post kemarin ditulis “Sex, Lies and the PKS” terkena kasus, KPK sudah jauh-jauh hari menetapkan petinggi Partai Demokrat (PD) sebagai tersangka, yakni Menpora Andi Alifian Mallarangeng dan (mantan) Ketua Umum Anas Urbaningrum. Berbeda dengan petinggi PKS yang sudah langsung ditetapkan tersangka lalu tidak lama kemudian digelar persidangan di pengadilan Tipikor, terhadap kasus Hambalang yang menimpa petinggi PD, hilang seperti bayang-bayang, menguap seolah-olah tanpa bekas. Wajarlah kalau saya bertanya-tanya dalam hati; adakah perlakuan KPK yang berbeda terhadap PKS dan PD?

Timbul purbasangka dalam diri; jangan-jangan KPK tidak punya atau kurang cukup punya nyali dalam memberantas korupsi yang dilakukan sejumlah elite partai berkuasa? Jangan-jangan jika Anas Urbaningrum disidangkan, ia akan membocorkan semua orang yang menerima duit Hambalang, termasuk oleh lingkaran Istana dan keluarga Presiden. Kita diingatkan kembali, Ibas pernah disebut-sebut menerima uang Hambalang dan ada bukti yang sempat beredar, meski tentu saja Ibas membantahnya. Bisa jadi Anas dalam sidang tidak hanya menyebut Ibas, tetapi menyebut keluarga SBY lainnya dalam kasus Hambalang. Bukankah jika ini terjadi akan mengguncang stabilitas negara?

Apakah karena alasan ini KPK menjadi takut dan berusaha menunda-nunda proses hukum terhadap para tersangka korupsi di PD? Mengapa tersangka PKS langsung ditahan sementara tersangka PD bisa lenggang-kangkung ke mana ia suka, termasuk melancong ke Bali? Tidakkah ini bentuk diskriminasi hukum yang nyata-nyata dilakukan KPK terhadap sesama tersangka? Bagaimana KPK menjelaskannya kepada publik tentang hal ini? Jangan-jangan kalau para tersangka dibiarkan berkeliaran, mereka cukup waktu untuk membuat manuver-manuver, misalnya menghilangkan bukti-bukti. Apakah kemungkinan ini luput dari antisipasi KPK?

Saya kira, KPK harus menunjukkan kepada publik satu bentuk keadilan yang berlaku sama buat semua, tidak pilih-kasih dan tebang pilih. Publik sangat menghargai dan mendukung kerja serta kinerja KPK sebagai lembaga antirasuah yang disegani. Namun demikian, publik juga harus diberi satu pehamaman yang bisa diterima akal sehat, bahwa apa yang dilakukan KPK adalah suatu proses hukum yang adil bagi para tersangka koruptor, baik dari PD, PKS, Golkar, PDIP, atau partai-partai lainnya. Dengan demikian, KPK tidak terkesan tebang-pilih dalam melakukan proses hukum, sebagaimana perbandingan terhadap PKS dan PD.

Sebagai teman Ketua KPK Abraham Samad (semasa bertugas di Makassar 2002-2004 kami teman makan dan jalan), saya bisa saja menelepon yang bersangkutan atau setidak-tidaknya berkirim SMS menanyakan tentang hal ini. Tetapi, rasanya saya tidak harus menempuh jalur kedekatan ini untuk sekadar ingin tahu secara pribadi. Lebih baik dikemukakan saja kepada publik seperti ini, biar menjadi pembelajaran bersama.


Sumber : Kompasiana

Read more »

Perpustakaan Keliling RKI

pkspasarmanggis - Ada yang berbeda ketika Launching Pos WK dan RKI dengan Motor Layanan PKS. Buku-buku terisi di rak-rak, dan anak-anak berebut mengambilnya.



Di dalam masjid, ibu-ibu sedang asyik mengikuti seminar Pornografi di Sekitar Anak, anak-anak pun asyik memilih dan membaca buku di teras masjid sambil duduk atau tiduran.



Bidpuan DPC PKS Setiabudi melalui RKI (Rumah Keluarga Indonesia) memang merancangnya seperti itu. Motor layanan disulap menjadi perpustakaan keliling. Seluruh kader pun diajak terlibat dengan mewakafkan dua buku setiap kadernya.

Acara Launching POS WK dan RKI di DPRa Karet pun dihadiri oleh Ketua DPC PKS Setiabudi Ustadz Panca Hariwan, ST yang sempat berpose di depan Motor Layanan yang disulap menjadi Perpustakaan Keliling bersama Ketua DPRa Karet bapak Djoko Permono dan Ketua Lemsos DPC Setiabudi bapak Mustakim.


Sumber : www.pksetiabudi.org

Read more »

Pornografi Di Sekitar Anak

pkspasarmanggis - Banyak orang tua yang salah apabila berbicara seks terhadap anak. Seakan-akan tabu untuk membicarakan seks dihadapan anak. Menutupinya ketika anak bertanya perihal seks.

Berbicara Sex Education, bukan kita mengajari bagaimana berhubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis.Orang pasti akan menganggap tabu jika membicarakan tentang seks, dianggapnya sex education akan mendorong remaja untuk berhubungan seks.

Semua dipaparkan sangat jelas oleh ibu Kadariyah Nurhayat, S.Psi selaku narasumber seminar pornogradi di sekitar anak dalam Launching Pos WK dan RKI di Masjid Asy Syuro yang di adakan oleh DPRa PKS Karet, Ahad 19 Mei 2013.

Ketika ada anak bertanya seks, maka kita sebagai orang tua berusaha mengalihkannya dengan jawaban yang ngawur, asal-asalan dan tidak ilmiah. Padahal, anak kita yang lugu hanya menanyakan identitas dirinya dalama bahasa Inggris. Name, Address, dan Sex. Orang tua sudah kebakaran jenggot.

Solusi untuk orang tua terkait seks terhadap anaknya, disampaikan oleh ibu Kadariyah Nurhayat sebagai berikut:

1. Rangkul Anak Kita

Bahas masalah seks dari mulut kita. Jangan anak mencari seks ditempat yang salah. Jawab pertanyaan anak terkait seks sesuai umurnya. Dan, jangan mengatakan anggota tubuh terkait alat seks dengan nama-nama yang aneh, katakan saja ini alat kemaluan, ke ma lu an, atau yang ilmiah penis, vagina

2. Jangan Berikana Anak HP yang canggih

Untuk anak TK, SD dam SMP jangan diberikan HP yang canggih, karena pornografi ada dalam genggaman mereka. Kalau terlanjur sudah diberi, awasi dengan memperhatikan HP anak kita

3. Jangan Letakkan TV dan VCD player di kamar anak

4. Aurat

Ajarkan sejak dini kepada anak kita terkait aurat. Tidak boleh mandi bersama ketika anak sudah 4 tahun, karena sudah anak memori. Berpakaian yang pantas jika hendak keluar. Jangan mau disentuh alat kelaminnya oleh siapapun.

5. Nasehat

a. Nasehati anak dengan lembut dan kasih sayang, jangan langsung ke pokok permasalahan karena anak merasa di intograsi oleh kita, dan ini membuat mereka tidak nyaman.

b. Nasehati anak untuk tidak berpacaran ketika mereka belum berpacaran

c. Seorang ayah harus dengan tegas mengatakan, jika ada yang mencium, menyentuh anak gadisnya, ayah akan marah sekali kepada orang itu. Maka anak gadisnya, akan mengatakan saya akan cerita sama ayah kalau kamu begini begitu sama saya.

Namun, yang terpenting adalah pembinaan keagamaan sejak dini dari orang tua kepada buah hatinya, karena mereka amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban-Nya kelak.


Sumber : www.pksetiabudi.org

Read more »

Pengamat Hukum: PKS Tidak Salah

pkspasarmanggis - Pengamat hukum Universitas Indonesia Chaerul Huda tidak memandang tindakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah upaya menghalangi penyitaan.

Menurut Chaerul, tindakan tersebut merupakan kewajaran. "PKS tidak salah," kata Chaerul saat dihubungi Minggu, 12 Mei 2013.

Dia mengatakan, KPK seharusnya melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang di DPP PKS. "Karena yang didatangi KPK adalah kantor partai yang dimiliki lembaga, bukan perseorangan," ujar Chaerul.

Menurut Chaerul, koordinasi dengan pejabat berwenang partai perlu dilakukan karena mobil-mobil tersebut terparkir di wilayah kantor DPP PKS. "Tidak bisa KPK hanya memberikan surat penyitaan hanya kepada satpam," kata Chaerul.

Namun, ujar Chaerul, harus diketahui lebih dulu kronologi penyitaan mulai dari KPK datang sampai upaya PKS yang dinilai menghalangi. "Baru kemudian dinilai itu masuk penghalangan atau tidak," katanya.



Sumber : Tempo

Read more »

"Jejak Ahmad Fathanah, siapa sih dia (Bag. I)"

Ok teman tuips…kita bahas ttg misteri Ahmad Fathanah saja terlebih dahulu ya …
Eng ing eeng…kita bahas Misteri Ahmad Fathanah ini. Dirinya jadi pusat & play maker dlm sejumlah kasus korupsi Elit PKS

Dimulai dari “tertangkap tangannya” AF ini dlm OTT KPK di Hotel Le Meridien Jakarta. Banyak keanehan2 mencuat pada kasus tsb

Kami sdh pernah bahas banyak keanehan kasus yg lalu menyebabkan Presiden PKS LHI ditangkap dan ditahan KPK. Silahkan cek kultwit kami lg

Atau jika anda mau dapat perspektif lain ..silahkan baca ini >> Keanehan Dalam Pemberian Suap AF-LHI http://t.co/N7rEMMevDg

Kami selalu coba lihat kasus LHI & elit PKS ini secara objektif dan out of the box. Ada bbrp alasan kami bersikap demikian

Pertama : munculnya sosok AF di tengah2 pusaran kasus korupsi elit PKS ini SANGAT PANTAS dicurigai, diselidiki dan dibongkar tuntas

Ahmad Fathanah ini sebelumnya pernah juga hampir berhasil menyeret LHI ke penjara terkait dgn proyek kerjasama mrka dgn Telkomsel

Untungnya, kasus tsb berhasil dipetieskan di Polda Metro shgga LHI dan HNW (saat itu ketua MPR) yg mau diseret2 keterlibatanya, selamat

Setelah 3 thn senyap. Tiba2 nama AF ini muncul lagi. Dlm kasus suap impor daging yg akibatkan LHI ditahan dan PKS gonjang-ganjing

Kecurigaan bhw AF adlh “agen” yg ditanam di lingkungan PKS semakin merebak krna modus, record, motif & konstelasi politik RI saat ini

Modus : AF selalu hadir/ada dlm setiap pusaran kasus korupsi PKS yg terungkap. Perannya : sbg pengumpan agar elit PKS terjerat

Modus berikutnya : setiap kasus terkait AF selalu “dibumbui” dgn cerita2/kisah keterlibatan wanita yg dikesankan sbg PSK, piaraan dsj

Dengan modus ini AF atau mastermind-nya yg menjadi “majikan” AF berharap “kerusakan/kehancuran” atau daya rusak thdp PKS mnjd maksimal

Bobot daya rusak ini ditambah lagi dgn “invisible hand” yg mengendalikan sejumlah media utk terus2an bangun opini negatif thdp PKS

Apa motifnya ? Ada 2 motif disini. Motif AF dan motif Majikan AF. Motif AF mudah dibaca dgn pelajari track recordnya

AF atau dulu dikenal dgn nama Ahmad Olong pernah ditangkap krna tuduhan menyelundupkan 353 WNA mayoritas Irak ke Australia

AF alias AO ini ditangkap di Thailand dan diekstradisi ke Australia dan kemudian menghadapi ancaman hukuman 20 thn atau seumur hidup

Namun, sedikit org yg tahu apa yg sebenarnya terjadi pada diri AF / OA saat dan pasca dijatuhi hukuman oleh pengadilan Australia itu

Kita tdk tahu knp AF/OA yg hrsnya jalani vonis 20 thn di penjara australia, tiba2 muncul di Indonesia, seolah2 tanpa ada masalah apapun

Dalam dunia politik, sangatlah biasa/umum jika tiba2 saja seorg tahanan di lepas meski masa hukumannya masih sangat lama

Pembebasan tsb tanpa mekanisme grasi, amnesti atau abolisi. Melainkan melalui “deal2 khusus” yg disepakati Napi itu & pihak “tertentu”

Hampir dapat dipastikan AF keluar dari Penjara Australia karena adanya “deal khusus” ini. Siapa pihak tertentu yg “bebaskan” AF ?

Analisa siapa pihak tertentu tsb nanti kita bahas. Kita analisa saja dulu misi dan “user” AF saat ini. Mudah dibaca & dicermati

Dari modus dan track record AF, lalu dikaitkan dgn konstelasi politik RI saat ini, kita dapat tebak pihak mana yg “diuntungkan” oleh AF

Misi AF sangat jelas : MENGHANCURKAN PKS melalui isu korupsi, amoral (wanita2 tak jelas itu sbg senjata) dan pembentukan persepsi publik

Siapa yg paling diuntungkan dgn semua “prahara” yg disebabkan AF ? 1) Istana & PD 2) pihak2 yg terlibat korupsi Century 3) partai2 lain

SBY & RING 1nya sdh lama sangat kesal dgn PKS. Meski PKS adalah mitra koalisi, tapi PKS tetap kritis thdp SBY & kasus2 korupsi istana

PKS tercatat sbg inisiator pembongkaran korupsi century & rencana pansus Mafia Pajak yg nyaris menjatuhkan kekuasaan SBY & Budiono

Kemarahan SBY and his gank thdp PKS sebenarnya sdh diubun2. Tdk tertahankan. PKS selalu jadi ancaman bagi SBY-Budiono -PD - sekutu2nya

Namun, bukan SBY namanya jika tdk tahu cara menjatuhkan atau menghancurkan PKS secara elegan. Beliau ahli strategi. Jenius dlm siasat

Meski PKS sdh menjelma jadi anak nakal di mata SBY, “hukuman” thdp PKS yg kelihatan di mata publik selalu “terarah & terukur”

Meski nyaris kalah dlm voting usulan Pansus Mafia Pajak, SBY hny menghukum ringan PKS dgn mencopot 1 menteri PKS saja. Kamuflase

Disisi lain, SBY diam2 bangun “deal2 khusus” dgn Gerindra yg sdh berkhianat di voting Pansus Mafia Pajak DPR dgn menyebrang ke kubu SBY

Banyak pihak yg heran ketika SBY “tidak berikan kompensasi” apapun atas jasa pengkhianatan Gerindra pada voting Pansus Mafia Pajak tsb

Bagi kami hal itu hny memperjelas posisi Gerindra sbg “partai oposisi seolah2” yg pny ruang gerak yg bebas menyelusup ke “musuh2 SBY”

Kembali ke AF. Ketika PKS lengah thdp ancaman yg mengintai, disanalah AF sbg “NOC” alias “agen tidur” dibangunkan utk misi khusus

Mari kita lihat rangkaian skenario yg dijalankan. LHI dijemput paksa saat SBY “kebetulan” berada di pesawat iro otw ke Timur Tengah

Sangat kentara/vulgar/kasat mata, upaya penjemputan paksa dan penahanan LHI itu oleh KPK. HARUS MALAM ITU JUGA. Pdhl LHI tdk kena OTT

Kenapa treatment atau perlakuan KPK thdp LHI itu berbeda dgn TSK2 korupsi lain yg tdk terkena OTT ? Knpa harus ditahan malam itu juga?

Kami dulu sdh pernah membahas tuntas motif dan tujuan KPK tsb. Intinya : agar PKS tidak bisa tekan / lobi SBY utk selamatkan LHI !!

SBY punya alibi. Dia sdg di pesawat. Tak bisa terima telpon dari Ketua DS PKS yg selama ini hotline dgn SBY.

Ketika LHI sdh TSK dan sdh meringkuk di tahanan KPK, meski ditekan habis oleh Ustd Hilmi, SBY bisa mengelak dgn katakan : TDK BISA LAGI

Keanehan berikutnya adalah : OTT KPK pada AF TIDAK DIKETAHUI oleh Abraham Samad selaku ketua KPK. Ini operasi BW sendiri. Why ? Kok?

SBY dan BW punya “kepentingan atau benang merah” yg sama jika dihadapkan dgn isu korupsi Century. Mereka berdua TDK MAU kasus ini TUNTAS

Disisi lain, pimpinan KPK yg paling ngotot mau tuntaskan kasus korupsi Century via jalur hukum adalah Abraham Samad

Plus, Samad dikenal dekat dgn PKS via senior dan mentornya yg tokoh PKS : Tamsil Linrung. ketua KPK ini jg sebelumnya dikenal “Pro PKS”

Untuk memastikan operasi penghancuran PKS (dan juga partai2 lain) via tangan KPK, Samad harus dilumpuhkan secara total. Dia penghalang

Entah krna “kebodohan” atau jebakan2 yg dibuat khusus utk Samad memang sangat canggih. Samad pun akhirnya tumbang. Skrg jd “ayam sayur”

Bagi SBY dan PD, tidak ada jalan lain utk selamatkan PD dan masa depannya kecuali dgn menghancurkan partai2 lain sehancur2nya, via KPK

Perntanyaannya ? Dari mana atau siapa yg mengoper AF yg “asset” pihak/negara tertentu tsb agar bisa dimanfaatkan istana?

Kisah AF ini msh panjang. Targetnya hancurkan PKS jg blm maksimal. Nanti kita buka, sejelas2nya. Skrg sdh mau magrib, sekian. MERDEKA !


By @TrioMacan2000


Sumber : http://chirpstory.com/li/75504

Read more »

PKS: Masih Ada Waktu untuk Perbaikan Berkas

pkspasarmanggis - Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu dari tiga partai yang semua bakal calon legislatifnya dinyatakan tak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/5/2013). Apa tanggapan Presiden PKS Anis Matta soal hasil ini?

"Tidaklah. Hanya kekurangan satu-dua persyaratan administrasi," kata Anis saat dihubungi melalui telepon, Selasa (7/5/2013) siang. Dia mengatakan, masih ada waktu untuk perbaikan dan optimistis semua kandidatnya bakal lolos daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2014.

Anis menyebutkan, persoalan administrasi itu seperti kelengkapan foto dan ijazah. Khusus soal ijazah, Anis mengatakan, KPU sangat terpatok pada syarat bakal caleg adalah lulusan SMA sehingga harus dapat menunjukkan ijazah SMA.

Mayoritas bakal caleg yang diusung PKS, sebut Anis, berpendidikan sarjana. "Nah, ijazah SMA-nya kan belum tentu bisa cepat nyari-nya," ujarnya. Dari 492 bakal calon yang diusung, hanya 12,4 persen yang pendidikan tertingginya adalah SMA.

Anis mengaku tak terganggu dengan masih belum lengkapnya persyaratan administrasi para kandidatnya. "Dari DCS (daftar calon sementara) menjadi DCT tidak terlalu bermasalah, kecuali kalau ada aduan masyarakat terkait persoalan substantif," katanya tanpa merinci apa saja kemungkinan masalah itu.

Dengan kondisi ini, Anis optimistis partainya tak akan punya kendala untuk memasukkan semua kandidatnya ke DCT Pemilu 2014. "Masih ada waktu juga sampai Agustus (2013, untuk sampai menjadi DCT)," tuturnya.

KPU menyatakan, ada tiga partai politik yang semua bakal calon anggota legislatifnya tidak lolos verifikasi saat mengumumkan hasil verifikasi DCS Pemilu 2014, di Jakarta, Selasa (7/5/2013). Tiga partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Tahapan untuk sampai DCT

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, berkas DCS bisa diperbaiki pada 9-22 Mei 2013. Perbaikan ini akan kembali diverifikasi KPU pada 23-29 Mei 2013.

KPU akan menyusun DCS pada 30 Mei-12 Juni 2013 untuk diumumkan ke publik pada 13-17 Juni 2013. Pengumuman mencakup persentase keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat setiap partai. Tanggapan masyarakat atas DCS tersebut dibuka pada 14-27 Juni 2013.

Jika ada tanggapan masyarakat, KPU akan meminta klarifikasi kepada partai politik pada 28 Juni-4 Juli 2013 dan setiap partai punya waktu menjawabnya pada rentang 5-18 Juli 2013. KPU kemudian mengumumkan perlu tidaknya penggantian bakal caleg pada 19-25 Juli 2013 dan partai politik punya waktu mengganti bakal calegnya pada 26 Juli-1 Agustus 2013.

KPU akan melakukan verifikasi terhadap calon pengganti pada 2-8 Agustus 2013 untuk kemudian menetapkan DCT pada 9-22 Agustus 2013. DCT akan diumumkan kepada publik pada 23-25 Agustus 2013.


Sumber : Kompas

Read more »

KPK Sewenang-wenang dalam Penyitaan Mobil

pkspasarmanggis - Kader PKS tidak pernah menghalangi upaya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyita mobil milik Luthfi Hasan Ishaaq. Yang menjadi persoalan ketika petugas keamanan kantor PKS menanyakan surat penyitaan, petugas KPK yang datang, Senin (6/5) malam tidak bisa menunjukkan surat tersebut.

“Mereka hanya mengatakan nanti menyusul,” kata Zainuddin Paru, kuasa hukum LHI, Selasa (7/5) di Jakarta.

Persoalan lainnya, kata Zainuddinn, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI. “Ada mobil partai, dan milik kader PKS lainnya,” imbuh Zainuddi.

Zainuddin mengemukakan, ada dua hal yang menjadi keberatan tim hukum LHI. Pertama, KPK datang untuk menyita tanpa membawa surat penyitaan, sehingga petugas tidak tahu mobil mana saja yang ingin di sita.

Kedua, tidak semua mobil yang akan di sita milik LHI.

“Jadi ada prosedur yang tidak dipenuhi KPK, sehingga wajar jika petugas pengamanan menanyakan surat-surat itu,” katanya.

Terkait pengempesan ban mobil yang akan di sita KPK, Zainuddin menyatakan, pengempesan itu justru untuk mencegah agar mobil tersebut tidak dibawa keluar oleh pemiliknya. Karena hal itu justru akan menimbulkan delik baru.

Dan pengempesan dilakukan ketika petugas KPK sudah meninggalkan area kantor DPP PKS.

“Karena para pemilik mobil tersebut tidak terima mobilnya disita, sehingga mereka ingin membawa keluar. Ketika berkonsultasi dengan saya, saya melarangnya,” tegas Zainuddin.

Menurut Zainuddin, dari enam mobil yang diberi KPK Line, hanya dua mobil yang milik LHI, yaitu Mazda putih dan Pajero hitam. Sisanya milik partai dan kader PKS.

Read more »

pkspasarmanggis - Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara mengejutkan membuka kantor resmi di Oxford, Inggris. Anggota Komisi I DPR Mardani Ali Sera menilai tindakan pemerintah Inggris itu sebagai sebuah penghinaan bagi pemerintah Indonesia dan dia menduga ada sebuah rencana besar yang sedang dirancang oleh Inggris terhadap Papua.

"Kejadian Inggris mengizinkan kantor Papua Barat Merdeka juga bagian dari strategi nasionalnya," jelas Mardani kepada merdeka.com, Senin (6/5).

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas. Salah satunya dengan memberikan ultimatum kepada Inggris untuk segera menutup kantor OPM di Oxford.

"Buat langkah yang tegas, kasih ultimatum. Jika sampai 3 bulan tidak ada indikasi sikap positif pemerintah Inggris, ambil langkah diplomatis tarik dubes kita dan pulangkan dubes mereka," tutur dia.

Dia menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah terlena dengan gelar yang diberikan oleh pemerintah Inggris beberapa waktu lalu. Akibatnya, OPM bisa bergeliat di tanah ratu Elizabeth itu.

"Lemahnya kita, cuma dengan presiden diberi gelar kebangsawanan dan didatangi investor merasa sudah punya posisi tawar yang tinggi," tegas dia.

Selain itu, jika dalam enam bulan juga tidak ada itikad baik dari Inggris. Dia meminta agar Indonesia menghentikan hubungan diplomatis dengan Inggris. "Jika enam bulan tidak ada kemajuan, bekukan hubungan diplomatis kita. Jika tidak juga ada, putuskan hubungan kita," tandasnya.

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka resmi memiliki kantor perwakilan mereka di Oxford, Inggris. Sebagaimana disiarkan di laman resmi freewestpapua.org, pembukaan kantor perwakilan ini resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu.

Peresmian dihadiri tokoh-tokoh penting di Oxford yaitu Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan tentu saja Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda.

Hadir pula pada kesempatan istimewa ini Pemain Rugby Nasional dari Papua New Guinea Paul Aiton, Jenifer Robinson dan Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda serta pendukung Papua Merdeka di Inggris.


Sumber : Merdeka

Read more »

Praktik Perbudakan di Tangerang, PKS: Telusuri Dugaan Keterlibatan Aparat!

pkspasarmanggis - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Indra, menilai perlakuan pengusaha kuali di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, sungguh biadab. Baru terungkapnya praktik perbudakan tersebut membuat kecurigaan adanya dugaan main mata aparat dan perangkat desa dengan pengusaha.

"Harus ditelusuri adanya kemungkinan oknum-oknum aparat atau perangkat pemerintahan yang membekingi perbudakan ini. Menurut saya, tanpa beking rasanya kasus ini harusnya sudah terungkap sejak jauh-jauh hari," tegas Indra dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Sabtu (4/5/2013).

Perbuatan pengusaha pabrik kuali yang menyekap, menyiksa, mengintimidasi, serta memperlakukan laiknya budak kepada para pekerjanya, terang Indra, jelas memenuhi unsur pidana, utamanya pelanggaran terhadap perampasan kemerdekaan orang seperti yang tercantum di pasal 333 KUH Pidana, serta pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan.

"Selain itu, pengusaha tersebut patut diduga juga telah melakukan pelanggaran HAM, seperti yang diatur dalam UU 39/1999 dan tentunya melanggar banyak hal yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, baik dalam aspek pidana ketenagakerjaan maupun pelanggaran administrasi ketegakerjaan," jelas Indra.

Belajar dari kasus perbudakan di Tangerang, merupakan bukti nyata lalainya negara dalam memberikan perlindungan kepada para buruh. Apabila Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenagakerja tidak lalai dan menjalankan tugasnya secara baik, ujar Indra, terutama dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan, maka perbudakan seperti yang terjadi di Tangerang tidak akan terjadi.

"Setidak-tidaknya dapat dideteksi secara dini. Waktu penyekapan 3 bulan merupakan waktu yang cukup panjang dan lama. Jadi para pengawas ketenagakerjaan pada kemana dan ngapain saja selama ini?" tanya Indra.

Dia meminta Kemenakertrans melakukan evaluasi dan menjadikan kasus ini perhatian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

"Sangat mungkin kasus serupa terjadi di tempat lain. Oleh karena itu harus ada kemauan dan kesungguhan dalam melakukan sidak ke lapangan, evaluasi berkala dan penindakan kepada setiap praktek pelanggaran ketenagakerjaan baik berupa perbudakan seperti yang terjadi di pabrik kuali maupun praktik-praktik penyimpangan lainnya seperti penyimpangan praktek outsourcing, sistem kontrak, intimidasi kebebasan serikat, upah murah, dan PHK sepihak," tegasnya.


Sumber : detik

Read more »

Menteng Atas Bershalawat

pkspasarmanggis - Majlis Taklim Nurul Musthofa pimpinan Al Habib Hasan Bin Ja’far Assegaf mengadakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kali ketiganya di sepanjang Jl. Minangkabau, Sabtu 4 Mei 2013.





Selepas zhuhur, lalu lintas dari Jl. DR. Sahardjo menuju Jl. Minangkabau mulai tersendat disebabkan panggung utama untuk Peringatan Maulid mulai didirikan persis sebelum jembatan tengah yang mengarah Jl. Kota Gedang.

Jama'ah mulai memadati sepanjang ruas Jl. Minangkabau sejak ba'da isya. Semakin malam, jama'ah tumbah ruah sampai Jembatan Merah.

Selain bersholawat, jama'ah pun mendapat siraman rohani dari para habaib dan ustadz yang sengaja diundang untuk menyampaikan nasehat dan mengingat sejarah Nabi Muhammad SAW.

Read more »

"Akrobat Pimpinan KPK. Mau Sampai Kapan?!" | by @Fahrihamzah

1. Akrobat pimpinan KPK tdk akan berhenti kecuali pada kasus yg kita lupakan.

2. Permainan pimpinan KPK sdh terbukti dan tidak terasa. Ada interest pribadi, dendam, dll. Bukan hukum murni.

3. Sebagai contoh: http://www.pkspiyungan.org/2013/05/sengkuni-kpk-kritik-terhadap-pks-busyro.html?m=1 …

4. Saya mau bandingkan hambalang dengan kasus import sapi.

5. Menarik dikaji karena KPK sekarang masuk ke kasus "ayu azhari" dan TPPU.

6. Maksud KPK memang tdk bisa dipisah dari kegeraman BM. BM secara terbuka menyerang PKS. silahkan google.

7. Kasus ini akan dibikin panjang dan digoreng lebih panjang dari hambalang. Ada unsur pengalihan juga.

8. Kita jangan lupa bahwa kasus hambalang ini sdh proven dalam audit BPK dan panja hambalang DPR RI.

9. Modus kasus ini yg bepusat pada figur nazaruddin yg adalah bendum partai + anggota DPR sdh terbukti dan dieksekusi.

10. Dalam kasus import sapi, figur intinya adalah ahmad fatanah yg dalam BAP-nya mengaku sebagai makelar alias calo.

11. Dalam kasus ahmad fatanah yg bersangkutan memang aktif melakukan "jual nama" LHI dan PKS.

12. Dalam kasus hambalang, nama partai demokrat melekat pada diri nazar dan dia juga melekatkan nama SBY pada dirinya.

13. Dan dalam kasus hambalang ada pengakuan terbuka dari nazar, pengurus partai, kurir dan sopir bahwa uang itu masuk partai.

14. Sementara itu, KPK tidak pernah mengusut TPPU dari para terpidana hambalang yg sdh inkrach itu.

15. Nazar tidak saja tidak diusut TPPU hartanya tapi juga tidak disentuh pemegang pundi2nya.

16. Apalagi mau periksa "ayu azhari", sekjen partai, ketua2 Partai, aset angie, andi, dll dr pihak demokrat.

17. Kasus ini hambalang hanya akan berhenti di anas sebagai hasil kompromi dalam KPK dgn penguasa. Dan tak ada TPPU.

18. Adapun kepada PKS, dendam belum berbalas. Dan terlalu banyak yg berkepentingan partai ini bubar terutama BM.

19. Keganjilan "penggorengan" teehadap kasus PKS ini akan jalan terus..kasus2 lain ditutup.

20. KPK bukanlah pemberantas korupsi apalagi yg sistemik. KPK adalah mesin citra dan balas dendam.

21. Hari ini orang belum percaya dgn apa yg saya katakan karena 85.000-an kasus yg ada di KPK siap diledakkan satu2.

22. Setiap ledakan baru akan melahirkan tepuk tangan baru dan kita lupa bahwa kita tambah rapuh.

23. IPK (Indeks Persepsi Korupsi) saja yg merupakan indikator sukses KPK terpuruk diikuti oleh kinerja ekonomi dan investasi global kita jatuh. (baca: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot)

24. Sementara itu, KPK terus bisa menyembunyikan boroknya di balik PR asing yg bekerja untuknya.

25. Orang2 suci semacam AS, BM dan BW di KPK perlu sadar diri. Seperti eyang subur. Ada batas kezaliman. Wallahu'alam.

Read more »

PKS Bakal Gelar Wayang Dakwah ke Luar Negeri

pkspasarmanggis - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) akan memperkuat hubungan kemitraan dengan sejumlah negara melalui pendekatan seni dan budaya.

PKS akan menampilkan khazanah seni dan budaya nusantara di sejumlah negara Asia dan Eropa melalui Festival Seni dan Budaya Nusantara yang diselenggarakan perwakilan PKS di luar negeri.

Ketua DPP PKS Bidang Seni dan Budaya, Yudi Widiana Adia, mengatakan, diplomasi seni dan budaya sangat strategis untuk mengenalkan kekayaan seni, budaya dan pariwisata Indonesia kepada dunia.

“Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat ini, kami akan mengirimkan tim kesenian dan pegiat budaya untuk tampil dan menghibur masyarakat Indonesia di sejumlah negara antara lain di Jepang, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, serta Turki,” ujar Yudi dalam rilis yang diterima Okezone, Jumat (3/5/2013).

Tim Kesenian dan Budaya PKS tersebut, akan menampilkan atraksi seni dan budaya nusantara yang beragam. Selain tari-tarian dari berbagai daerah, juga terdapat sejumlah dalang muda baik wayang golek maupun kulit yang selama ini aktif dalam pagelaran wayang dakwah.

“Pesan-pesan moral dan perbaikan akhlak disampaikan melalui wahana wayang dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kaum muda,” tutur Yudi.

Sedangkan para pegiat budaya akan banyak berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat Indonesia di luar negeri tentang perkembangan budaya nusantara. Dialog juga diharapkan mampu menghasilkan formulasi yang tepat agar budaya menjadi arus utama pembangunan di Indonesia. Sehingga pembangunan tidak lagi hanya melalui pendekatan politik, hukum, dan ekonomi, namun juga melalui pendekatan budaya agar dihasilkan visi pembangunan yang manusiawi dan universal.

“Dalam bahasa kami untuk kader PKS, jadilah kader-kader yang Islamis, humanis, dan Indonesiawi,” pungkas Yudi.


Sumber : okezone

Read more »

Download Arsip pkspasarmanggis

pkspasarmanggis - Berikut arsip pkspasarmanggis yang dapat di Download, mudah-mudahan bermanfaat:

1. Nasyid Shoutul Harokah - HADAPILAH : Download

2. Nasyid Cinta, Kerja & Harmoni : Download

3. Proposal Seminar : Download

4. LPJ Acara : Download

5. Nasyid Suara Persaudaraan - Aura Cintamu (Anis Matta) : Download

6. Proposal Bazar : Download

7. Kop Surat DPRa : Download

8. Surat Pemberitahuan : Downliad

9. Undangan Kader : Download

10. Surat Keputusan (SK) : Download

Read more »

PKS Gelar Diplomasi Budaya ke Sejumlah Negara

pkspasarmanggis - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) akan memperkuat hubungan kemitraan dengan sejumlah negara melalui pendekatan seni dan budaya. PKS antara lain akan menampilkan sejumlah khazanah seni dan budaya Nusantara di sejumlah negara Asia dan Eropa melalui Festival Seni dan Budaya Nusantara yang diselenggarakan perwakilan PKS di luar negeri.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Seni dan Budaya, Yudi Widiana Adia, Jumat (3/5) di Jakarta. Lebih lanjut Yudi mengatakan, diplomasi seni dan budaya tersebut sangat strategis untuk mengenalkan kekayaan seni, budaya dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat dunia.

“Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat ini, kami akan mengirimkan tim kesenian dan pegiat budaya untuk tampil dan menghibur masyarakat Indonesia di sejumlah negara antara lain di Jepang, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, serta Turki,” ujar Yudi.

Tim Kesenian dan Budaya PKS tersebut, lanjut Yudi akan menampilkan atraksi seni dan budaya Nusantara yang sangat beragam. Selain tari-tarian dari berbagai daerah di Nusantara, juga terdapat sejumlah dalang muda baik wayang golek maupun wayang kulit yang selama ini aktif dalam pagelaran wayang dakwah.

“Pesan-pesan moral dan perbaikkan akhlaq disampaikan melalui wahana wayang dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti kaum muda,” tutur Yudi.

Sedangkan para pegiat budaya akan banyak berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat Indonesia di luar negeri tentang perkembangan budaya Nusantara saat ini. Dialog juga diharapkan mampu menghasilkan formulasi yang tepat agar budaya menjadi arus utama pembangunan di Indonesia. Sehingga pembangunan tidak lagi hanya melalui pendekatan politik, hukum, dan ekonomi saja, namun juga melalui pendekatan budaya agar dihasilkan visi pembangunan yang manusiawi dan universal.

“Dalam bahasa kami untuk kader PKS PKS, jadilah kader-kader yang Islamis, Humanis, dan Indonesiawi,” pungkas Yudi.

Read more »

Shohibul Iman : Politik bagi PKS adalah persoalan pengendalian

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Ikhwan akhwat fillah…

Para pengurus DPD, DPC, dan DPRa se-kabupaten Tasikmalaya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT. Secara khusus saya secara pribadi karena pada hari ini Allah mentakdirkan saya berada ditempat ini yang mungkin dalam sejarah partai baru kali ini saya berdiri di seluruh jajaran pengurus sekabupaten Tasikmalaya dari DPD sampai dengan DPRa. Tapi mungkin dengan beberapa sudah pernah.Tapi ini adalah momen yang sangat luar biasa dan tadi saya begitu masuk sangat kaget juga ternyata sudah membludak sampai diluar. Tentu saya ingin bersama-sama antum sekalian mendoakan semoga shalawat dan salam Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman termasuk kita sekalian.

Ikhwan akhwat fillah…

Tadi sudah disampaikan oleh moderator maupun oleh ustadz Asep beberapa hal yang esensial dalam dakwah kita dan partai kita bahwa bagi kita berpartai itu adalah bukan semata-mata bentuk kekuasaan, bukan semata-mata menempatkan seseorang pada suatu posisi yang mungkin dipersepsi oleh orang selalu memberi kemudahan-kemudahan.Itu tidak kita pungkiri bahwa itu memang ada. Perjuangan kader-kader ini bukanlah untuk menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Dalam platform PKS, politik dalam bahasa arab artinya siyasah, sais kalau kita mengendara delman, pengendalinya bernama "sais". Jadi politik bagi PKS adalah persoalan pengendalian. Apa yang dikendalikan?


SIYASAH

Pertama adalah Siyasah Dzatiyah

Dalam platform disebutkan bahwa pengendalian harus dimulai dari Siyasah Dzatiyah: pengendalian diri. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, maka dalam pandangan PKS kita sudah berpolitik. Jadi tidak perlu jauh-jauh berpolitik itu. Mengendalikan diri kita saja itu sudah berpolitik.

Kedua adalah Siyasah A'iliyah (siyasah usroh)

Yaitu pengendalian keluarga kita. Jadi kalau seorang ayah, ibu bisa membuat keluarganyasakinah mawaddah warahmah maka dia sedang berpolitik. Dalam pengertian pengendalian. Jadi antum semua ini sebetulnya sudah menjadi politisi semua, dalam pengertian PKS seperti itu.

Ketiga adalah Siyasatul Mujtama'

Yaitu bagaimana kita mengelola mengendalikan masyarakat supaya menjadi masyarakat yang baik dan tertib. Maka saya terus terang saja belakangan ini menerima kabar dan saya menjadi terharu, ini kejadiannya kebanyakan ada di DIY, itu kader-kader kita yang menjadi kepala desa/dusun sekarang banyak disana.Saya selalu mendengar kabar begitu ada kader yang menjadi kepala dusun. Luar biasa, karena posisi itu sekarang kurang diminati, namun kader kita ada yang mau menekuni. Bahkan ada seorang akhwat menjadi kepala dusun dengan suara aklamasi, karena dia diakui eksistensinya oleh masyarakat itu, jadi tidak perlu lagi ada kampanye. Kader-kader kita sudah berpolitik dalam pengertian PKS yaitu Siyasatul Mujtama'.

Terakhir adalah Siyasatul Daulah

Ini yang kita bayangkan, politik itu-itu saja. Jadi pertarungan memperebutkan bagaimana mengelola negara. Itu sebetulnya adalah tahap akhir. Sebetulnya bukan tahap akhir, nanti ada politik pengendalian dunia. Tapi dalam konteks kita sebagai bangsa itu adalah hak terakhir, karena itu tatibnya atau maratibul amal-nya. Jadi orang yang tidak berhasil mengendalikan dirinya, keluarganya tidak mungkin dia akan menjadi pejabat publik yang mampu mengendalikan negara.

Betapa mulianya berpolitik dalam pandangan kita yaitu Islam yang kemudian kita masukkan dalam platform PKS. Antum bisa baca agar antum semakin mantap bahwa kita bergerak di PKS ini bulan semata-mata untuk mendudukkan seseorang pada suatu posisi tapi kita punya tujuan yang sangat mulia.


VISI

Yang kedua ini untuk memperkuat hal tersebut, saya sering katakan bahwa di Indonesia bahkan dunia, mungkin PKS ini satu satunya partai yang mempunyai level 4 visi. Visi bukan hanya satu tapi empat. Visinya itu saja empat level.

Visi pertama adalah Visi Pengkaderan

Yaitu bersih, peduli, profesional. Itu sudah harus menjadi satu hal yang mendarah-daging dan terintegrasi dan itu sudah menjadi ciri partai dalam AD ART. Antum jangan kemudian mengatakan cinta, kerja, harmoni itu menggantikan, bukan. Cinta, kerja harmoni ini menjadi tagline menghadapi 2014, supaya antum tambah semangat. Bahwa antum bekerja dan bergerak itu berdasarkan cinta dan karena cinta tentu ingin berkorban dan bekerja demi masyarakat. Jika kader sudah memberikan cinta, memberikan satu bakti bekerja, insya Allah masyarakat akan harmoni. Tetapi visi pada level kader itu bersih, peduli, profesional.Silakan antum baca di AD/ART yang sudah kita serahkan ke KPU.

Visi kedua adalah Visi Kelembagaan

Menjadi partai dakwah yang kokoh dan transformatif untuk melayani bangsa. Jadi SDM-nya bersih, peduli, profesional itu kemudian akan menciptakan level kedua partai dakwah yang kokoh. Pertanyaan saya, mungkinkah partai kokoh akan tercipta kalau kadernya tidak bersih, tidak peduli dan tidak profesional. Tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin mempunyai partai dakwah yang kokoh, maka harus berawal dari kebersihan kader-kadernya dan profesional dalam bekerja. Baru partai dakwah yang kokoh dan transformatif akan tercipta.

Visi ketiga adalah Visi Nasional (kebangsaan)

Jadi pembinaan, kelembagaan dan kebangsaan. Itu yang ditulis dalam platform PKS 25 tahun ke depan, mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Kita yakin, PKS yang kadernya bersih, peduli, profesional kemudian memang partainya kokoh dan transformatif. Berarti kalau kokoh tidak pernah ada gonjang ganjing dan saling sikut di dalam.Kemudian semuanya berbicara tentang transformatif: Ishlah dan ishlah yaitu perbaikan. Masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat itu insya Allah akan dapat diciptakan oleh PKS dan kader-kadernya.

Visi keempat adalah Visi Peradaban

Ini adalah sebuah cita-cita kita agar Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia menjadi guru peradaban dunia, menjadi penyokong peradaban dunia. Semua kita gaya-gayaan pakai hp, tapi buatan orang lain. Kita hanya pengguna saja, dan tidak pernah menciptakan teknologi baru. Kita tidak menyumbangkan apa apa pada peradaban dunia. Kita inginnya Indonesia yang sudah madani itu kemudian adil dan sejahtera dan bermartabat itu menjadi soko guru peradaban dunia. Teknologi baru itu nanti munculnya dari Indonesia. Ada pemikiran baru, lahirnya dari Indonesia (muslim Indonesia), itulah yang kita cita-citakan. Betul kata ustadz Asep tadi, terlalu mahal perjuangan kita jika cita-citanya terlalu cetek, menempatkan 43 BCAD dari Tasik. Tapi kita punya cita-cita besar. Ini harus menjadi sesuatu yang terus mengiang-ngiang dalam benak kita.

Ikhwah fillah…

Untuk itu semua, sebagai pengantar terakhir, saya menitipkan beberapa hal, pertama luruskan niat kita, apa benar saya bicara disini saya selalu lurus niat kita, yang tahu hanya diri kita, istri saja belum tentu tahu. Benar tidak niat kita masih lurus. Istri saja belum tentu tahu. Maka marilah kita terus menerus menyehatkan qalbu kita. Niat kita luruskan. Niat yang lurus itulah Inilah modal dalam pencapaian keempat level visi. Kalau tidak ada niat yang ikhlas dakwah ini bisa hancur. Saya sering mengatakan meskipun kita ini jamaah manusia, kenapa dakwah ini masih tetap tegak mungkin karena banyak orang-orang ikhlas disini dan kita tidak tahu siapa yang ikhlas disini, diri kitakah? antum semuakah? yang tahu hanya Allah SWT. Apakah otomatis yang duduk di DPR itu yang paling ikhlas? belum tentu, itu semua ada di tangan Allah SWT. Tugas kita adalah bagaimana betul-betul kita menata hati.

Kedua, rapatkan barisan. Jadi kokohkan barisan kita, seperti yang saya katakan bahwa kita harus betul betul menciptakan ukhuwah yang baik, jangan saling sikut, apalagi disampaikan ustadz Asep tadi mengenai sistem pemilu yang terbuka, proporsional terbuka yang otomatis suara terbanyak. Itu kan kalau tidak dikelola dengan baik maka perasaan yang baik dan ikhlas. Maka jangankan dengan partai lain, sesama kita saja bertarung. Ini saya tidak akan cerita dimananya. Namun ada diantara kita yang saling tempel-tempel foto. Foto kader kita ditempel sama foto kader kita juga. Ini kalau sudah begini, menurut saya, yang kasihan itu kader sendiri. Ternyata yang diberi amanah oleh kader itu justru tidak baik. Saya yakin di Tasikmalaya tidak ada. Maka tingkatkan ukhuwah. Maka PKS kemarin berjuang dengan sistem proporsional tertutup, sehingga tidak ada saling sikut.

Ketiga, bekerja, bekerja dan bekerja. Kita harus semakin mendekatkan diri pada masyarakat, jangan menjauh dari masyarakat. Tidak boleh jika masyarakat disana dan kita disini. Kita ini berasal dari masyarakat, bukan dari langit. Kita mendapatkan amanah jadi pimpinan bukan karena dari langit. Kita ini bersama mereka tadinya.Kita berbuat dan bekerja bersama mereka. Kita harus bersama mereka. Dalam konteks bekerja ini selain kita bekerja dengan baik dan bersama masyarakat. Ada satu hal yang ingin saya titipkan, Ustadz Asep mengatakan tantangan 2004, berita dari pusat dari 1999 sampai 2004 itu membuat kita bangga, aman-aman saja. Lalu 2009 kita mulai mendapat tantangan karena pertarungan ini semakin sengit. Karena kita sadar kita ini sedang berdakwah dalam menegakkan kebenaran, maka pertarungannya akan kuat.

Karena itu dalam bekerja harus perlu kalkulasi, harus menyadari kelemahan dan jangan sembrono dalam bekerja. Teman-teman kita ini karena punya HP, kadang-kadang obrolan apa saja disebar, niatnya sih bagus karena ingin bekerja dan menghemat tapi tidak pada tempatnya. Ini menjadi makanan empuk mangsa bagi orang-orang yang menginginkan PKS hancur. Harus hati-hati. Kita tidak punya kelemahan saja dicari-cari, apalagi kalau kita punya persoalan. Ada operasi cumi-cumi yang kerjaannya mencari-cari kesalahan orang. Pertama luruskan niat, rapatkan barisan, bagaimana antum membuat perencanaan matang dan bekerja. []


Sumber: Rangkuman orasi Ust. Shohibul Iman dalam Temu Kader se-Tasikmalaya

Read more »

Anis Matta: kerukunan Indonesia-Malaysia harus dipertahankan

pkspasarmanggis - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan kerukunan hubungan Indonesia-Malaysia harus terus dipertahankan untuk perkembangan kawasan Asia Tenggara, terutama dunia Islam.

"Malaysia baru saja melaksanakan Pemilu Raya. Siapapun yang diamanahi memimpin, hubungan Malaysia dengan Indonesia harus tetap elok. Kedua negara ini bersaudara, dan kita perlu menjaga agar kedua negara tetap rukun," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam diskusi bertema `Gerakan Membangun Peradaban` yang digelar Persatuan Pelajar-Mahasiswa Malaysia di Amman, Yordania, Kamis (2/5) petang waktu setempat.

Anis mengatakan hubungan baik itu harus dijaga karena Indonesia dan Malaysia memiliki posisi strategis dalam tataran dunia Islam global. Menurut dia, Indonesia dan Malaysia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim dan perkembangan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi kedua negara sejauh ini positif.

Dia mengatakan Stabilitas politik dan kemajuan ekonomi Indonesia-Malaysia menjadi tumpuan masa depan dunia Islam ke depan.

"Selain Turki dan Mesir, Malaysia serta Indonesia menjadi tumpuan dan harapan baru bagi umat Islam global. Keempat negara inilah yang memiliki peran sebagai `pioneer` dunia Islam kini. Dalam percaturan peradaban global ke depan, keempat negara diharap berperan banyak," ujarnya.

Anis sempat menyinggung pasang-surut hubungan Indonesia-Malaysia, dan dirinya berharap semua pihak agar mencegah persoalan perbatasan menjadi pemicu keretakan hubungan kedua negara. Masalah perbatasan menurut dia, sering memicu ketegangan politik dan seharusnya diselesaikan secara baik.

Ketua Perhimpunan Pelajar-Mahasiswa Malaysia di Amman, Mursyid Al-Ami, mengatakan paparan Anis Matta mengilhami mahasiswa Malaysia untuk berwawasan global. Selama ini, kata Mursyid, mahasiswa cenderung berwawasan sempit.

"Ilmu yang disampaikan tadi mengajak para kaum muda untuk memiliki visi jauh ke depan. Cakupannyapun tak dibatasi oleh negara," ujar Mursyid.

Anis Matta berada di Yordania setelah memimpin konsolidasi Perwakilan PKS sedunia di Istanbul, Turki. Di Amman, ibu kota Yordania, Anis bertemu tokoh Islam setempat, selain berdiskusi dengan kalangan mahasiswa. (I028/N005)


Sumber : Antara

Read more »

Politikus PKS Blusukan Sampai Larut Malam

pkspasarmanggis - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Memed Sosiawan, blusukan di 10 desa di Kabupaten Jombang.

Blusukan untuk serap aspirasi itu dilakukan mulai pagi hingga larut malam. Bahkan tidak jarang, anggota komisi VI itu cangkrukan dengan pengurus ranting di warung desa hingga berjam-jam.

"Hasil blusukan serap aspirasi itu, mayoritas masyarakat sangat keberatan dengan adanya rencana kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Nah, hasil tersebut akan kita bawa ke DPR," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jatim VIII (Kabupaten/Kota Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kabupaten/Kota Madiun), ini, Kamis (2/5/2013).

Pria yang akrab disapa Ustad Memed ini menjelaskan, blusukan tersebut ia lakukan mulai Selasa (30/4/2013) pagi hingga larut malam. Maklum saja, sebanyak 10 desa di Kabupaten Jombang disinggahi oleh bapak tiga anak itu. Setiap desa, Memed melakukan pertemuan dengan warga setempat dan juga para pengurus ranting PKS.

Dalam setiap forum, warga tidak segan menyampaikan uneg-unegnya, mulai dari kondisi politik kekinian, hingga soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kami minta pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Karena, kenaikan itu akan mendongkrak harga kebutuhan hidup lainnya, termasuk biaya produksi produk pertanian. Kami juga khawatir, kenaikan BBM berdampak pada penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produksi pertanian," ujar salah satu warga saat menyampaikan aspirasinya.

Desa yang dikunjungi oleh pria kelahiran Surabaya ini antara lain; Pulo Lor, Denanyar, Plosogeneng, Sumberejo, Tambakrejo, serta Desa Sengon. Seluruh desa tersebut berada di Kecamatan Kota. Sedangkan untuk Kecamatan Peterongan, yang disambangi Memed meliputi Sumberagung, Tengaran, Ngrandulor, Bongkot, dan juga Desa Tugusumberjo. Pertemuan di wilayah Peterongan ini justru dilakukan sangat sederhana, yakni di sebuah warung pinggiran desa.

Bukan hanya serap aspirasi, politisi asal partai nomor urut 3 ini juga melakukan kegiatan sosial. Itu dilakukan saat berada di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan. Jebolan ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya ini memberikan santunan bagi para anak yatim. "Kami berharap santunan tersebut bisa meringankan beban anak yatim di desa ini," ujar anggota komisi yang membidangi masalah perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standarisasi nasional.

Soal rencana kenaikan BBM, Memed berpendapat, pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun. Dia juga berpandangan bahwa kebijakan harga BBM tidak dilakukan secara matang.

"Pemerintah plin-plan terhadap kebijakan harga BBM bersubsidi. Satu waktu mengatakan naik, namun beberapa waktu kemudian mengatakan kalau BBM tidak akan naik. Nah, hal ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan secara matang," pungkasnya.


Sumber : Inilah

Read more »

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tentang Lampu Merah Pendidikan

pkspasarmanggis - Anggota Komisi X DPR RI menyayangkan kisruh UN yang terjadi hampir setiap tahunnya, terlebih lagi penyelenggaraan UN tahun ini boleh dikatakan gagal. Persoalan pengembangan kurikulum yang belum matang disiapkan oleh pemerintah pun sampai saat ini memunculkan keresahan bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan seperti guru dan juga pihak sekolah.

Beberapa hal tersebut di atas dapat menjadi tolak ukur bagi gagalnya pemerintah dalam upaya membangun pendidikan nasional kita. Demikian dikatakan Ahmad Zainuddin, ketika menanggapi lesunya perayaan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei hari ini.

Zainuddin menjelaskan bahwa kemerdekaan bangsa kita yang memasuki usia ke – 68 ini sudah selayaknya mampu menghadirkan wajah pendidikan nasional yang bermartabat, sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Legislator PKS ini menilai bahwa selama ini pemerintah belum sanggup merealisasikan tujuan pendidikan nasional yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik berakhlak dan berbudi pekerti mulia. “Lihat saja pelaksanaan UN, belum menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas, bahkan UN memicu upaya tindak kecurangan bagi oknum siswa, sekolah bahkan pengelola pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kasus yang terjadi di kalangan oknum pelajar seperti tawuran, narkoba, pornografi hingga pergaulan bebas, kemudian perbuatan asusila di kalangan oknum pendidik pun memenuhi daftar buram persoalan yang terjadi di dunia pendidikan kita. “Bagaimana kita bisa memaknai dan menjelaskan arti Hardiknas itu bagi generasi penerus bangsa di tengah carut – maut pendidikan seperti saat ini?” Tukas Zainuddin.

Olehnya itu politisi dari dapil DKI Jakarta 1 mendesak pemerintah agar harus ada perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak dan karakter bangsa ini, jika bangsa kita tidak ingin ambruk dalam peta peradaban dunia. “Pendidikan kita sudah berada pada zona tanda lampu merah, harus segera diambil tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaikinya,” pungkas Zainuddin.

Read more »

Hardiknas: Momentum Peningkatan Pendidikan Berkualitas

pkspasarmanggis - Tak terasa hari ini Rabu 2 Mei 2012, bangsa kita bertemu kembali dengan Hari Pendidikan Nasional dan bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara (2 Mei 1889–28 April 1959) seorang Pahlawan Nasional yang juga merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sesosok anak bangsa yang menjadi mascot pendidikan Indonesia, yang terkenal dengan istilah yang dibuatnya, yaitu ” tut wuri handayani “dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, ” ing madya mangun karsa” di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan “ing ngarsa sung tulada” di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Kalimat yang luar bisas memiliki semangat morality dan kemajuan.

Surahman Hidayat, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, mengatakan peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2013 ini, hendaknya menjadi momentum kebangkitan Pendidikan di Indonesia, yang maju dan unggul dalam persaingan global.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Pendidikan adalah tugas negara yang paling penting dan sangat strategis. Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia merupakan syarat dasar bagi terbentuknya sebuah peradaban yang baik.Oleh karenanya perlu melihat realitas pendidikan di negeri ini masih jauh dari harapan . Kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dari negara – negara lain.

Surahman Hidayat, menandaskan usaha meningkatkan kualitas pendidikan yang terus menerus, menjadi hal yang penting di lakukan, mulai dari peningkatan kualitas para pendidik, baik dari segi penguasaan metodologi pengajaran, mata pelajaran,karenanya saya sangat mendukung bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas bagi para guru, kemudian lanjutnya bagaimana meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan yang integral yang meliputi aspek apektif, kognitif, psikomotorik dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana sarana prasarana sekolah terus di tingkatkan agar dapat mengikuti kemajuan teknologi yang terus berkembang.

Kedepan peningkatan pendidikan berkarakter menjadi paradigma yang penting bagi setiap pemangku kepentingan pendidikan nasional, karena kedepan yang di butuhkan oleh bangsa Indonesia, bukan hanya menghasilkan pelajar yang memiliki kualitas akademik dan skill saja, tetapi kualitas moral menjadi sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya, karenanya pendidikan agama dalam setiap jenjang pendidikan harus ditingkatkan baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya, tutup surahman.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2013.

Read more »

Presiden PKS: Mahasiswa Harus Bersiap Jadi Penopang Ekonomi Indonesia

pkspasarmanggis - Presiden PKS, Anis Matta meminta mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri jangan hanya jadi penonton, tetapi hendaknya menyiapkan diri menyongsong perubahan dunia, dan posisi Indonesia akan menjadi satu kekuatan ekonomi dunia.

"Saat ini terjadi peralihan peran dalam tatanan dunia. Negara-negara Barat dan AS sedang mengalami penurunan atau decline sementara negara-negara berkembang, terutama negara-negara Muslim sedang mengalami musim semi," kata Anis Matta dalam pertemuan dengan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Amman, Yordania, Selasa (30/4) malam waktu setempat.

Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Kedubes RI di Amman dan sejumlah mahasiswa Malaysia dan Thailand. Pertumbuhan demografi Eropa, menurut Anis, seperti piramida terbalik. Sebab, generasi tua yang sudah tidak produktif sangat banyak jumlahnya.

Sementara generasi muda yang produktif, menurut Anis jumlahnya sangat kecil karena mereka tidak mampu menopang kesejahteraan para generasi tua. Anis menyebutkan, kondisi itu sangat kontras dengan Indonesia yang didominasi oleh generasi muda, sekitar 60 persen yang berusia di bawah 45 tahun. "Mereka adalah angkatan kerja yang produktif dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Perubahan peran ini, kata Anis, harus diantisipasi agar para pemuda Indonesia dapat ikut berperan dan tidak hanya menjadi penonton. Menurut Anis, Indonesia sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru banyak investor mulai mengalihkan pandangan ke Indonesia. "Skala ekonomi kita sangat besar. PDB kita merupakan separuh dari PDB Asean," katanya.


Sumber : Republika

Read more »

'Indonesia Akan Jadi Empat Besar Kekuatan Ekonomi Dunia'

pkspasarmanggis - Presiden PKS, Anis Matta memprediksi Indonesia dalam beberapa puluh tahun ke depan akan menjadi empat besar kekuatan ekonomi dunia.

Menurutnya, saat ini Indonesia sudah masuk dalam G-20 yang merupakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Selain penguasaan berbagai disiplin ilmu, Anis menekankan pentingnya penguasaan bahasa, agar pemuda Indonesia dapat lebih berperan dalam ekonomi global.

"Dua bahasa saja sudah tidak lagi cukup. Setidaknya kita minimal menguasai tiga bahasa," ujarnya dalam pertemuan dengan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Amman, Yordania, Selasa (30/4) malam waktu setempat.

Anis menyarankan bahasa yang dipakai di sebagian besar masyarakat dunia seperti Inggris dan Arab, harus sudah dikuasai. Bahasa berikutnya setelah itu adalah Cina yang kini menjadi kekuatan terbesar ekonomi dunia, selain itu Prancis.


Sumber : Republika

Read more »